KalbarOnline, Pontianak – Sebagai wujud keseriusan dalam menangani dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di tahun-tahun mendatang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2019 yang dilangsungkan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (2/12/2019).

Rapat yang dipimpin Gubernur Kalbar, Sutarmidji itu turut

dihadiri Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana RI, Letnan Jenderal (Letjen)

TNI Doni Monardo, Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar serta jajaran

forkopimda Kalbar lainnya. Hadir pula Sekda Provinsi Kalbar, para Bupati/Wali

Kota se-Kalbar, sejumlah pengusaha perkebunan serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Sutarmidji menegaskan bahwa

rapat yang digelar itu merupakan upaya melakukan evaluasi sedini mungkin

sebagai bentuk keseriusan menangani karhutla yang kerap kali terjadi di Kalbar.

“Ini rangkaian keseriusan kita bersama BNPB untuk menangani

dan antisipasi karhutla ke depan, dengan melakukan evaluasi sejak dini. Di sini

juga hadir para pelaku usaha yang sudah diberikan sanksi teguran, administrasi dan

sebagainya. Saya minta dicatat, kalau ada yang diundang tapi tak datang,

berarti dia tak serius bersama-sama menangani karhutla,” ujar Midji mengawali

sambutannya.

Di kesempatan itu, Midji juga mengapresiasi Kepala BNPB RI

yang telah seringkali hadir di Kalbar. Menurut Midji, kehadiran Letjen TNI Doni

Monardo di Kalbar sebagai wujud perhatiannya yang sangat luar biasa terhadap

Kalbar.

“Ini yang kesekian kali beliau hadir di Kalbar, ini patut

diapresiasi dan kita patut berbangga hati, artinya perhatian beliau terhadap

Kalbar sangat luar biasa. Ini juga harus dibarengi dengan kerja kita

menanggulangi karhutla, jangan sampai tidak seimbang dengan seringnya beliau ke

sini. Harus betul-betul serius kita tangani karhutla ini,” tegasnya.

Dalam paparannya, Midji menyampaikan sedikitnya tiga poin utama menangani karhuta di antaranya soal kelembaban atau persedian air di permuakaan tanah dan jarak antara lahan perkebunan dan pertanian, desa mandiri serta penertiban atau evaluasi lahan-lahan yang sengaja dikuasai namun dibiarkan.

Minta pakar lakukan pengkajian

“Pertama, yang harus dikaji oleh pakar, antara perkebunan

dengan pertanian. Pertanian terutama padi itu ketinggian air harus 10

centimeter sampai 20 centimeter dari padi yang ada di permukaan. Sedangkan

sawit, kalau 20 centimeter ketinggian airnya, bisa-bisa busuk kalau terendam

air terus. Sehingga perlu 75 centimeter. Ketika ini semua 75 centimeter, maka

kebakaran lahan di pertanian rawan, karena tingkat kekeringannya sangat tinggi,

nah ini harus diselesaikan oleh pakar. Bagaimana solusinya, makanya tak boleh

dekat jarak antara lahan pertanian dengan perkebunan,” tukasnya.

“Kalau lahan pertanian betul-betul airnya bisa diatur seperti itu, maka tak akan ada kebakaran di situ. Kenapa sekarang lahan petani banyak terbakar, karena keringnya luar biasa. Karena sawit tidak mau 20 centimeter, maunya 75 centimeter,” timpalnya.

Desa mandiri

Poin kedua yang disampaikan Midji yakni desa mandiri yang

diyakininya mampu mengatasi persoalan karhutla.

“Kedua, saya tawarkan konsep membangun desa, bagaimana desa

itu harus mandiri. Ini juga berkaitan dengan perusahaan-perusahaan, jangan

sampai ada di suatu desa banyak perusahaan sawit, tapi desa itu jadi desa

sangat tertinggal. Ini masalah, banyak kerawanan dalam hal-hal lain selain

karhutla,” tukasnya.

Midji mengungkapkan bahwa berdasarkan data, Indonesia

terdapat sebanyak 74.954 desa. Kemeterian Desa, lanjutnya, mengklasifikasikan

desa menjadi lima klasifikasi, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang,

desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Dari jumlah tersebut, hanya ada 834

desa mandiri. Kemudian ada sebanyak 8.621 desa maju, 38 ribuan desa berkembang,

21 ribuan desa tertinggal dan sekitar enam ribuan desa sangat tertinggal.

“Kalbar waktu itu hanya punya satu desa mandiri, berkat

sinergitas kita dengan TNI-Polri, dalam satu tahun ini bisa melahirkan 86 desa

mandiri baru, jadi ada 87 sekarang, artinya sudah lebih 10 persen desa mandiri

yang ada di Indonesia itu di Kalbar,” ungkapnya.

Desa mandiri, dijelaskan Midji, terdapat 52 indikator di dalamnya,

termasuk masalah lingkungan seperti penanaman pohon, penanganan bencana dan

sebagainya.

“Sehingga jika suatu desa menjadi mandiri, saya pastikan

kerawanan bencana akan sangat kecil. Masalahnya, kalau desa sudah menjadi

mandiri, alokasi dana desa atau dana desa menjadi kecil. Harusnya jika

klasifikasi suatu desa semakin bagus, maka semakin besar. Harusnya dibalik,

sehingga yang ada sekarang, banyak yang ingin tetap menjadi desa sangat

tertinggal, karena alokasinya anggarannya banyak. Itu masalahnya,” jelasnya.

“Pemerintah juga ketika memberikan alokasi dana desa/dana

desa tidak pernah menuntun untuk apa. Untuk mengubah satu desa sangat

tertinggal menjadi desa mandiri, paling kurang investasinya Rp20-30 miliar,

tapi kalau cuma Rp1,5 miliar dan tidak terarah, maka apa yang mau dibuat, perlu

waktu 20 tahun baru selesai. Tak mungkin kita menunggu waktu 20 tahun, akhirnya

kita lakukan sinergi bersama TNI-Polri, Pangdam dan Kapolda semangat sehingga

bisa lahir 87 desa mandiri di Kalbar,” timpalnya.

Menurut Midji, menyelesaikan 52 indikator desa mandiri bukan

merupakan hal sulit. Langkahnya menyelesaikan 52 indikator tersebut dengan cara

membagi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangan masing-masing dalam

menangani indikator-indikator desa mandiri.

“Kalau menyelesaikan 52 indikator desa mandiri berharap dari dana desa tidak akan mungkin selesai. Sehingga dana desa itu kita arahkan untuk menyelesaikan 17 indikator, pemerintah kabupaten menyelesaikan 15 indikator, sisanya yang berat-berat ditangani Pemerintah Provinsi. Sehingga bisa cepat menjadi desa mandiri. Ketika desa itu sudah mandiri, gampang semuanya,” tegasnya.

Evaluasi lahan yang dikuasai korporasi namun tak diurus

Poin ketiga yang disampaikan Midji, juga tak kalah

pentingnya yakni banyak perusahaan yang terindikasi menguasai lahan lebih dari

satu juta hektar namun yang ditanam hanya 30 persen dari luas lahan.

“Ini juga masalah, satu perusahaan bisa menguasai lahan

lebih dari 1 juta hektar, tapi yang ditanam hanya 30 persen, sisanya alasan

bermasalah dengan masyarakat, tapi sebenarnya mereka nunggu investor lain untuk

dipindahtangankan. Saya mau usulkan ke Presiden, supaya tak dibolehkan lagi

pindahtangankan itu lahan. Menguasai lahan tambang, nanti tunggu investor

datang baru dialihkan, dijual. Menguasai lahan, baru dijual. Sehingga para

Bupati saya harap ini dievaluasi yang sudah sekian tahun tak melaksanakan

penanaman, usulkan cabut. Karena lahannya tidak diurus, ditinggal saja begitu,

yang repot kan BPBD, kalau sudah kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

“Kalau yang jadi kewenangan saya, soal pengalihan atau

pemindahan lahan, saya tak mau tanda tangan. Enak-enak aja. Percaya lah. Tak

tahu Pak Bupati bagaimana, karena perkebunan itu kan izinnya dari Bupati. Tapi

yang dimarah, Gubernur, Pangdam, Kapolda. Padahal kita tahu pun tidak,”

timpalnya.

Ia memastikan, kalau tiga hal tersebut dikakukan secara

benar, maka kecil kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Di kesempatan itu, Midji turut menyampaikan hal yang lebih

bahaya mengenai sumber daya alam Kalbar.

“Sekarang ini bauksit mentah yang diekspor sebanyak 20 juta

ton, lima perusahaan. Kalau dia gali satu meter, artinya ada 20 juta lahan yang

turun satu meter. Dari 262 perusahaan tambang di Kalbar, hanya dua yang

melakukan reklamasi. Sisanya, setor dana jaminan reklamasi. Ada perusahaan

tambang yang jaminannya hanya Rp8 juta. Untuk apa. Berarti ada yang tak betul

dari inspektur tambang atau di jajaran ESDM. Sama dengan perkebunan itu ada di

KPH-nya (Kesatuan Pengelola Hutan). Jadi itu masalah kita,” tukasnya.

Menurutnya, cara-cara Indonesia menangani sumber daya alam

hanya membuat negara lain kaya raya.

“Kita bikin kaya negara lain. Yang dijual bauksit, padahal

ada kandungan yang lebih mahal dari bauksit. Karena ada tujuh mineral lain dari

bauksit yang tak pernah kita hitung. Kalau di Indonesia disebut tanah jarang.

Ini biasa digunakan untuk industri seperti batrai mobil listrik dan sebagainya.

Ini salah satu penyebab perang dagang China dan Amerika. China tak mau jual,

sementara industri Amerika perlu. Akhirnya ada gugatan di WTO, nah kita sebagai

negara penyuplai tak tahu ada komponen mineral ini dan harganya lebih mahal

dari bauksit. Tanah jarang kalau dirupiahkan perkilonya luar biasa harganya,

kalau Kalbar dijaga betul, kaya kita," imbuhnya.

Masalah lain soal tambang ini, kata Midji yakni ada di

Kementerian.

“Pertama, yang menentukan kuota bukan kita, tapi Kementerian

ESDM. Sayangnya lagi, ESDM tak pernah beri sanksi kepada perusahaan

pertambangan ilegal maupun perusahaan yang tak penuhi aturan. Kita tinggal

tunggu waktu saja. Sandai saja sudah terjadi, karena diekploitasi di sana,

sekarang banjir, dulu tak banjir. Bapak/ibu yang hadir di sini kelolalah hutan

dan lahan dengan hati, bukan seenak-enak bapak/ibu. Saya tetap sanksi, biar

siapapun. Apapun resikonya,” tegasnya.

Dibeberkannya pula bahwa sudah ada 157 perusahaan yang

diberi peringatan, 53 perusahaan sudah disegel lantaran terdapat titik api.

“Nanti hasil akhirnya lahan yang terbakar itu tak boleh

digunakan selama lima tahun, itu nanti akan dituangkan dalam Perda. Nanti dalam

Perda itu, pemadaman api di lahan perkebunan yang terbakar, biayanya ditanggung

oleh pihak perusahaan perkebunan yang terdapat koordinat api, saya tidak mau

tahu. Makanya saudara kalau sudah diberi 100 ribu hektar lahan, jaga

betul-betul. Kita sudah buat Perda, ini bukan gertak, pasti saya terapkan.

Supaya bapak/ibu hati-hati juga dan supaya peduli,” pungkasnya. (Fai)