Pontianak    

Menuju 5 Negara Diperhitungkan, Kasdam XII/Tanjungpura : Indonesia Harus Konsolidasi Demokrasi Secara Baik

Oleh : Jauhari Fatria
Jumat, 21 Desember 2018
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Kasdam XII/ Tanjungpura, Brigadir

Jenderal TNI Alfret Denny D. Tuejeh mengatakan banyak prediksi, ramalan dan

perhitungan dari para pakar bahwa pada 30 hingga 35 tahun mendatang, Indonesia

akan masuk dalam 5 negara besar kekuatan dunia yang paling diperhitungkan.

“Dengan segala sumber daya yang kita miliki, memang seharusnya kita (Indonesia) pada waktu tersebut bisa masuk dalam 5 negara di dunia yang paling diperhitungkan baik dengan sumber daya alam dan manusia serta letak geografis yang strategis, sangat memungkinkan,” ujar Kasdam saat memberikan sambutan pada apel besar tiga pilar Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa/Lurah seluruh Provinsi Kalbar di hotel Aston jalan Gajah Mada, Kamis (20/12/2018).

Gubernur Kalbar, Sutarmidji foto bersama jajaran Forkopimda dan seluruh peserta apel besar tiga pilar Bhabinkamtinmas, Babinsa dan Kepala Desa/Lurah se-Kalbar
Gubernur Kalbar, Sutarmidji foto bersama jajaran Forkopimda dan seluruh peserta apel besar tiga pilar Bhabinkamtinmas, Babinsa dan Kepala Desa/Lurah se-Kalbar (Foto: Polda Kalbar)

Namun, menurutnya ada satu syarat lagi

untuk mencapai hal itu yakni konsolidasi demokrasi yang baik.

“Syaratnya adalah, negara ini harus mampu

mengonsolidasikan demokrasi secara baik, kalau tidak, maka prediksi dan upaya

pemerintah menuju capaian itu akan gagal total,” tegasnya.

Oleh karenanya, ditegaskan Kasdam, hal ini

menjadi penting bagi TNI dan Polri untuk mengawal pelaksanaan demokrasi.

“Pelaksanaan demokrasi, Pemilu 2019 yang diyakini

bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” ucapnya.

Alfret menuturkan bahwa di negara-negara

maju tidak memiliki banyak partai politik. Dengan banyaknya parpol di

Indonesia, inilah pentingnya tugas mengawal demokrasi untuk menuju capaian

tersebut.

“Pakar-pakar politik meyakini bahwa Indonesia

suatu saat akan memiliki sedikit parpol dan ada proses untuk menuju ke sana

yang harus kita kawal,” tegasnya lagi.

Setiap menjelang pemilu, Kasdam menjelaskan

baik pilkada mau pun pemilu legislatif dan Presiden, Babinsa mulai melaksanakan

tugas pengawalan sejak dua tahun sebelumnya.

“Secara teknis tidak bisa saya jelaskan disini

karena ini merupakan konsumsi TNI secara intelijen,” tukasnya.

Tetapi, Alfret mengingatkan bahwa menjelang

Pemilu maka akan selalu terjadi dinamika kehidupan masyarakat yang tinggi.

Seberapa besar parpol yang ikut, berapa yang harus dipilih, maka kepentingan

politik pun akan terpecah sebanyak kontestan pemilu.

“Ini sudah menjadi sebuah konsekuensi logis

dan terus berulang serta harus kita hadapi. Kita sudah sering menekankan kepada

semua pihak. Seluruh aparat keamanan selalu berusaha menjaga kerukunan dan

kesatuan masyarakat di masing-masing wilayah kerja,” ingatnya.

Oleh karenanya, Kasdam menegaskan semua

pihak perlu mempersiapkan langkah-langkah pasca pelaksanaan pemilu diimbangi

dengan berbagai kegiatan bertujuan menyatukan seluruh elemen masyarakat yang

tadinya terpecah akibat kepentingan politik yang dibawa oleh parpol.

“Kami meminta kepada seluruh pihak untuk

kembali bersatu setelah pemilu,” ucapnya.

Maka dari itu, Brigjen TNI Alfret berpesan

TNI-Polri, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa untuk selalu menjaga

kerukunan dan menjaga desanya, agara tidak ada perpecahan yang terjadi di masyarakat.

“Untuk menyatukan dan menyadarkan

masyarakat bahwa pemilu harus damai, kita harus kembali bersatu. Oleh sebab itu

semuanya dikumpulkan di sini untuk memiliki komitmen bersama dalam menjaga wilayah

kita harus aman,” tegasnya.

Alfret juga menegaskan bahwa ini juga

merupakan tugas TNI-Polri untuk membantu Gubernur, agar penyelenggaraan pemilu

aman.

“Untuk mewujudkan desa mandiri, kami di

jajaran TNI akan melaksanakan kegiatan paparan dari para Dandim untuk menopang

terwujudnya desa mandiri. Dan ini merupakan suatu program prioritas untuk merealisasikan

pembentukan desa mandiri ini. Tentu kerjasama antara TNI-Polri dalam mewujudkan

dan menjadikan wilayah ini Provinsi maju dan memiliki desa mandiri, karena yang

diinginkan Bapak Gubernur ini mewujudkan desa mandiri sangat logis,” pungkasnya.

Kegiatan yang mengusung tema ‘mewujudkan pemilu yang aman, damai, elegan dan bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat’ ini turut dihadiri Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, Wakapolda Kalbar, perwakilan Danlantamal XII Pontianak dan Danlanud Supadio serta jajaran pejabat Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura.

Kemudian turut pula dihadiri Ketua KPU

Kalbar dan Ketua Bawaslu Kalbar dan 522 peserta yang terdiri dari 227

Bhabinkamtibmas, 150 Babinsa dan 89 Kepala Desa atau Lurah, 13 Kasat Binmas

jajaran Polda Kalbar, 28 PJU dan 15 Kanit Binmas Polresta. (Fat)

Artikel Selanjutnya
Sutarmidji Optimis Pemilu 2019 Jadi Pesta Demokrasi Paling Indah
Jumat, 21 Desember 2018
Artikel Sebelumnya
Kapolda Kalbar : Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa/Lurah Garda Terdepan Sukseskan Pemilu 2019
Jumat, 21 Desember 2018

Berita terkait