Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Rabu, 05 Desember 2018 |
KalbarOnline,
Sekadau – Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama
Koalisi Masyarakat Peduli Anak Sekadau (KOMPAS) menggelar festival implementasi
Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berlangsung di aula Kantor Bupati Sekadau, Rabu
(5/12/2018).
Kegiatan yang dibuka Asisten II, Yohanes
Paulus mewakili Bupati Sekadau ini turut dihadiri sejumlah Kepala Dinas dan
Kepala Badan di lingkungan Pemkab Sekadau, DPRD Sekadau, Ketua Tim Penggerak
PKK Sekadau, Ketua GOW Sekadau, sejumlah Camat se-Kabupaten Sekadau, Kepala
Desa se-Kabupaten Sekadau, Kepala Puskesmas serta para tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Yohanes Paulus mengatakan
bahwa Pemerintah Pusat mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia
agar melaksanakan perwujudan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)sebagai upaya melindungi
hak anak.
“Ini juga mengacu pada Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI nomor 12 tahun 2011 tentang indikator
kabupaten/kota layak anak,” ujarnya.
“Kita juga diberikan arahan tentang apa
yang harus dicapai oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak
anak dengan penerapan Permen Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan
dana desa tahun 2019,” tukasnya.
Yohanes juga menegaskan Kabupaten Sekadau
akan terus berbenah dan mempersiapkan diri guna mewujudkan kabupaten layak
anak.
“Agar KLA terwujud segala sesuatunya perlu
disiapkan, seperti misalnya gizi anak, kecamatan yang layak, puskesmas yang layak,
sekolah layak dan tempat -tempat yang layak terhadap anak,” tuturnya.
Sebagai lembaga yang dibiayai oleh Uni
Eropa, peran WVI, kata Yohanes sangat membantu Pemerintah Kabupaten Sekadau
dalam meningkatkan peran Posyandu di desa.
“Misalnya pembinaan terhadap desa,
berkaitan dengan pelayanan anak, seperti Posyandu dan sebagainya,” tukasnya.
Sementara Koordinator KOMPAS, Suryati mengatakan
bahwa selama ini pihaknya bersama WVI telah melaksanakan tugas dengan baik. Misalnya
kampanye gaya hidup sehat yang terfokus pada kluster tiga yakni berkaitan dengan
kesehatan dasar manusia.
Saat ini rata-rata desa yang sudah dibina
oleh WVI dan KOMPAS sudah menganggarkan biaya operasional Posyandu melaui dana
desa.
“Tentu dari dana desa bisa meningkatkan
pelayanan posyandu. Terhitung sudah 15 desa yang dibina WVI dan KOMPAS,” ujar
Suryati.
Ia menegaskan visi KOMPAS sudah terpenuhi
yakni hak anak di Sekadau sebagai perwujudan KLA.
“Agar anak-anak tumbuh dengan baik,
sehingga kedepannya bisa menjadi pemimpin yang cerdas,” tukasnya.
Untuk itu pihaknya mendorong Pemerintah
Kabupaten Sekadau untuk membuat Perda KLA.
Sementara Camat Nanga Taman, Paulus Ugang
yang turut hadir pada kesempatan itu mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh
WVI dan KOMPAS ini.
Ia berharap program ini terus berlanjut dan
pihaknya akan mendukung setiap program yang digalakkan.
“Sehingga masyarakat kami bisa hidup sehat,
mandiri dan sejahtera. Selain itu pula agar anak-anak bisa pintar, cerdas dan
sehat,” ujarnya.
Sementara Kepala Desa Merapi melalui
Sekretaris Desa, Umar mengatakan bahwa guna mendukung terwujudnya KLA, pihaknya
telah membuat Peraturan Desa nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan anak.
“Untuk memfasilitasi KIA di Sekolah Dasar.
Banyak anak yang tidak bisa mendapatkan karena tidak memiliki akte lahir yang
disebabkan orang tuanya tidak mempunyai surat nikah karena nikah siri,”
ujarnya.
Selain itu, Perdes itu juga dimaksudkan
untuk menekan angka pernikahan dibawah umur.
“Banyak anak yang menikah di bawah umur. Dalam
Perdes itu juga melarang pernikahan siri, melakukan pernikahan di usia anak, menegaskan
kepada orang tua agar anak di usia sekolah tidak boleh menyaksikan acara
televisi yang tidak mengandung unsur pendidikan di jam 6-7 malam,” tukasnya.
Setelah diiplementasikan, lanjut dia, banyak
orang tua yang tidak menikahkan anaknya dan harus menunggu anak sampai batas
usia menikah. (Mus)
KalbarOnline,
Sekadau – Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama
Koalisi Masyarakat Peduli Anak Sekadau (KOMPAS) menggelar festival implementasi
Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berlangsung di aula Kantor Bupati Sekadau, Rabu
(5/12/2018).
Kegiatan yang dibuka Asisten II, Yohanes
Paulus mewakili Bupati Sekadau ini turut dihadiri sejumlah Kepala Dinas dan
Kepala Badan di lingkungan Pemkab Sekadau, DPRD Sekadau, Ketua Tim Penggerak
PKK Sekadau, Ketua GOW Sekadau, sejumlah Camat se-Kabupaten Sekadau, Kepala
Desa se-Kabupaten Sekadau, Kepala Puskesmas serta para tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Yohanes Paulus mengatakan
bahwa Pemerintah Pusat mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia
agar melaksanakan perwujudan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)sebagai upaya melindungi
hak anak.
“Ini juga mengacu pada Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI nomor 12 tahun 2011 tentang indikator
kabupaten/kota layak anak,” ujarnya.
“Kita juga diberikan arahan tentang apa
yang harus dicapai oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak
anak dengan penerapan Permen Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan
dana desa tahun 2019,” tukasnya.
Yohanes juga menegaskan Kabupaten Sekadau
akan terus berbenah dan mempersiapkan diri guna mewujudkan kabupaten layak
anak.
“Agar KLA terwujud segala sesuatunya perlu
disiapkan, seperti misalnya gizi anak, kecamatan yang layak, puskesmas yang layak,
sekolah layak dan tempat -tempat yang layak terhadap anak,” tuturnya.
Sebagai lembaga yang dibiayai oleh Uni
Eropa, peran WVI, kata Yohanes sangat membantu Pemerintah Kabupaten Sekadau
dalam meningkatkan peran Posyandu di desa.
“Misalnya pembinaan terhadap desa,
berkaitan dengan pelayanan anak, seperti Posyandu dan sebagainya,” tukasnya.
Sementara Koordinator KOMPAS, Suryati mengatakan
bahwa selama ini pihaknya bersama WVI telah melaksanakan tugas dengan baik. Misalnya
kampanye gaya hidup sehat yang terfokus pada kluster tiga yakni berkaitan dengan
kesehatan dasar manusia.
Saat ini rata-rata desa yang sudah dibina
oleh WVI dan KOMPAS sudah menganggarkan biaya operasional Posyandu melaui dana
desa.
“Tentu dari dana desa bisa meningkatkan
pelayanan posyandu. Terhitung sudah 15 desa yang dibina WVI dan KOMPAS,” ujar
Suryati.
Ia menegaskan visi KOMPAS sudah terpenuhi
yakni hak anak di Sekadau sebagai perwujudan KLA.
“Agar anak-anak tumbuh dengan baik,
sehingga kedepannya bisa menjadi pemimpin yang cerdas,” tukasnya.
Untuk itu pihaknya mendorong Pemerintah
Kabupaten Sekadau untuk membuat Perda KLA.
Sementara Camat Nanga Taman, Paulus Ugang
yang turut hadir pada kesempatan itu mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh
WVI dan KOMPAS ini.
Ia berharap program ini terus berlanjut dan
pihaknya akan mendukung setiap program yang digalakkan.
“Sehingga masyarakat kami bisa hidup sehat,
mandiri dan sejahtera. Selain itu pula agar anak-anak bisa pintar, cerdas dan
sehat,” ujarnya.
Sementara Kepala Desa Merapi melalui
Sekretaris Desa, Umar mengatakan bahwa guna mendukung terwujudnya KLA, pihaknya
telah membuat Peraturan Desa nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan anak.
“Untuk memfasilitasi KIA di Sekolah Dasar.
Banyak anak yang tidak bisa mendapatkan karena tidak memiliki akte lahir yang
disebabkan orang tuanya tidak mempunyai surat nikah karena nikah siri,”
ujarnya.
Selain itu, Perdes itu juga dimaksudkan
untuk menekan angka pernikahan dibawah umur.
“Banyak anak yang menikah di bawah umur. Dalam
Perdes itu juga melarang pernikahan siri, melakukan pernikahan di usia anak, menegaskan
kepada orang tua agar anak di usia sekolah tidak boleh menyaksikan acara
televisi yang tidak mengandung unsur pendidikan di jam 6-7 malam,” tukasnya.
Setelah diiplementasikan, lanjut dia, banyak
orang tua yang tidak menikahkan anaknya dan harus menunggu anak sampai batas
usia menikah. (Mus)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini