Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Minggu, 08 Maret 2020 |
KalbarOnline.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik menegaskan Pemprov DKI dapat memberi subsidi dana kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Kabupaten Bogor, dan Pemkot Depok untuk membangun embung atau waduk di tiga wilayah ini untuk meminimalisasi banjir di Jakarta.
Jika tidak disubsidi maka berat bagi Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, dan Pemkot Depok bisa membangun embung/waduk karena APBD-nya kecil. Untuk pembebasan lahan sangat mahal, perlu anggaran yang besar.
Hal itu dikatakan Muhamad Taufik saat menyampaikan sambutan Simposium Nasional Banjir & Management Penanggulangan Bencana Kemitraan Pemerintah dan Korps Alumni KNPI di Marc Hotel Passer Baroe, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2020).
Lebih lanjut M Taufik menambahkan bencana banjir di Jakarta awal Januari hingga Februari 2020 karena tiga hal yakni banjir kiriman dari hulu, Cianjur, Bogor dan Depok. Kemudian hujan lokal yang intensitasnya tinggi mencapai 377 mililiter, dan air laut pasang atau rob.
“Jangan saling menyalahkan. Ada yang menyalahkan Gubernur DKI Anies Baswedan, ada menyalahkan pemerintah pusat. Tetapi yang penting bahwa penanganan bencana banjir tidak bisa parsial harus terintegrasi mau dengan naturalisasi dan normalisasi sungai harus segera dilakukan agar banjir di Ibu Kota bisa dikurangi,” kata MT panggilan akrab Mohamad Taufik.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI ini menambahkan, bahwa banjir di Jakarta tidak bisa menyalahkan Gubernur Anies. Sebab, 13 sungai yang mengalir di lima wilayah DKI itu kewenangannya ada di pemerintah pusat.
“Kami minta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada Pemprov DKI untuk mengeruk 13 sungai. Karena Pemprov DKI punya kepentingan masalah dengan ini,” katanya .
Pembicara lain Direktur Bina Operasional Kementerian Perkerjaan Umum & Perumahan Rakyat Agung S menyatakan bahwa banjir itu masalah yang harus ditangani secara terpadu.
“Tidak bisa ditangani oleh pemerintahan saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Juga budaya membuang sampah secara sembarangan harus dihentikan,” kata Agung.
Tampil sebagai pembicara dalam simposium nasional ini, Ketua Badan Kesbangpol DKI Taufan Bakrie mewakili Gubernur DKI Anies Baswedan, Ketua KADIN Jakarta Pusat RH Victor Aritonang, dan sejumlah nara sumber lain.[ab]
KalbarOnline.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik menegaskan Pemprov DKI dapat memberi subsidi dana kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Kabupaten Bogor, dan Pemkot Depok untuk membangun embung atau waduk di tiga wilayah ini untuk meminimalisasi banjir di Jakarta.
Jika tidak disubsidi maka berat bagi Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, dan Pemkot Depok bisa membangun embung/waduk karena APBD-nya kecil. Untuk pembebasan lahan sangat mahal, perlu anggaran yang besar.
Hal itu dikatakan Muhamad Taufik saat menyampaikan sambutan Simposium Nasional Banjir & Management Penanggulangan Bencana Kemitraan Pemerintah dan Korps Alumni KNPI di Marc Hotel Passer Baroe, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2020).
Lebih lanjut M Taufik menambahkan bencana banjir di Jakarta awal Januari hingga Februari 2020 karena tiga hal yakni banjir kiriman dari hulu, Cianjur, Bogor dan Depok. Kemudian hujan lokal yang intensitasnya tinggi mencapai 377 mililiter, dan air laut pasang atau rob.
“Jangan saling menyalahkan. Ada yang menyalahkan Gubernur DKI Anies Baswedan, ada menyalahkan pemerintah pusat. Tetapi yang penting bahwa penanganan bencana banjir tidak bisa parsial harus terintegrasi mau dengan naturalisasi dan normalisasi sungai harus segera dilakukan agar banjir di Ibu Kota bisa dikurangi,” kata MT panggilan akrab Mohamad Taufik.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI ini menambahkan, bahwa banjir di Jakarta tidak bisa menyalahkan Gubernur Anies. Sebab, 13 sungai yang mengalir di lima wilayah DKI itu kewenangannya ada di pemerintah pusat.
“Kami minta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada Pemprov DKI untuk mengeruk 13 sungai. Karena Pemprov DKI punya kepentingan masalah dengan ini,” katanya .
Pembicara lain Direktur Bina Operasional Kementerian Perkerjaan Umum & Perumahan Rakyat Agung S menyatakan bahwa banjir itu masalah yang harus ditangani secara terpadu.
“Tidak bisa ditangani oleh pemerintahan saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Juga budaya membuang sampah secara sembarangan harus dihentikan,” kata Agung.
Tampil sebagai pembicara dalam simposium nasional ini, Ketua Badan Kesbangpol DKI Taufan Bakrie mewakili Gubernur DKI Anies Baswedan, Ketua KADIN Jakarta Pusat RH Victor Aritonang, dan sejumlah nara sumber lain.[ab]
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini