Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Rabu, 16 September 2020 |
KalbarOnline.com – Sikap pemerintah terhadap klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara tegas. Menolak nine dash line yang menjadi dasar kapal-kapal Coast Guard Tiongkok berulang masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).
Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, Menhan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, dan Presiden Joko Widodo hanya mengakui hukum laut. Yakni, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. ’’Yang jelas, kami tegas terkait dengan itu. Pak Prabowo, Bu Menlu, kemudian Pak Jokowi punya sikap sama,’’ katanya dalam diskusi daring Selasa (15/9).
Nine dash line merupakan sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi Tiongkok, atas pertimbangan historis, mengklaim wilayah Laut China Selatan. Negeri Panda itu menyusun titik-titik tersebut sendirian. Tidak didasarkan konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982. Padahal, Tiongkok termasuk penanda tangan.
Dahnil memastikan bahwa sikap tersebut tidak bisa dinegosiasi. Sebab, sudah bulat.
Dahnil menyatakan, ZEEI di Laut Natuna Utara merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia. ’’Setiap negara atau pihak ketiga yang mau memanfaatkan sumber daya alam di situ atau berkegiatan di situ harus izin dengan pemerintah,’’ kata dia.
Meski Indonesia memiliki banyak kerja sama dengan Tiongkok, untuk urusan ZEEI, sikap pemerintah teguh. ’’Terkait dengan klaim nine dash line Tiongkok, kita tetap tolak,’’ tambahnya.
Sejak akhir pekan lalu, kapal Coast Guard Tiongkok bernomor lambung 5204 masuk ZEEI. Badan Keamanan Laut (Bakamla) memastikan, pihaknya berhasil memaksa kapal tersebut keluar ZEEI Senin (14/9). ’’Bergerak keluar ZEEI,’’ kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita.
Setelah memastikan kapal Tiongkok itu keluar ZEEI, KN Pulau Nipah-321 melanjutkan operasi. Wisnu menambahkan, selama bersitegang dengan kapal Coast Guard Tiongkok, KN Pulau Nipah-321 turut mendapat backup dari salah satu unsur kapal perang Indonesia. Yakni, KRI Imam Bonjol-383.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Sikap pemerintah terhadap klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara tegas. Menolak nine dash line yang menjadi dasar kapal-kapal Coast Guard Tiongkok berulang masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).
Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, Menhan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, dan Presiden Joko Widodo hanya mengakui hukum laut. Yakni, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. ’’Yang jelas, kami tegas terkait dengan itu. Pak Prabowo, Bu Menlu, kemudian Pak Jokowi punya sikap sama,’’ katanya dalam diskusi daring Selasa (15/9).
Nine dash line merupakan sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi Tiongkok, atas pertimbangan historis, mengklaim wilayah Laut China Selatan. Negeri Panda itu menyusun titik-titik tersebut sendirian. Tidak didasarkan konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982. Padahal, Tiongkok termasuk penanda tangan.
Dahnil memastikan bahwa sikap tersebut tidak bisa dinegosiasi. Sebab, sudah bulat.
Dahnil menyatakan, ZEEI di Laut Natuna Utara merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia. ’’Setiap negara atau pihak ketiga yang mau memanfaatkan sumber daya alam di situ atau berkegiatan di situ harus izin dengan pemerintah,’’ kata dia.
Meski Indonesia memiliki banyak kerja sama dengan Tiongkok, untuk urusan ZEEI, sikap pemerintah teguh. ’’Terkait dengan klaim nine dash line Tiongkok, kita tetap tolak,’’ tambahnya.
Sejak akhir pekan lalu, kapal Coast Guard Tiongkok bernomor lambung 5204 masuk ZEEI. Badan Keamanan Laut (Bakamla) memastikan, pihaknya berhasil memaksa kapal tersebut keluar ZEEI Senin (14/9). ’’Bergerak keluar ZEEI,’’ kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita.
Setelah memastikan kapal Tiongkok itu keluar ZEEI, KN Pulau Nipah-321 melanjutkan operasi. Wisnu menambahkan, selama bersitegang dengan kapal Coast Guard Tiongkok, KN Pulau Nipah-321 turut mendapat backup dari salah satu unsur kapal perang Indonesia. Yakni, KRI Imam Bonjol-383.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini