Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Jumat, 14 Agustus 2020 |
KalbarOnline.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku kaget mendengar pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang MPR dan DPR di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8). Dalam pidatonya, Jokowi menyebut pemerintah tidak pernah main-main dengan isu pemberantasan korupsi.
Menanggapi pernyataan Jokowi, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, sejak awal berkuasa, Jokowi hanya omong kosong berpihak pada sektor pemberantasan korupsi.
“ICW cukup tercengang dan kaget mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR yang mengatakan bahwa ‘Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi’. Sebab, sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah terbukti berpihak pada sektor pemberantasan korupsi,” kata Kurnia dikonfirmasi, Jumat (14/8).
Baca juga: Ada Pidato Kenegaraan Jokowi, Polda Metro Larang Demo di Depan DPR
Kurnia menyampaikan, salah satu pihak yang menciptakan situasi suram pada pemberantasan korupsi adalah pemerintah. Menurutnya, hal ini terlihat dari beberapa hal. Mulai dari memilih pimpinan KPK yang bermasalah, memberikan grasi kepada koruptor, ketidakjelasan penuntasan kasus air keras Novel Baswedan, hingga revisi UU KPK.
“Narasi janji yang sempat diucapkan oleh Presiden terkait dengan PerPPU KPK pun faktanya hanya omong kosong belaka,” cetus Kurnia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dalam pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikannya dalam pidato pada sidang MPR dan DPR, Jumat (14/8). Jokowi menyebut, pemberantasan korupsi dilakukan dalam upaya pencegahan melalui tata kelola yang sederhana, transparan dan efisien.
“Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku kaget mendengar pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang MPR dan DPR di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8). Dalam pidatonya, Jokowi menyebut pemerintah tidak pernah main-main dengan isu pemberantasan korupsi.
Menanggapi pernyataan Jokowi, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, sejak awal berkuasa, Jokowi hanya omong kosong berpihak pada sektor pemberantasan korupsi.
“ICW cukup tercengang dan kaget mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR yang mengatakan bahwa ‘Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi’. Sebab, sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah terbukti berpihak pada sektor pemberantasan korupsi,” kata Kurnia dikonfirmasi, Jumat (14/8).
Baca juga: Ada Pidato Kenegaraan Jokowi, Polda Metro Larang Demo di Depan DPR
Kurnia menyampaikan, salah satu pihak yang menciptakan situasi suram pada pemberantasan korupsi adalah pemerintah. Menurutnya, hal ini terlihat dari beberapa hal. Mulai dari memilih pimpinan KPK yang bermasalah, memberikan grasi kepada koruptor, ketidakjelasan penuntasan kasus air keras Novel Baswedan, hingga revisi UU KPK.
“Narasi janji yang sempat diucapkan oleh Presiden terkait dengan PerPPU KPK pun faktanya hanya omong kosong belaka,” cetus Kurnia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dalam pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikannya dalam pidato pada sidang MPR dan DPR, Jumat (14/8). Jokowi menyebut, pemberantasan korupsi dilakukan dalam upaya pencegahan melalui tata kelola yang sederhana, transparan dan efisien.
“Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini