Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 07 November 2019 |
KalbarOnline, Sekadau
– Kepala Desa Boti, Sudarsono berharap desa mendambakan adanya akses air
bersih oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau. Sebab, kata dia, dengan tidak adanyasumber air bersih di Desa Boti, Kecamatan
Sekadau Hulu, menjadi penghambat bagi desa yang dipimpinnya itu untuk menuju
desa Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti kegiatan pertemuan aselerasi
dan evaluasi program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang
dilaksanakan di Hotel Multi Sekadau, Kamis (7/11/2019).
“Kami telah melakukan berbagai pemicuan kepada masyarakat terhadap
sarana jamban yang belum punya. Berdasarkan data pada tahun 2018 ada 180 KK
yang belum punya jamban namun kita sudah atasi,” ungkapnya.
Ia pun menyampaikan berbagai upaya berupa sarana telah
disediakan oleh Pemdes Boti. Seperti penyediaan bantuan berupa penyediaan
kloset, paralon dan semen sebanyak dua sak kepada masing-masing KK untuk
dibuatkan sarana jamban di rumah masing-masing.
“Hanya saja kami tetap memerlukan dukungan dari instansi
terkait, seperti Dinas Kesehatan atau pihak kepolisian dan TNI. Untuk mengawal
semua ini supaya adanya perubahan perilaku masyarakat,” ungkapnya.
Sudarsono menyebut, kekurangan sarana tersebut, pihaknya sudah
mengucurkan dana untuk memberikan bantuan kepada setiap KK yang belum memiliki
jamban bersih di rumah. Dan saat ini sudah hampir 99 persen masyarakat Desa
Boti memiliki jamban di rumah masing-masing.
Namun dengan adanya jamban di rumah juga tidak serta-merta
mengubah perilaku atau kebiasaan masyarakat. Sehingga Pemdes masih sangat
memerlukan dukungan dari dinas terkait dan Puskesmas dalam hal sosialisasi,
dampak buruk BAB sembarang.
Desa juga sudah melaksanakan upaya sosialisasi, namun belum
dianggap cukup karena terkendala anggaran. Dan hanya melakukan sosialisasi satu
kali dalam setahun.
Ditambah dengan kondisi Desa yang tidak memiliki sumber air
bersih. Sudarsono menyebut banyak rumah yang memiliki jamban namun akses air
bersih tidak dimiliki. Hal ini juga memicu masyarakat untuk kembali ke jamban
di sungai.
Diketahui Desa Boti berada di wilayah yang kurang
memungkinkan untuk adanya sumber air. Seperti air pegunungan. Program Pamsimas
pun belum sampai ke desa tersebut.
Sedangkan untuk penyaluran air dari PDAM menuju desa juga
belum terlaksana, meskipun pihak Desa telah berupaya untuk mengajukan permohonan
tersebut kepada pihak PDAM.
“Kami butuh perhatian khusus dari pemerintah terhadap sarana
sumber air bersih. Karena percuma punya jamban di rumah tetapi akses air bersih
sulit,” tutupnya.
Pamsimas adalah program penyediaan air minum dan sanitasi
berbasis masyarakat. Yang pada tingkat Kabupaten melibatkan Pemerintah
Daerah/SKPD terkait BAPPEDA Litbang, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, PP dan
KB dan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan. (Mus)
KalbarOnline, Sekadau
– Kepala Desa Boti, Sudarsono berharap desa mendambakan adanya akses air
bersih oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau. Sebab, kata dia, dengan tidak adanyasumber air bersih di Desa Boti, Kecamatan
Sekadau Hulu, menjadi penghambat bagi desa yang dipimpinnya itu untuk menuju
desa Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti kegiatan pertemuan aselerasi
dan evaluasi program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang
dilaksanakan di Hotel Multi Sekadau, Kamis (7/11/2019).
“Kami telah melakukan berbagai pemicuan kepada masyarakat terhadap
sarana jamban yang belum punya. Berdasarkan data pada tahun 2018 ada 180 KK
yang belum punya jamban namun kita sudah atasi,” ungkapnya.
Ia pun menyampaikan berbagai upaya berupa sarana telah
disediakan oleh Pemdes Boti. Seperti penyediaan bantuan berupa penyediaan
kloset, paralon dan semen sebanyak dua sak kepada masing-masing KK untuk
dibuatkan sarana jamban di rumah masing-masing.
“Hanya saja kami tetap memerlukan dukungan dari instansi
terkait, seperti Dinas Kesehatan atau pihak kepolisian dan TNI. Untuk mengawal
semua ini supaya adanya perubahan perilaku masyarakat,” ungkapnya.
Sudarsono menyebut, kekurangan sarana tersebut, pihaknya sudah
mengucurkan dana untuk memberikan bantuan kepada setiap KK yang belum memiliki
jamban bersih di rumah. Dan saat ini sudah hampir 99 persen masyarakat Desa
Boti memiliki jamban di rumah masing-masing.
Namun dengan adanya jamban di rumah juga tidak serta-merta
mengubah perilaku atau kebiasaan masyarakat. Sehingga Pemdes masih sangat
memerlukan dukungan dari dinas terkait dan Puskesmas dalam hal sosialisasi,
dampak buruk BAB sembarang.
Desa juga sudah melaksanakan upaya sosialisasi, namun belum
dianggap cukup karena terkendala anggaran. Dan hanya melakukan sosialisasi satu
kali dalam setahun.
Ditambah dengan kondisi Desa yang tidak memiliki sumber air
bersih. Sudarsono menyebut banyak rumah yang memiliki jamban namun akses air
bersih tidak dimiliki. Hal ini juga memicu masyarakat untuk kembali ke jamban
di sungai.
Diketahui Desa Boti berada di wilayah yang kurang
memungkinkan untuk adanya sumber air. Seperti air pegunungan. Program Pamsimas
pun belum sampai ke desa tersebut.
Sedangkan untuk penyaluran air dari PDAM menuju desa juga
belum terlaksana, meskipun pihak Desa telah berupaya untuk mengajukan permohonan
tersebut kepada pihak PDAM.
“Kami butuh perhatian khusus dari pemerintah terhadap sarana
sumber air bersih. Karena percuma punya jamban di rumah tetapi akses air bersih
sulit,” tutupnya.
Pamsimas adalah program penyediaan air minum dan sanitasi
berbasis masyarakat. Yang pada tingkat Kabupaten melibatkan Pemerintah
Daerah/SKPD terkait BAPPEDA Litbang, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, PP dan
KB dan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan. (Mus)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini