Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 20 Desember 2019 |
KalbarOnline, Pontianak
– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Kalimantan Barat memprioritaskan kadernya yang berpotensi menang pada Pilkada
serentak 2020. Akan tetapi, partai berlambang moncong putih itu juga membuka
peluang bagi kader dari partai lain, bahkan non partisan untuk diusung pada
Pilkada di tujuh kabupaten di Kalbar.
“Sifatnya kita terbuka untuk umum, tetapi kalau ada kader
kami yang bagus, kenapa tidak? Kita lihat di internal dulu. Misalnya jauh kalah
dari calon yang bukan kader, kita juga mesti realistis. Karena kita tidak
mencalonkan hanya sampai menjadi calon, tapi jadi pemenang,” ujar Ketua DPD
PDIP Kalbar, Lasarus saat ditemui di Hotel Mercure Pontianak.
Lasarus mengatakan, dalam mengusung pasangan calon saat
Pilkada serentak nanti, partainya akan memperhatikan hasil survei terlebih
dahulu. Namun, hasil survei bukanlah indikator satu-satunya karena masih banyak
faktor yang jadi bahan pertimbangan.
“Di kami pijakannya adalah hasil survei. Nanti untuk
menentukan pilihan itu salah satunya dari hasil survei. Itu salah satu, bukan
satu-satunya indikator yang kami pakai. Masukan dari kader, tokoh masyarakat
dan seterusnya serta pengamatan langsung dari kami juga jadikan pertimbangan,”
tuturnya.
“Pilkada merupakan pertandingan kalah menang dan pemenangnya
hanya satu. Kami harus cermat melihat, siapa yang punya elektabilitas paling
bagus dan yang paling diterima oleh masyarakat. Kita dalam hal ini koordinasi dengan
parpol lain juga dilakukan untuk saling melengkapi antara kabupaten yang tujuh ini.
Mungkin di kabupaten mana kita ngalah jadi wakil, di kabupaten mana kita jadi
bupati,” timpalnya.
Menyoal putusan MK yang membolehkan eks napi koruptor maju
Pilkada, Ketua Komisi V DPR RI ini menegaskan, kalau partainya tetap memegang
prinsip mengusung calon yang bersih dari jerat hukum apapun. Sebab kata dia,
pemerintahan yang bersih dimulai dari mengusung calon yang terbebas dari kasus
hukum. Kendati demikian, dirinya juga tak ingin menutup peluang bagi eks napi
koruptor maju Pilkada karena hal itu dibolehkan oleh Undang-Undang.
“Kami taat asas. Sebatas mana hukum memberi ruang. Semua
partai pasti berpikir bahwa yang terbaik adalah orang yang bersih, orang yang
bebas dari kasus-kasus hukum apapun, termasuk korupsi. Harus ada komitmen
bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Intinya kita taat asas
mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Prinsip utamanya, tentu kita
mengusung orang yang bebas dari masalah hukum,” pungkasnya. (Fai/ian)
KalbarOnline, Pontianak
– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Kalimantan Barat memprioritaskan kadernya yang berpotensi menang pada Pilkada
serentak 2020. Akan tetapi, partai berlambang moncong putih itu juga membuka
peluang bagi kader dari partai lain, bahkan non partisan untuk diusung pada
Pilkada di tujuh kabupaten di Kalbar.
“Sifatnya kita terbuka untuk umum, tetapi kalau ada kader
kami yang bagus, kenapa tidak? Kita lihat di internal dulu. Misalnya jauh kalah
dari calon yang bukan kader, kita juga mesti realistis. Karena kita tidak
mencalonkan hanya sampai menjadi calon, tapi jadi pemenang,” ujar Ketua DPD
PDIP Kalbar, Lasarus saat ditemui di Hotel Mercure Pontianak.
Lasarus mengatakan, dalam mengusung pasangan calon saat
Pilkada serentak nanti, partainya akan memperhatikan hasil survei terlebih
dahulu. Namun, hasil survei bukanlah indikator satu-satunya karena masih banyak
faktor yang jadi bahan pertimbangan.
“Di kami pijakannya adalah hasil survei. Nanti untuk
menentukan pilihan itu salah satunya dari hasil survei. Itu salah satu, bukan
satu-satunya indikator yang kami pakai. Masukan dari kader, tokoh masyarakat
dan seterusnya serta pengamatan langsung dari kami juga jadikan pertimbangan,”
tuturnya.
“Pilkada merupakan pertandingan kalah menang dan pemenangnya
hanya satu. Kami harus cermat melihat, siapa yang punya elektabilitas paling
bagus dan yang paling diterima oleh masyarakat. Kita dalam hal ini koordinasi dengan
parpol lain juga dilakukan untuk saling melengkapi antara kabupaten yang tujuh ini.
Mungkin di kabupaten mana kita ngalah jadi wakil, di kabupaten mana kita jadi
bupati,” timpalnya.
Menyoal putusan MK yang membolehkan eks napi koruptor maju
Pilkada, Ketua Komisi V DPR RI ini menegaskan, kalau partainya tetap memegang
prinsip mengusung calon yang bersih dari jerat hukum apapun. Sebab kata dia,
pemerintahan yang bersih dimulai dari mengusung calon yang terbebas dari kasus
hukum. Kendati demikian, dirinya juga tak ingin menutup peluang bagi eks napi
koruptor maju Pilkada karena hal itu dibolehkan oleh Undang-Undang.
“Kami taat asas. Sebatas mana hukum memberi ruang. Semua
partai pasti berpikir bahwa yang terbaik adalah orang yang bersih, orang yang
bebas dari kasus-kasus hukum apapun, termasuk korupsi. Harus ada komitmen
bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Intinya kita taat asas
mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Prinsip utamanya, tentu kita
mengusung orang yang bebas dari masalah hukum,” pungkasnya. (Fai/ian)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini