280 Pejabat Eselon II dan III Pemprov Kalbar Jalani Pemeriksaan Swab
KalbarOnline, Pontianak – Sebanyak 60 pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjalani pemeriksaan swab di aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Senin (24/8/2020). Secara total ada 280 pejabat Eselon II dan III yang akan menjalani pemeriksaan swab.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka tracing program pengendalian Covid setelah ditemukannya tiga pejabat yang mengikuti Job Fit dan Open Bidding di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“Jumlah yang akan kita swab ini berkisar 280 orang. Setiap harinya kita bagi setiap 60 orang perharinya yang diswab dan ini nanti akan diperiksa di Laboratorium RS Universitas Tanjungpura Pontianak,” ujarnya saat diwawancarai usai pelaksanaan swab hari pertama, Senin (24/8/2020).
Harisson menegaskan bahwa pihaknya akan terus menerus melakukan tracing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Tracing ini akan kita lakukan terus menerus terhadap masyarakat. Hal ini seperti yang dipersyaratkan WHO bahwa dalam satu minggu itu seharusnya kita melaksanakan 1 swab per 1000 penduduk,” tukasnya.
Sampai saat ini, jelas Harisson, sedikitnya sudah terdapat 9.876 sampel swab yang dilakukan pemeriksaan oleh pihaknya.
“Semuanya sudah ada hasil,” ucapnya.
Seperti diketahui, tiga pejabat yang mengikuti Job Fit dan Open Bidding di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang terkonfirmasi positif Covid-19 itu merupakan kasus asimtomatik (tanpa gejala). Ditegaskan Harisson, ketiganya dalam kondisi baik dan sedang menjalani isolasi mandiri.
“Asimtomatik ini isolasinya dilakukan selama 10 hari. Terhadap keluarganya juga kita lakukan swab, untuk melihat anggota keluarganya apakah positif atau tidak,” tukasnya.
Di kesempatan itu, Harisson turut mengimbau para pejabat daerah untuk memberikan contoh yang baik. Menjadi teladan dalam pelaksanaan disiplin protokol kesehatan.
“Harus menjadi contoh bagi masyarakat. Jadi kalau melaksanakan acara publik harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ini kan diperhatikan oleh masyarakat. Kalau pejabatnya tidak melakukan itu (protokol kesehatan), masyarakatnya tentu tidak akan melakukan,” pungkasnya. (Fai)
Comment