Pontianak    

Dapat Atensi Gubernur, Dinas PUPR Kalbar Akan Segera Selesaikan Proyek ‘Mangrak’

Oleh : Jauhari Fatria
Kamis, 07 Maret 2019
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar,

Bride Suryanus Alorante menegaskan bahwa pihaknya akan lebih meningkatkan

pengawasan dan selektif dalam memilih konsultan pengawas di berbagai proyek

pemerintah provinsi yang ada di Kalbar.

“Kami PUPR provinsi siap untuk lebih meningkatkan pengawasan

karena pengawasan sangat penting dan merupakan letak dari pada kualitas suatu

bangunan atau infrastruktur. Kedepan kami akan benar-benar selektif dalam

memilih konsultan pengawas. Kalau perlu saya dan jajaran Dinas PUPR akan turun

langsung melakukan pengawasan,” ujar Bride Suryanus Alorante, saat diwawancarai

usai menghadiri Forum Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran

2019, di Pontianak, Rabu (6/3/2019).

Sebelum melakukan pengerjaan proyek apapun di Dinas PUPR

Provinsi Kalbar, dirinya mengaku akan mengumpulkan seluruh kontraktor dan

memberikan atensi khusus untuk tidak bermain-main dalam melaksanakan pengerjaan

proyek.

“Kami mempunyai program, sebelum melaksanakan penegerjaan

para kontraktor yang sudah menang untuk melaksanakan kegiatan seluruh wilayah

akan kami kumpulkan dan mewanti-wanti tidak main-main dalam melaksanakan

proyeknya. Program tersebut belum pernah dilakukan selama ini dan rencananya

tahun ini mulai diterapkan,” tegasnya.

Dirinya turut menambahkan untuk sekarang ini ada beberapa

proyek yang menggalami hambatan (mangkrak) dan akan diselesaikan pada tahun

2019 ini. Dimana sesuai dengan arahan Gubernur Kalbar untuk segera merampungkan

proyek di tahun ini.

“Ada beberapa proyek yang belum selesai, seperti kantor

perkebunan, kemudian tempat VIP bandara milik Pemprov Kalbar itu sudah beberapa

tahun belum selesai. Bapak Gubernur sudah intruksikan tahun ini harus selesai

semuanya,” ungkapnya.

Permasalahan terlambatnya pengerjaan proyek tersebut

diakibatkan anggaran yang kurang tepat sehinga bertahun-tahun belum selesai dan

ini menjadi fokus Dinas PUPR Provinsi Kalbar penyelesaian permasalahan

tersebut.

“Selama ini memang penganggarannya kurang tepat sehingga

berlarut-larut 4-5 tahun banyak proyek yang belum selesai dan berdasarkan

intruksi Gubernur tidak ada lagi pembangunan melebihi dari 2-3 tahun proyek

belum rampung. Semua proyek pengerjaan harus 2 tahun,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Gubernur Kalbar,

Sutarmidji meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk lebih selektif

dalam memilih konsultan pengawasan pengerjaan proyek pemerintah. Sebab saat

ini, dirinya banya menemukan konsultan pengawas yang bekerja dengan tidak baik.

Selain itu, orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu turut mengungkap bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan proyek-proyek mangkrak. Guna menyelesaikan proyek-proyek tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar akan menggandeng penegak hukum.

“Proyek-proyek yang mangkrak sedang kita inventarisir dan nanti setelah selesai diinventarisir, saya akan pilih proyek yang mana harus ditangani oleh penegak hukum dan mana yang kita harus tangani. Karena ke depan dana APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) itu harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin,” tandasnya. (Fai)

Artikel Selanjutnya
Inventarisir Proyek-proyek Mangkrak, Sutarmidji : APBD Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kamis, 07 Maret 2019
Artikel Sebelumnya
PAN Kubu Raya Targetkan 6 Kursi di Pileg 2019
Kamis, 07 Maret 2019

Berita terkait