Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 26 Juli 2019 |
KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji secara resmi melepas sebanyak
1512 personel Satgas Gabungan Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) Provinsi
Kalimantan Barat di halaman Kantor Gubernur Kalbar, Senin (23/7/2019).
Personel yang terdiri dari 1000 personel TNI, 205 personel
Polri, 105 anggota BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan 205 anggota
masyarakat ini akan beroperasi ke 100 desa atau kelurahan yang rawan terjadi
kebakaran hutan dan lahan.
“Satgas ini nantinya akan ditempatkan di 100 desa atau
kelurahan yang rawan karhutla. Untuk penempatannya sendiri berdasarkan
kesepakatan antara TNI-Polri dan Pemprov Kalbar serta Pemerintah Kabupaten/Kota
berdasarkan rapat persiapan penempatan satgas ini pada 11 Juli kemarin,” ujar
Midji.
“Mereka akan menjadi bagian masyarakat dan tinggal di
rumah-rumah penduduk dan akan berfokus pada pencegahan, tidak hanya berkutat
pada sosialisasi dan patroli, tapi juga mengawal program seluruh kementerian
dan lembaga. Sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015 tentang
peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” timpal Midji.
Dalam kesempatan itu, Midji turut menyebutkan bahwa Undang-undang
nomor 24 tahun 2007 tentang penangggulangan bencana, merupakan perangkat hukum
pertama yang merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif yang
menitikberatkan penanganan saat telah terjadi bencana menjadi preventif yang
menitikberatkan penanganan pada saat sebelum terjadi bencana.
“Nah, untuk mendukung perubahan paradigma itu, BNPB berinisiatif
membentuk satgas gabungan karhutla ini yang melibatkan Pemprov, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan TNI-Polri. Tentu harus disambut dengan baik oleh kita semua,
sebagai wujud dukungan dalam perubahan paradigma penanggulangan bencana,”
tukasnya.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini kembali menekankan
titik fokus pada operasi ini yakni pencegahan bukan pemadaman.
“Satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa
program ini merupakan program yang bertitik fokus pada pencegahan bukan
pemadaman dengan pendekatan kesejahteraan dan kelestarian alam, tapi tindakan
pemadaman tentu akan dilakukan apabila telah terjadi kebakaran yang tak
terkendali,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu juga diserahkan secara simbolis dana siap pakai dari BNPB yang diserahkan oleh Tenaga Ahli BNPB, Mayor Jendral TNI (Purn) Amrin kepada perwakilan satgas gabungan karhutla. Adapun rincian dana tersebut yakni Rp1 miliar untuk TNI, Rp300 juta untuk BPBD Kalbar dan Polri mendapat Rp250 juta yang akan digunakan untuk operasional personel di lapangan. (Fai)
KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji secara resmi melepas sebanyak
1512 personel Satgas Gabungan Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) Provinsi
Kalimantan Barat di halaman Kantor Gubernur Kalbar, Senin (23/7/2019).
Personel yang terdiri dari 1000 personel TNI, 205 personel
Polri, 105 anggota BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan 205 anggota
masyarakat ini akan beroperasi ke 100 desa atau kelurahan yang rawan terjadi
kebakaran hutan dan lahan.
“Satgas ini nantinya akan ditempatkan di 100 desa atau
kelurahan yang rawan karhutla. Untuk penempatannya sendiri berdasarkan
kesepakatan antara TNI-Polri dan Pemprov Kalbar serta Pemerintah Kabupaten/Kota
berdasarkan rapat persiapan penempatan satgas ini pada 11 Juli kemarin,” ujar
Midji.
“Mereka akan menjadi bagian masyarakat dan tinggal di
rumah-rumah penduduk dan akan berfokus pada pencegahan, tidak hanya berkutat
pada sosialisasi dan patroli, tapi juga mengawal program seluruh kementerian
dan lembaga. Sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015 tentang
peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” timpal Midji.
Dalam kesempatan itu, Midji turut menyebutkan bahwa Undang-undang
nomor 24 tahun 2007 tentang penangggulangan bencana, merupakan perangkat hukum
pertama yang merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif yang
menitikberatkan penanganan saat telah terjadi bencana menjadi preventif yang
menitikberatkan penanganan pada saat sebelum terjadi bencana.
“Nah, untuk mendukung perubahan paradigma itu, BNPB berinisiatif
membentuk satgas gabungan karhutla ini yang melibatkan Pemprov, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan TNI-Polri. Tentu harus disambut dengan baik oleh kita semua,
sebagai wujud dukungan dalam perubahan paradigma penanggulangan bencana,”
tukasnya.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini kembali menekankan
titik fokus pada operasi ini yakni pencegahan bukan pemadaman.
“Satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa
program ini merupakan program yang bertitik fokus pada pencegahan bukan
pemadaman dengan pendekatan kesejahteraan dan kelestarian alam, tapi tindakan
pemadaman tentu akan dilakukan apabila telah terjadi kebakaran yang tak
terkendali,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu juga diserahkan secara simbolis dana siap pakai dari BNPB yang diserahkan oleh Tenaga Ahli BNPB, Mayor Jendral TNI (Purn) Amrin kepada perwakilan satgas gabungan karhutla. Adapun rincian dana tersebut yakni Rp1 miliar untuk TNI, Rp300 juta untuk BPBD Kalbar dan Polri mendapat Rp250 juta yang akan digunakan untuk operasional personel di lapangan. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini