Sanggau

Sanggau Jadi Perintis Pelaksanaan Moratorium Perkebunan Kelapa Sawit, Ini Kata Bupati Paolus

	Oleh : Jauhari Fatria
	Jumat, 01 Maret 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline, Sanggau

– Bupati Sanggau, Paolus Hadi, S.IP., M.Si menghadiri seminar nasional dan lokakarya

penyusunan strategi monitoring evaluasi dan verifikasi perkebunan kelapa sawit.

Seminar yang bertujuan untuk meningkatkan mutu produktivitas

perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sanggau itu dilangsungkan di Aula Bappeda

Sanggau, Kamis (28/2/2019) pagi.

Turut hadir pada seminar ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf

Kepresidenan RI, Usef Setiawan, Direktur Elpagar Kalbar, Furbertus Ipur, The

Asia Foundation, Margatetha, Direktur Sawit Watch, Inda Fatinaware, Kepala

Bappeda Sanggau, Ir. Kukuh Triyatmaka, MM, Kepala OPD Kabupaten Sanggau atau

pejabat yang mewakili, Kepala BPN Sanggau, Yuliana, Forkompimda, Camat

se-Kabupaten Sanggau, perwakilan perusahaan kelapa sawit beserta para petani

kelapa sawit.

Sebagai pembuka, Direktur Elpagar Kalbar menyampaikan bahwa proses

seminar dan lokakarya ini sebenarnya turunan dari upaya Pemerintah Kabupaten

Sanggau untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018, untuk bisa

berdiskusi bersama memperbaiki format evaluasi monitoring dan verifikasi untuk

meningkatkan produktivitas.

“Kerjasama antara ElPagar dengan Pemerintah Kabupaten

Sanggau kita harapkan kerjasama yang bisa menjadi tonggak untuk berkontribusi

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten

Sanggau yang tercepat untuk merespon hal tersebut dengan mengeluarkan surat

edaran dan mudah-mudahan hari ini kita bisa berdiskusi untuk membantu

teman-teman di Sanggau untuk memperbaiki format-format verifikasi, evaluasi dan

monitoring perkebunan kelapa sawit sehingga kita bisa meningkatkan

produktivitas sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018,” ujarnya.

“Adapun harapannya dengan hasil seminar dan lokakarya ini

akan kita buat dengan sebaik-baiknya dan akan kita bungkus sebagus-bagusnya

supaya hasil dari kegiatan kita disini bisa dibagikan ke berbagai pelosok

negeri ini karena memang ini adalah kegiatan yang pertama untuk menurunkan

surat edaran Inpres nomor 8 tahun 2018,” timpalnya.

Sementara Tenaga Ahli Utama KSP RI, Usef Setiawan mengapresiasi

Pemerintah Kabupaten Sanggau yang sudah menjadi salah satu kabupaten perintis

pelaksanaan moratorium perkebunan kelapa sawit.

“Presiden memberikan arah kebijakan pembangunan berupa paket

kebijakan ekonomi berkeadilan berbasis pemerataan yaitu pertanahan, permodalan

dan kesempatan khususnya terkait reforma agraria sebagai prioritas nasional

Pemerintah sejak 2017, sekarang dan ke depan,” jelas Usef Setiawan.

Usef juga menjelaskan tentang tugas Bupati berdasarkan

Inpres Nomor 8 Tahun 2018 yaitu pertama, melakukan penundaan penerbitan

rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan

perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan.

Kedua, melakukan pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh

area perkebunan pada wilayah Kabupatennya yang diusahakan oleh badan usaha

maupun perorangan yang mencakup peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.

Ketiga, melakukan pengumpulan data serta verifikasi atas

izin lokasi dan izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan

yang mencakup nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan,

luas tanam dan tahun tanam.

“Dan keempat, menyampaikan hasil pengumpulan data kepada

Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Paolus menyebut saat ini sudah

tidak ada lagi lahan di Sanggau untuk tanaman sawit. Artinya, lanjut dia, investor

untuk sawit sudah cukup.

“Perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Sanggau sudah

diakui sebagai hutan adat terbesar yaitu di Desa Tae, Kecamatan Balai dan di

Kecamatan Jangkang hampir 80 persen kawasan hutan, yang mana masyarakat

memanfaatkannya untuk berkebun,” ucapnya.

“Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama

BPN Sanggau sedang mendata perusahaan perkebunan yang HGU-nya termasuk di

dalamnya perumahan warga, komplek perkuburan dan lainnya. Penataan HGU

berdasarkan Inpres nomor 8 harus dilakukan meskipun tanpa diminta oleh

masyarakat,” tandasnya. (WWP)

KalbarOnline, Sanggau

– Bupati Sanggau, Paolus Hadi, S.IP., M.Si menghadiri seminar nasional dan lokakarya

penyusunan strategi monitoring evaluasi dan verifikasi perkebunan kelapa sawit.

Seminar yang bertujuan untuk meningkatkan mutu produktivitas

perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sanggau itu dilangsungkan di Aula Bappeda

Sanggau, Kamis (28/2/2019) pagi.

Turut hadir pada seminar ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf

Kepresidenan RI, Usef Setiawan, Direktur Elpagar Kalbar, Furbertus Ipur, The

Asia Foundation, Margatetha, Direktur Sawit Watch, Inda Fatinaware, Kepala

Bappeda Sanggau, Ir. Kukuh Triyatmaka, MM, Kepala OPD Kabupaten Sanggau atau

pejabat yang mewakili, Kepala BPN Sanggau, Yuliana, Forkompimda, Camat

se-Kabupaten Sanggau, perwakilan perusahaan kelapa sawit beserta para petani

kelapa sawit.

Sebagai pembuka, Direktur Elpagar Kalbar menyampaikan bahwa proses

seminar dan lokakarya ini sebenarnya turunan dari upaya Pemerintah Kabupaten

Sanggau untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018, untuk bisa

berdiskusi bersama memperbaiki format evaluasi monitoring dan verifikasi untuk

meningkatkan produktivitas.

“Kerjasama antara ElPagar dengan Pemerintah Kabupaten

Sanggau kita harapkan kerjasama yang bisa menjadi tonggak untuk berkontribusi

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten

Sanggau yang tercepat untuk merespon hal tersebut dengan mengeluarkan surat

edaran dan mudah-mudahan hari ini kita bisa berdiskusi untuk membantu

teman-teman di Sanggau untuk memperbaiki format-format verifikasi, evaluasi dan

monitoring perkebunan kelapa sawit sehingga kita bisa meningkatkan

produktivitas sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018,” ujarnya.

“Adapun harapannya dengan hasil seminar dan lokakarya ini

akan kita buat dengan sebaik-baiknya dan akan kita bungkus sebagus-bagusnya

supaya hasil dari kegiatan kita disini bisa dibagikan ke berbagai pelosok

negeri ini karena memang ini adalah kegiatan yang pertama untuk menurunkan

surat edaran Inpres nomor 8 tahun 2018,” timpalnya.

Sementara Tenaga Ahli Utama KSP RI, Usef Setiawan mengapresiasi

Pemerintah Kabupaten Sanggau yang sudah menjadi salah satu kabupaten perintis

pelaksanaan moratorium perkebunan kelapa sawit.

“Presiden memberikan arah kebijakan pembangunan berupa paket

kebijakan ekonomi berkeadilan berbasis pemerataan yaitu pertanahan, permodalan

dan kesempatan khususnya terkait reforma agraria sebagai prioritas nasional

Pemerintah sejak 2017, sekarang dan ke depan,” jelas Usef Setiawan.

Usef juga menjelaskan tentang tugas Bupati berdasarkan

Inpres Nomor 8 Tahun 2018 yaitu pertama, melakukan penundaan penerbitan

rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan

perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan.

Kedua, melakukan pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh

area perkebunan pada wilayah Kabupatennya yang diusahakan oleh badan usaha

maupun perorangan yang mencakup peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.

Ketiga, melakukan pengumpulan data serta verifikasi atas

izin lokasi dan izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan

yang mencakup nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan,

luas tanam dan tahun tanam.

“Dan keempat, menyampaikan hasil pengumpulan data kepada

Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Paolus menyebut saat ini sudah

tidak ada lagi lahan di Sanggau untuk tanaman sawit. Artinya, lanjut dia, investor

untuk sawit sudah cukup.

“Perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Sanggau sudah

diakui sebagai hutan adat terbesar yaitu di Desa Tae, Kecamatan Balai dan di

Kecamatan Jangkang hampir 80 persen kawasan hutan, yang mana masyarakat

memanfaatkannya untuk berkebun,” ucapnya.

“Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama

BPN Sanggau sedang mendata perusahaan perkebunan yang HGU-nya termasuk di

dalamnya perumahan warga, komplek perkuburan dan lainnya. Penataan HGU

berdasarkan Inpres nomor 8 harus dilakukan meskipun tanpa diminta oleh

masyarakat,” tandasnya. (WWP)

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

Artikel Selanjutnya

Sujiwo Minta Arpusda Lakukan Inovasi Tingkatkan Minat Baca Masyarakat

Jumat, 01 Maret 2019

Artikel Sebelumnya

Sujiwo Dorong Kubu Raya Kabupaten Layak Anak Terwujud

Jumat, 01 Maret 2019

Berita terkait

Cargill Indonesia Bantah Lakukan Aktivitas Perkebunan Kelapa Sawit di Luar HGU

Sabtu, 21 Maret 2020

Tutup Pameran Hari Jadi ke-403 Sanggau, Ini Kata Paolus Hadi

Senin, 08 April 2019

Millenial Road Safety Festival di Sanggau, Ini Kata Bupati Paolus Hadi

Selasa, 05 Maret 2019

Pimpin Penyuluhan Redistribusi Tanah Kantor Sanggau, Ini Kata Bupati Paolus Hadi

Jumat, 12 April 2019

Hadiri Syukuran Ulang Tahun Uskup Sanggau ke-73, Ini Kata Paolus Hadi

Jumat, 22 Maret 2019

Resmikan BUMDes Desa Kelakar, Bupati: Mudah-mudahan Menjadi Perintis Ekonomi Sekaligus Pelopor Bagi Desa Lain

Sabtu, 05 Agustus 2017

Pimpin Apel Peringatan Hari Perkebunan ke-60, Bupati Minta Tingkatkan Intensifikasi Perkebunan

Selasa, 19 Desember 2017

Kekurangan SDM di Kubu Raya Juga Dikarenakan Moratorium Pempus

Sabtu, 23 September 2017

Apabila Moratorium Terus Dilakukan, Sutarmidji: Akan Terjadi Krisis Tenaga Pelayanan Publik

Minggu, 17 September 2017

Luncurkan Enam Trayek Angkutan Perintis, Rusman Ali: Guna Percepatan Putaran Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 15 September 2018

Diminta Longgarkan Moratorium Pemekaran Daerah, Ma’ruf Amin: Keuangan Negara Belum Memungkinkan

Jumat, 04 Desember 2020

Tim Patroli Perintis Presisi Kubu Raya Bekuk Pelaku Pencurian di Kantor Traktor Nusantara

Minggu, 23 Juli 2023

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shopping cart

Laptop Cover

Disney Toys

Screen Axe

Airpods Pro

Subtotal

Sanggau Jadi Perintis Pelaksanaan Moratorium Perkebunan Kelapa Sawit, Ini Kata Bupati Paolus

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Sujiwo Minta Arpusda Lakukan Inovasi Tingkatkan Minat Baca Masyarakat

Sujiwo Dorong Kubu Raya Kabupaten Layak Anak Terwujud

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Cari Berita

Shopping cart

Subtotal

Saved articles

Log in

Create an account

Reset password

Terms of use

Disclaimers

Limitation on Liability

Copyright Policy

General

Sanggau Jadi Perintis Pelaksanaan Moratorium Perkebunan Kelapa Sawit, Ini Kata Bupati Paolus

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Sujiwo Minta Arpusda Lakukan Inovasi Tingkatkan Minat Baca Masyarakat

Sujiwo Dorong Kubu Raya Kabupaten Layak Anak Terwujud

Berita terkait

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Subscribe To Our Newsletter