Pontianak    

PDIP Prioritaskan Kader Berpotensi Dalam Pilkada Serentak di Kalbar

Oleh : Jauhari Fatria
Jumat, 20 Desember 2019
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline, Pontianak

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Kalimantan Barat memprioritaskan kadernya yang berpotensi menang pada Pilkada

serentak 2020. Akan tetapi, partai berlambang moncong putih itu juga membuka

peluang bagi kader dari partai lain, bahkan non partisan untuk diusung pada

Pilkada di tujuh kabupaten di Kalbar.

“Sifatnya kita terbuka untuk umum, tetapi kalau ada kader

kami yang bagus, kenapa tidak? Kita lihat di internal dulu. Misalnya jauh kalah

dari calon yang bukan kader, kita juga mesti realistis. Karena kita tidak

mencalonkan hanya sampai menjadi calon, tapi jadi pemenang,” ujar Ketua DPD

PDIP Kalbar, Lasarus saat ditemui di Hotel Mercure Pontianak.

Lasarus mengatakan, dalam mengusung pasangan calon saat

Pilkada serentak nanti, partainya akan memperhatikan hasil survei terlebih

dahulu. Namun, hasil survei bukanlah indikator satu-satunya karena masih banyak

faktor yang jadi bahan pertimbangan.

“Di kami pijakannya adalah hasil survei. Nanti untuk

menentukan pilihan itu salah satunya dari hasil survei. Itu salah satu, bukan

satu-satunya indikator yang kami pakai. Masukan dari kader, tokoh masyarakat

dan seterusnya serta pengamatan langsung dari kami juga jadikan pertimbangan,”

tuturnya.

“Pilkada merupakan pertandingan kalah menang dan pemenangnya

hanya satu. Kami harus cermat melihat, siapa yang punya elektabilitas paling

bagus dan yang paling diterima oleh masyarakat. Kita dalam hal ini koordinasi dengan

parpol lain juga dilakukan untuk saling melengkapi antara kabupaten yang tujuh ini.

Mungkin di kabupaten mana kita ngalah jadi wakil, di kabupaten mana kita jadi

bupati,” timpalnya.

Menyoal putusan MK yang membolehkan eks napi koruptor maju

Pilkada, Ketua Komisi V DPR RI ini menegaskan, kalau partainya tetap memegang

prinsip mengusung calon yang bersih dari jerat hukum apapun. Sebab kata dia,

pemerintahan yang bersih dimulai dari mengusung calon yang terbebas dari kasus

hukum. Kendati demikian, dirinya juga tak ingin menutup peluang bagi eks napi

koruptor maju Pilkada karena hal itu dibolehkan oleh Undang-Undang.

“Kami taat asas. Sebatas mana hukum memberi ruang. Semua

partai pasti berpikir bahwa yang terbaik adalah orang yang bersih, orang yang

bebas dari kasus-kasus hukum apapun, termasuk korupsi. Harus ada komitmen

bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Intinya kita taat asas

mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Prinsip utamanya, tentu kita

mengusung orang yang bebas dari masalah hukum,” pungkasnya. (Fai/ian)

Artikel Selanjutnya
Wabup Aloysius Hadiri Apel Gelar Pasukan Lilin Kapuas 2019
Jumat, 20 Desember 2019
Artikel Sebelumnya
Lagi, PT CMI Salurkan Dana CSR di Bidang Pendidikan
Jumat, 20 Desember 2019

Berita terkait