Home Midji Sebut BPHTB Masih Terdapat Ruang Pungutan Liar
Pontianak    

Midji Sebut BPHTB Masih Terdapat Ruang Pungutan Liar

 Oleh : Jauhari Fatria
Kamis, 13 Februari 2020
Midji Sebut BPHTB Masih Terdapat Ruang Pungutan Liar
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengakui masih terdapat beberapa

ruang untuk orang melakukan pungutan liar (pungli) salah satunya yaitu Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kata Midji, hal itu terjadi

lantaran tidak ada satu patokan pasti untuk hal itu karena Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP) dengan nilai pasar tidak sebanding.

“Kadang bedanya NJOP satu per lima dari harga pasar,”

ujarnya saat membuka Rakerda Satgas Saber pungli UPP Kalbar dan penyerahan

Kapabilitas APIP serta Maturitas SPIP yang mengusung tema ‘Melalui Saber Pungli

kita tingkatkan sinergitas dalan pemberantasan pungutan liar guna mewujudkan

Kalbar semakin maju’, di Balai Petitih Provinsi Kalbar, Rabu (12/2/2020).

Padahal BPHTB jual beli tanah, lanjutnya, harus menggunakan

patokan harga pasar dengan asas bebas bertransaksi. Namun, ungkap Midji, masih banyak

notaris nakal membuat hal tersebut sekaan bisa ‘disulap’. Hal ini menurutnya,

perlu diseriusi oleh kepala daerah lantaran lewat ruang ini akan banyak kasus

yang akan terungkap oleh saber pungli.

Oleh karena itu, dirinya mendorong agar Badan Pertanahan

Nasional segera melakukan satu percepatan zonasi dari harga tanah untuk dijadikan

suatu pembanding.

“Saya dorong BPN untuk lakukan satu percepatan zonasi dari

harga tanah untuk jadi pembanding maka dari itu bisa menjadi ruang negosiasi

harga transaksi akan semakin sempit atau lebih untung Pemda meningkatkan harga

NJOP daripada 80 persen harga pasar,” tukasnya.

Dicontohkannya, misal NJOP di harga 20 ribu, harga pasar

bisa 80 ribu dan ditetapkan saja 60 hingga 70 ribu dan tak perlu lewat appraisal

melainkan lewat kerjasama dengan Fakultas 

ekonomi atau perguruan tinggi dengan dasar yang jelas.

“Sehingga dapat menjadi patokan, ketika itu menjadi patokan

minimal, maka daerah saya pastikan BPHTP-nya dapat meningkat lebih dari tiga kali.

Tarif PDB  turunkan, kalau misalnya

menaikan NJOP terjadi 4 kali. Maka tarif PBB bagi 4 supaya tidak ada kenaikan PBB

tapi BPHTP yang mendekati harga ketentuan 

pasar,” jelasnya.

Masalah ini, kata dia, harus segera diselesaikan. Aparatur

Perpajakan, tegas dia, juga harus bisa memberikan solusi yang baik dan benar.

“Aparatur pajak sekarang saya lihat hanya memikirkan

mencapai target. Padahal yang harus dilakukan selain mencapai target juga harus

membuat orang disiplin dalam membayar pajak,” tegasnya.

Secara gamblang Midji turut mengungkapkan bahwa di provinsi

yang dipimpinnya itu terdapat tunggakan Pajak Kendaraan bermotor lebih dari Rp1

triliun. Oleh karena itu, dirinya akan mengkaji dan melakukan klasifikasi supaya

ruang tersebut tak dapat dilakukan pungli.

“Ke depan saya berharap tim saber pungli betul-betul bisa

mengevaluasi ruang yang bisa terjadi pungli dan memperbaiki aturan agar dibuat

transparan. Kalbar sudah punya analitik room semua bisa dilihat dari situ,” tegasnya.

Di bidang perizinan, tegas Midji, juga harus dilakukan

evaluasi dan percepatan dan upayakan tidak diketemukan antara yang ingin

mengurus izin dengan memberi izin kecuali untuk izin lingkungan yang harus bertemu.

Ia mengatakan, kunci utama saber pungli simpel. Kalau pelayanan yang berkaitan

dengan pendapatan, Ombudsman yang memberikan zona. Kalau suatu daerah masih

zona merah pasti masih banyak pungli, tapi kalau zona hijau berarti tingkat

kepatuhan sudah dilakukan dan ruang untuk melakukan pungli akan sempit.

“Kalau tidak mau berubah dari zona merah terus harus

pimpinannya saja diganti. Dalam pelayanan harus ada efisiensi tapi dibuat

lambat,” ujarnya.

“Kita berharap Maturitas SPIP semuanya daerah tingkat dua harus

sudah level III. Tapi ada dua Kabupaten tidak optimis karena APBD amburadul.

Saya berharap semua bisa masuk level III baik Kapabilitas APIP dan Maturitas

SPIP. Supaya tampilan pemda baik dan tingkat kepercayaan masyarakat makin baik,”

timpalnya.

Keberhasilan tata kelola pemerintahan tergantung bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat tanpa kepercayaan masyarakat maka tidak bisa mengukur tata kelola pemerintahan yang dijalankan sudah baik atau tidak.

“Bagi kabupaten/kota belum mencapai Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP. Maka hukuman sosialnya kita akan umumkan di koran bahwa daerah ini belum mencapai Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP. Karena itu harus dan wajib,” tandasnya. (Fai)

  • Tags:
  • Bagikan:
Satgas Pungli Kalbar Terbaik se-Nasional
Artikel Selanjutnya
Satgas Pungli Kalbar Terbaik se-Nasional
Kamis, 13 Februari 2020
Artikel Sebelumnya
Percepat Pembangunan Bupati Kubu Raya Susun Perda Multi-Years
Kamis, 13 Februari 2020
Percepat Pembangunan Bupati Kubu Raya Susun Perda Multi-Years

Berita terkait

Terbaru

Senin, 08 Desember 2025
Penggeledahan Terkait Dugaan Korupsi di...
Senin, 08 Desember 2025
Bupati Ketapang Tekankan Integritas dan...
Senin, 08 Desember 2025
Pemkab Ketapang Lantik Dewan Pengawas...
Senin, 08 Desember 2025
Banjir Rob Rendam Sejumlah Ruas...
Senin, 08 Desember 2025
Warga Terdampak Banjir Rob di...