Midji Harap Menteri PUPR Bisa Selesaikan Dampak Banjir Kalbar
KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyebut bahwa data masyarakat yang terdampak banjir yang melanda daerah perhuluan Kalbar tak sinkron.
“Data yang terdampak itu masing-masing tak sama datanya. Misalnya Sintang itu, ada data 140 ribu terdampak, ada juga 120 ribu orang yang terdampak,” katanya, Sabtu, 20 November 2021.
Meski begitu, data yang terdampak juga harus dipiliah. Sejauhmana terdampaknya. Sebab, kata dia, data yang ada acapkali tak sinkron.
“Kita harus betul pilah, yang harus ditangani itu yang betul-betul terdampak, ada kriterianya. Kalau ruko-ruko seperti di depan Jalan Lintas Melawi itu kan terdampak juga, nah apa yang harus ditangani. Tapi mungkin kan ada yang lebih prioritas,” katanya.
Meski begitu, dia berharap agar seluruh dampak akibat banjir dapat diselesaikan oleh Kementerian terkait. Terlebih lagi, kata Midji, Menteri PUPR sudah berkunjung langsung ke Sintang.
“Mudah-mudahanlah karena Pak Menteri PUPR sudah kesana. Hari ini Kepala BNBP juga kesana. Mensos kan sudah kesana. Tapi kita Pemprov sendiri. Susahlah. Intinya saya tak mau bencana atau penderitaan orang itu cuma untuk ke sana bawa bantuan setelah foto-foto kemudian balik. Tak bise saya masalah yang kaya gitu,” katanya.
“Saya walaupun ke sana sekali dua kali, tapi saya tiap hari koordinasi sama Pemdanya. Tanya saja masing-masing Bupatinya,” katanya lagi.
Sesuai rencana, Midji mengatakan bahwa dia akan meluncur ke daerah terdampak banjir pada Minggu, 21 November 2021.
“Beberapa hari kesana, saya mau lihat, saya mau dapat laporan yang betul, apa yang harus dilakukan masing-masing. Karena sudah ada SOP. Insya Allah sampai Jumat ke daerah terdampak banjir. Ke Melawi, kita lihat kondisi bagaimana, setelah itu ke Sintang, Sekadau, Sanggau, kalau bisa ke Kapuas Hulu juga. Tapi intinya kita tetap akan berupaya bagaimana berbuat semaksimal mungkin,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyayangkan sikap Menteri PUPR yang berkunjung ke sejumlah lokasi yang terdampak banjir di daerah yang dipimpinnya itu tanpa koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
Menurutnya, kedatangan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti urusan pribadi semata.
“Sayangnya, semuanya ke sana tidak koordinasi dengan Pemda. Seperti urusan pribadi saja bukan urusan negara jadinya,” katanya usai melepas bantuan Presiden untuk wilayah banjir di Pendopo Kalbar, Sabtu, 20 November 2021.
Idealnya menurut Midji, Menteri PUPR harus mencontoh cara Presiden Jokowi bernegara. Di mana, bantuan Presiden diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk didistribusikan
“Kan gitu harusnya mekanisme bernegara. Ini Menteri datang ke sana, datang langsung. Forkopimda setempat di daerah banjir pun bahkan banyak tidak diajak untuk bicara,” katanya.
Menurut Midji, koordinasi tersebut sangat penting dilakukan. Terlebih lagi dalam rangka menyelesaikan persoalan banjir yang terjadi.
“Yang tahu daerah kan kita, bukan mereka. Kalau mereka paham daerah tentu tak seperti ini jadinya. Saya terus terang saja kecewa dengan Menteri PUPR seperti itu. Bagus tidak usah kesini. Kalau cuma satu jam dua jam ke sini, apa yang bisa dibuat. Harusnya bicara sama kita, apa yang mau dibuat bersama,” katanya.
“Saya ini kan wakil pemerintah pusat di daerah. Kita tahu kok, lebih banyak tahu kita dari mereka. Forkopimda setempat di daerah banjir pun bahkan tak tahu apa yang menjadi arahan Menteri. Tidak mungkin pusat bisa sendiri. Kalau saya kan ikut apa arahan Presiden, kemudian kita implementasikan,” katanya lagi.
Meski begitu, Midji berharap, melalui kunjungan singkat Menteri Basuki itu dapat menyelesaikan seluruh persoalan banjir yang terjadi di Kalbar.
“Mudah-mudahanlah Kementerian PUPR bisa menyelesaikan masalahnya. Program pasca banjir tanya saja mereka, kan mereka yang sudah datang. Tidak lewat kita juga kan, tidak ngasih tahu kita juga kan. Ya sudah kita biarkan Menteri saja,” katanya.
“Tapi kita tetap melakukan tugas-tugas kita. Saya sebagai Gubernur tetap akan bertanggung jawab terhadap masyarakat kita. Tapi apa yang dibuat tanya Menteri, karena mereka tak pernah beri tahu kita,” katanya.
Apalagi, kata Midji, Kalbar memiliki tiga wakil rakyat di Senayan yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.
“Kan Ketua Komisi V Pak Lasarus. Kebetulan bidang mereka. Wakilnya ada Pak Syarif Abdullah, ada Pak Boyman juga. Tiga wakil kita di Komisi V tuh. Beliau-beliau itulah kita harap bisa memperjuangkan kebutuhan Kalbar,” katanya.
“BNPB juga nanti punya program pasca bencana. Nanti saya setelah didata pemda setempat, saya akan sampaikan ke sana. Provinsi buat apa, pusat buat apa,” katanya.
Comment