Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Senin, 27 Juli 2020 |
Jawaban Eksekutif Pemkab Sekadau tentang Raperda Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
KalbarOnline, Sekadau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Senin (27/7/2020).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Radius didampingi Wakil Ketua DPRD bersama Penjabat Sekretaris Daerah dan dihadiri Anggora DPRD serta para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Nurhadi menyampaikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah siklus akhir dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.
“Pada tahun anggaran 2019 secara umum pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sekadau dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,” jelas Nurhadi.
“Terhadap pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sekadau dapat disampaikan melalui garis besar tanggapan yaitu, penurunan PAD di tahun 2019 serta potensi PAD yang dapat ditingkatkan, Belanja Daerah, Silpa Tahun 2019 serta peningkatan piutang tahun 2019,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, ia mengapresiasi seluruh anggota DPRD Kabupaten Sekadau yang telah menyampaikan pemandangan umumnya melalui Fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertenggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
“Pemandangan umum berupa pertanyaan, kritik dan saran yang disampaikan anggota dewan terhormat melalui fraksi-fraksi tentunya akan menjadi perhatian dan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan,” ucap Nurhadi.
Pada Tahun Anggaran 2020. beberapa kebijakan telah didesain oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan dari PAD dan juga sebagai upaya Pemerintah Daerah meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan penerimaan PAD di antaranya perhitungan dan pertukaran data pajak secara daring (online) yang salah satunya seperti, pembayaran PBB dapat dilakukan melalui ATM Bank Kalbar yang telah diikat melalui perjanjian kerjasama antara Bupati Sekadau dengan Bank Kalbar.
Jawaban Eksekutif Pemkab Sekadau tentang Raperda Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
KalbarOnline, Sekadau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Senin (27/7/2020).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Radius didampingi Wakil Ketua DPRD bersama Penjabat Sekretaris Daerah dan dihadiri Anggora DPRD serta para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Nurhadi menyampaikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah siklus akhir dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.
“Pada tahun anggaran 2019 secara umum pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sekadau dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,” jelas Nurhadi.
“Terhadap pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sekadau dapat disampaikan melalui garis besar tanggapan yaitu, penurunan PAD di tahun 2019 serta potensi PAD yang dapat ditingkatkan, Belanja Daerah, Silpa Tahun 2019 serta peningkatan piutang tahun 2019,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, ia mengapresiasi seluruh anggota DPRD Kabupaten Sekadau yang telah menyampaikan pemandangan umumnya melalui Fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertenggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
“Pemandangan umum berupa pertanyaan, kritik dan saran yang disampaikan anggota dewan terhormat melalui fraksi-fraksi tentunya akan menjadi perhatian dan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan,” ucap Nurhadi.
Pada Tahun Anggaran 2020. beberapa kebijakan telah didesain oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan dari PAD dan juga sebagai upaya Pemerintah Daerah meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan penerimaan PAD di antaranya perhitungan dan pertukaran data pajak secara daring (online) yang salah satunya seperti, pembayaran PBB dapat dilakukan melalui ATM Bank Kalbar yang telah diikat melalui perjanjian kerjasama antara Bupati Sekadau dengan Bank Kalbar.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini