KalbarOnline, Kubu Raya – KetuaDewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Kubu Raya, Sahrudin menargetkan 6 (enam) kursi di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Target yang diyakininya tercapai tersebut guna menduduki unsur pimpinan legislatif.
“Kita targetkan 6 kursi, jadi setiap dapil minimal 1 kursi mewakili PAN, karena kita mengejar unsur pimpinan di DPRD Kubu Raya,” ujar Ketua DPD PAN Kubu Raya, Sahrudin, saat ditemui di Kubu Raya, baru-baru ini.
Keyakinan pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BPW KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Kalbar ini lantaran banyak daerah pemilihan (dapil) yang memungkinkan PAN mendapat kursi.
“Ada beberapa daerah yang memungkinkan PAN untuk dapat kursi, contohmya di Sungai Raya 1. Kemudian di Sungai Kakap. Itu sangat memungkinkan. Tinggal kita berupaya semaksimal mungkin bersama teman-teman terutama caleg dan seluruh struktur partai bekerja secara all out,” tukasnya.
“Ini juga sangat realistis, karena sebelumnya kita pernah mendapat 4 kursi pada periode 2009-2014. Di periode 2014-2019 ini ada tiga kursi. Tapi Insya Allah tahun ini 6 kursi di Kubu Raya,” timpalnya.
Sahrudin yang juga merupakan Caleg DPRD Kalbar dapil Kubi Raya-Mempawah ini turut mengakui, sejatinya kesuksesan 6 kursi itu memiliki impact dari pada pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
“Pasti ada impact Pilpres. Kita bisa lihat di lapangan memang saat ini masyarakat kita terutama di daerah menginginkan Presiden baru dan ini salah satu jualan politik kita karena masyarakat memang menginginkan adanya perubahan,” tegasnya.
Kendati demikian, Sahrudin menegaskan bahwa PAN tetap mengedepankan edukasi politik sebagai model kampanye. Dirinya bahkan memberikan warning kepada seluruh caleg PAN Kubu Raya untuk tidak memberikan janji-janji palsu dan hal ini, tegas dia, sejalan dengan instruksi Ketum PAN, Zulkifli Hasan.
“Jadi saya instruksikan seluruh caleg PAN Kubu Raya sejalan dengan pesan Ketum kita Pak Zulkifli Hasan agar mengedepankan edukasi politik, jangan memberikan janji-janji palsu atau tidak sesuai tupoksi,” tegasnya.
“Karena jujur saja masyarakat kita belum mengerti tentang tupoksi anggota DPRD. Di sinilah kita berharap masyarakat mampu memilih anggota DPRD yang bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD. Jadi bukan anggota DPRD kaleng-kaleng yang dipilih,” pungkasnya. (Fai/ian)
Comment