KalbarOnline,
Pontianak – Perbedaan, multi etnis dan keragaman budaya adalah ciri khas
Bangsa Indonesia, hal ini adalah salah satu nilai kekayaan Indonesia, dimana
keberagaman tersebut disatukan dengan bingkai Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
Arus globalisasi, ancaman modernisasi bukan lah suatu hal
yang bisa menggantikan nilai-nilai dan budaya bangsa, sehingga persatuan dan
persatuan tetap adalah hal yang utama baik dalam pesta demokrasi dan perbedaan
apapun kita semua disatukan oleh semangat kebangsaan dan budaya demokrasi
pancasila.
Demikian hal tersebut disampaikan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi
Haryono dalam acara FGD Deklarasi Narasi Kebangsaan Pemilu 2019 yang mengusung
tema ‘menakar konflik horizontal dalam pusaran tahun demokrasi Pemilu 2019’
yang bertujuan untuk mempersatukan kerukunan budaya dan agama lintas masyarakat
di Kalimantan Barat, bertempat di Hotel Mercure Pontianak, Senin (1/10/2018).
“Hari ini 1 Oktober, tepat kita merayakan hari kesaktian
Pancasila dimana esensi dalam peringatan tersebut adalah, salah satu pilar
bangsa yaitu pancasila adalah sebagai pondasi dan pandangan hidup bangsa Indonesia,
yang berperan strategis sebagai pedoman dasar untuk mengatur penyelenggaraan
ketatanegaraan yang meliputi bidang, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya
serta pertahanan dan keamanan,” kata Kapolda.
Ditengah terpaan dan pengaruh globalisasi dan modernisasi,
lanjut Kapolda, Indonesia harus menerima konsekuensi perubahan tersebut, terkadang
selain dampak positif muncul dampak-dampak negatif yang timbul bahkan dapat
mengikis nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, perkembangan
teknologi informasi kehidupan di dunia nyata yang tidak paralel dengan
kehidupan di dunia digital, terlebih media sosial kini dipenuhi berita
informasi palsu (hoax), provokasi, fitnah, sikap intoleran bahkan anti
pancasila.
“Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat informasi
begitu cepat beredar luas, keberadaan internet sebagai media online membuat
informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar sangat cepat,
seperti yang saya sampaikan ini adalah salah satu dampak dari kemajuan dan era
globalisasi tersebut,” ungkapnya
Kembali berbicara tentang demokrasi, tahun ini kita telah melaksanakan
Pilkada serentak dan Pemilu 2019 yang sudah memasuki tahapan kampanye,
Kalimantan Barat yang syarat dengan kompleksitas serta karakteristik kerawanan
tersendiri, pada Pilkada serentak 2018 KPU menetapkan indeks kerawanan pilkada
pada rangking ke-2 paling rawan setelah Papua.
“Namun berkat kerjasama, soliditas antar stakeholder, elemen pemerintah dan
profesionalitas penyelenggara Pemilu serta serta pemahaman masyarakat Kalbar
yang selalu ingin menjadikan pesta demokrasi sebagai pesta yang syarat akan
damai, tertib dan sejuk maka pelaksanaan Pilkada serentak 2018 Kalimantan Barat
menjadi salah satu provinsi yang tersukses dan teraman,” tuturnya.
Menyikapi pemilu 2019 yang sudah memasuki tahapan kampanye
tentunya hal-hal baik yang telah kita lakukan dalam mengawal, melancarkan dan
mensukseskan pilkada kemarin menjadi contoh dan referensi kita bersama.
“Ada beberapa ancaman kedepan yang harus kita inditifikasi
bersama dalam penyelengaraan pesta demokarasi 2019, seperti politik identitas,
isu hoax/ujaran kebencian, dan konflik horisontal,” ungkapnya.
Penggunaan media sosial makin mengarah kepada ujaran
kebencian dan bentuk-bentuk intoleransi serta informasi palsu (hoax) menjadi
trending topik yang marak menghiasi jagad media sosial.
“Hal ini berlangsung khususnya di situasi politik tertentu,
misalnya saat pemilu Pilpres dan Pileg 2019, dimana terdapat indikasi adanya
persaingan politik yang dilakukan melalui media sosial,” tuturnya.
Peran media dalam membentuk sebuah opini kepada civil society, perubahan dinamika
masyarakat saat ini menuntut kita semua berfikir cepat, cerdas dan tepat untuk
menentukan bagaimana situasi ini kita bawa kepada situasi yang positif.
“Perkembangan zaman boleh saja terjadi namun kita tetap
berpegang kepada benteng dan landasan kita sebagai warga negara, yaitu
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 serta NKRI, sehingga situasi dan
kondisi perubahan tersebut menjadi sebuah kebaikan bagi kita bersama,
masyarakat bangsa dan negara khususnya di Kalimantan Barat,” terangnya.
Besarnya peran media baik konvensional dan sosial dalam
membentuk opini dimasyarakat penting kita sikapi dengan bijak karena opini
tidak selamanya positif ini dapat dimanfaatkan menjadi sebuah trending sosial
yang diarahkan menjadi sebuah isu/pemberitaan yang tidak benar yang mendorong
masyarakat cenderung mengambil sikap bahkan tindakan yang bisa memicu kerawanan
kamtibmas bahkan dapat menimbulkan perpecahan dan konflik sosial.
“Dalam kurun dua tahun terakhir ini polda kalbar sendiri
telah menangani 20 tindak pidana ITE, tindak pidana kesusilaan, perjudian,
sara, hacking dan ujaran kebencian, ini diakibatkan penggunaan media elektronik
dan media sosial yang tidak bijak,” ungkap dia.
“Untuk itu kita hadir bersama disini membahas dan duduk
bersama guna menyatukan kembali komitmen dalam mensuksesakan pesta demokrasi
pemilu 2019 di Kalimantan Barat yang aman, lancar dan sukses,” tutupnya
Sebagai informasi, kegiayan FGD ini dihadiri Wakapolda
Kalbar, Forkopimda, KPU Provinsi Kalbar, KNPI Kalbar, Ketua BEM seluruh
universitas di Kalbar, tokoh agama, tokoh adat, tokoh politik dan tokoh
masyarakat Kalbar serta tamu undangan lainnya. (*/Fai)
