Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Rabu, 23 Januari 2019 |
KalbarOnline,
Sintang – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji menegaskan
bahwa pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang sangat didambakan oleh masyarakat
wilayah timur Kalbar sudah mendapat lampu hijau dari Presiden RI, Joko Widodo.
“Kapuas Raya saya sudah sampaikan ke Presiden
dan prinsipnya beliau (Presiden) memberikan lampu hijau. Mudah-mudahan bisa
terwujud,” ungkap Sutarmidji di sela-sela pertemuan dengan Bupati Sintang,
Jarot Winarno dan jajaran.
Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura itu menceritakan
bahwa saat bertemu dengan Presiden dirinya memaparkan Provinsi Kalimantan Utara
sebagai bandingan yang jumlah penduduknya tidak besar namun bisa dimekarkan
dari Provinsi Kalimantan Timur oleh Pemerintah Pusat.
“Kita ambil contoh, di Provinsi Kaltara itu
dan provinsi lain ada yang jumlah penduduknya kurang dari satu juta orang, tapi
bisa dimekarkan. Sedangkan Kapuas Raya jika dimekarkan penduduknya sekitar 1,6
sampai 1,7 juta orang, ini sangat layak untuk dimekarkan,” ujar Sutarmidji.
Kemudian Midji juga bicara mengenai luas
wilayah Kapuas Raya yang dinilai lebih luas dari Provinsi Kaltara. Terlebih,
Kalbar memiliki perbatasan sepanjang 960 kilometer dengan Malaysia sehingga tak
memungkinkan untuk dikontrol dengan satu provinsi.
“Apalagi Kalbar ini memiliki perbatasan
sepanjang 960 kilometer lebih dengan Malaysia, tak mungkin itu dikontrol dengan
satu provinsi. Selain itu pelayanan publik juga akan repot jika mengandalkan
satu provinsi saja. Nah itu yang saya sampaikan ke bapak Presiden selama 40
menit saat saya bertemu dengan Presiden beberapa waktu yang lalu,"
tuturnya.
Tak hanya itu yang dibahasnya ke Presiden. Sutarmidji
turut membahas infrastruktur yang ada juga memiliki keterbatasan bahkan rusak
parah.
“Saya juga sampaikan kondisi infrastruktur
yang rusak parah, hancur-hancuran seperti bubur dan beliau (Presiden) langsung minta
data jalan yang paling rusak dan sudah saya kirim datanya,” tukas Midji.
“Ketika saya mau pulang, Presiden minta Menteri
Seketaris Negara untuk menyiapkan seluruh data tentang pemekaran Kapuas Raya. Ketika
saya tiba di Sintang, Mensesneg telepon saya untuk pergi ke Jakarta lalu saya
bilang setelah kunjungan saya akan ke Jakarta untuk pembahasan tersebut,” timpalnya.
Sutarmidji memastikan hal ini tak berkaitan
dengan politik Pilpres 2019. Namun ditegaskankan Midji bahwa Kapuas Raya
merupakan kebutuhan dan cita-cita masyarakat timur Kalbar sehingga harus
diperjuangkan.
“Tak ada kaitannya dengan politik. Kapuas
Raya harus diperjuangan dengan waktu yang tepat demi mewujudkan apa yang
menjadi cita-cita masyarakat timur Kalbar,” tegasnya.
Untuk itu dirinya akan memboyong lima
Bupati dan Ketua DPRD yang masuk dalam pemekaran Kapuas Raya untuk menghadap
Presiden Jokowi.
“Kemungkinan Februari atau Maret saya akan
mengajak lima Bupati dan lima Ketua DPRD yang masuk dalam tim Pemekaran
Provinsi Kapuas Raya untuk menghadap beliau kembali untuk membahas Kapuas
Raya,” tutupnya. (Fat/Sg)
KalbarOnline,
Sintang – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji menegaskan
bahwa pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang sangat didambakan oleh masyarakat
wilayah timur Kalbar sudah mendapat lampu hijau dari Presiden RI, Joko Widodo.
“Kapuas Raya saya sudah sampaikan ke Presiden
dan prinsipnya beliau (Presiden) memberikan lampu hijau. Mudah-mudahan bisa
terwujud,” ungkap Sutarmidji di sela-sela pertemuan dengan Bupati Sintang,
Jarot Winarno dan jajaran.
Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura itu menceritakan
bahwa saat bertemu dengan Presiden dirinya memaparkan Provinsi Kalimantan Utara
sebagai bandingan yang jumlah penduduknya tidak besar namun bisa dimekarkan
dari Provinsi Kalimantan Timur oleh Pemerintah Pusat.
“Kita ambil contoh, di Provinsi Kaltara itu
dan provinsi lain ada yang jumlah penduduknya kurang dari satu juta orang, tapi
bisa dimekarkan. Sedangkan Kapuas Raya jika dimekarkan penduduknya sekitar 1,6
sampai 1,7 juta orang, ini sangat layak untuk dimekarkan,” ujar Sutarmidji.
Kemudian Midji juga bicara mengenai luas
wilayah Kapuas Raya yang dinilai lebih luas dari Provinsi Kaltara. Terlebih,
Kalbar memiliki perbatasan sepanjang 960 kilometer dengan Malaysia sehingga tak
memungkinkan untuk dikontrol dengan satu provinsi.
“Apalagi Kalbar ini memiliki perbatasan
sepanjang 960 kilometer lebih dengan Malaysia, tak mungkin itu dikontrol dengan
satu provinsi. Selain itu pelayanan publik juga akan repot jika mengandalkan
satu provinsi saja. Nah itu yang saya sampaikan ke bapak Presiden selama 40
menit saat saya bertemu dengan Presiden beberapa waktu yang lalu,"
tuturnya.
Tak hanya itu yang dibahasnya ke Presiden. Sutarmidji
turut membahas infrastruktur yang ada juga memiliki keterbatasan bahkan rusak
parah.
“Saya juga sampaikan kondisi infrastruktur
yang rusak parah, hancur-hancuran seperti bubur dan beliau (Presiden) langsung minta
data jalan yang paling rusak dan sudah saya kirim datanya,” tukas Midji.
“Ketika saya mau pulang, Presiden minta Menteri
Seketaris Negara untuk menyiapkan seluruh data tentang pemekaran Kapuas Raya. Ketika
saya tiba di Sintang, Mensesneg telepon saya untuk pergi ke Jakarta lalu saya
bilang setelah kunjungan saya akan ke Jakarta untuk pembahasan tersebut,” timpalnya.
Sutarmidji memastikan hal ini tak berkaitan
dengan politik Pilpres 2019. Namun ditegaskankan Midji bahwa Kapuas Raya
merupakan kebutuhan dan cita-cita masyarakat timur Kalbar sehingga harus
diperjuangkan.
“Tak ada kaitannya dengan politik. Kapuas
Raya harus diperjuangan dengan waktu yang tepat demi mewujudkan apa yang
menjadi cita-cita masyarakat timur Kalbar,” tegasnya.
Untuk itu dirinya akan memboyong lima
Bupati dan Ketua DPRD yang masuk dalam pemekaran Kapuas Raya untuk menghadap
Presiden Jokowi.
“Kemungkinan Februari atau Maret saya akan
mengajak lima Bupati dan lima Ketua DPRD yang masuk dalam tim Pemekaran
Provinsi Kapuas Raya untuk menghadap beliau kembali untuk membahas Kapuas
Raya,” tutupnya. (Fat/Sg)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini