Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 20 Juni 2019 |
KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji secara resmi melantik AL Leysandri
sebagai Sekretaris Daerah Kalbar definitif di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar,
Kamis (20/6/2019).
Pelantikan AL Leysandri sebagai Sekda Kalbar definitif ini setelah
melalui lelang jabatan (Open Bidding) secara terbuka dan sukses meraih peringkat
pertama dari lelang jabatan tersebut.
Kepada Sekda yang baru dilantik, Sutarmidji meminta agar
segera menuntaskan sejumlah hal prioritas. Di antaranya meminta Sekda Leysandri
untuk segera mengembalikan nilai zona hijau pelayanan publik di jajaran
Pemerintah Provinsi Kalbar lantaran masih banyak OPD yang berada di zona merah
berdasarkan penilaian Ombudsman.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini meminta agar Sekda
Leysandri sebagai pengayom dan pembina ASN bisa menuntaskan persoalan tersebut
segera mungkin.
“Meningkatkan layanan publik yang baik, karena kita dari
seluruh OPD masih banyak di zona merah. Zona hijau baru satu yaitu DPMPTSP. Yang
lainnya dalam tahun ini harus segera memenuhi syarat, nanti kita minta
penilaian lagi dari Ombudsman,” ujarnya tegas.
Kemudian, lanjut Midji, mengembalikan tata kelola birokrasi
yang baik dan transparansi penggunaan anggaran serta tertib dalam administrasi
terhadap penentuan program dan proyek pembangunan.
“Transparansi program dan anggaran itu penting, hindari
penyimpangan-penyimpangan penggunaan anggaran terutama yang rutin. Kalau masalah
belanja modal lewat tender, tapi kalo rutin itu tidak boleh ada penyimpangan,”
tuturnya.
Dirinya juga mengingatkan kepada seluruh OPD di jajaran
Pemerintah Provinsi Kalbar bahwa dirinya tak segan-segan mencopot Kepala OPD
jika terdapat banyak temuan dari hasil audit.
“OPD kalau temuan-temuan itu banyak dan signifikan, kita
akan ganti kepalanya,” ucapnya tegas.
“Kemungkinan minggu depan akan melantik eselon II, ada 14 atau 15 eselon yang bakal dilantik,” tegasnya.
Leysandri : Siap
Sementara Sekda Kalbar, AL Leysandri mengatakan, dirinya berkomitmen segera
meningkatkan pelayanan publik dalam waktu dekat sesuai dengan makalah dalam lelang
jabatannya. Sebab berdasarkan penilaian Ombudsman ada beberapa OPD yang berada
di zona merah. Dirinya mengaku siap untuk meningkatkan peringkat penilaian OPD
serta melakukan pembenahan di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Saat ini harus diakui, Pemerintah Provinsi Kalbar masih
lemah dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pelayanan publik, karena
berdasarkan penilaian Ombudsman kita masih di posisi D, kemudian di laporan
pemerintahan juga masih di posisi D sehingga memang harus banyak pembenahan,”
katanya.
Sebagai pimpinan tertinggi ASN di Kalbar, dirinya meminta
kepada semua OPD yang ada untuk mengerti hal ini dan bisa bekerjasama dengan
baik dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
“OPD harus mampu menterjemahkan setiap visi dan misi yang
diusung oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur serta menjalankan fungsinya
dengan baik. Kepala OPD jangan lagi apatis dan menyerahkan setiap kerja kepada
kabid, agar berbagai program kerja yang ada bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.
(Fai)
KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji secara resmi melantik AL Leysandri
sebagai Sekretaris Daerah Kalbar definitif di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar,
Kamis (20/6/2019).
Pelantikan AL Leysandri sebagai Sekda Kalbar definitif ini setelah
melalui lelang jabatan (Open Bidding) secara terbuka dan sukses meraih peringkat
pertama dari lelang jabatan tersebut.
Kepada Sekda yang baru dilantik, Sutarmidji meminta agar
segera menuntaskan sejumlah hal prioritas. Di antaranya meminta Sekda Leysandri
untuk segera mengembalikan nilai zona hijau pelayanan publik di jajaran
Pemerintah Provinsi Kalbar lantaran masih banyak OPD yang berada di zona merah
berdasarkan penilaian Ombudsman.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini meminta agar Sekda
Leysandri sebagai pengayom dan pembina ASN bisa menuntaskan persoalan tersebut
segera mungkin.
“Meningkatkan layanan publik yang baik, karena kita dari
seluruh OPD masih banyak di zona merah. Zona hijau baru satu yaitu DPMPTSP. Yang
lainnya dalam tahun ini harus segera memenuhi syarat, nanti kita minta
penilaian lagi dari Ombudsman,” ujarnya tegas.
Kemudian, lanjut Midji, mengembalikan tata kelola birokrasi
yang baik dan transparansi penggunaan anggaran serta tertib dalam administrasi
terhadap penentuan program dan proyek pembangunan.
“Transparansi program dan anggaran itu penting, hindari
penyimpangan-penyimpangan penggunaan anggaran terutama yang rutin. Kalau masalah
belanja modal lewat tender, tapi kalo rutin itu tidak boleh ada penyimpangan,”
tuturnya.
Dirinya juga mengingatkan kepada seluruh OPD di jajaran
Pemerintah Provinsi Kalbar bahwa dirinya tak segan-segan mencopot Kepala OPD
jika terdapat banyak temuan dari hasil audit.
“OPD kalau temuan-temuan itu banyak dan signifikan, kita
akan ganti kepalanya,” ucapnya tegas.
“Kemungkinan minggu depan akan melantik eselon II, ada 14 atau 15 eselon yang bakal dilantik,” tegasnya.
Leysandri : Siap
Sementara Sekda Kalbar, AL Leysandri mengatakan, dirinya berkomitmen segera
meningkatkan pelayanan publik dalam waktu dekat sesuai dengan makalah dalam lelang
jabatannya. Sebab berdasarkan penilaian Ombudsman ada beberapa OPD yang berada
di zona merah. Dirinya mengaku siap untuk meningkatkan peringkat penilaian OPD
serta melakukan pembenahan di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Saat ini harus diakui, Pemerintah Provinsi Kalbar masih
lemah dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pelayanan publik, karena
berdasarkan penilaian Ombudsman kita masih di posisi D, kemudian di laporan
pemerintahan juga masih di posisi D sehingga memang harus banyak pembenahan,”
katanya.
Sebagai pimpinan tertinggi ASN di Kalbar, dirinya meminta
kepada semua OPD yang ada untuk mengerti hal ini dan bisa bekerjasama dengan
baik dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
“OPD harus mampu menterjemahkan setiap visi dan misi yang
diusung oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur serta menjalankan fungsinya
dengan baik. Kepala OPD jangan lagi apatis dan menyerahkan setiap kerja kepada
kabid, agar berbagai program kerja yang ada bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.
(Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini