Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Selasa, 22 September 2020 |
KalbarOnline.com – Anggota DPD RI, Misharti meminta pemerintah kembali mempertimbangkan dan mengkaji ulang terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Hal ini melihat tren penyebaran dan penularan Covid-19 atau virus Korona yang semakin naik.
“Saya berharap pemerintah kembali mengkaji ulang agar Pilkada Serentak ditunda atau diundur ke 2021,” kata Misharti kepada wartawan, Selasa (22/9).
Dalam kondisi seperti ini, kata dia, pemerintah harus mengutamakan kesehatan dan keamanan rakyat yang saat ini sangat rentan terhadap penularan virus. Apa lagi sekarang ini kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah.
“Saya tegas minta pemerintah melihat secara riil bahwa penularan Covid-19 ini belum terkendali dan lebih mengedepankan keselamatan jiwa masyarakat,” kata senator asal Riau itu.
Jika tetap dilanjutkan, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan menerapkan standar yang sangat ketat.
Sebab, standar teknis pencoblosan tentu harus diubah dan tidak bisa disamakan dengan situasi normal. Tentu hal ini menambah berat di segi anggaran maupun sumber daya.
“Selain begitu banyak biaya yang harus di persiapkan baik itu terkait APD, sarana prasarana seperti paku, bantal pencoblos dan lain-lain yang harus diganti setiap orangnya dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan,” terangnya.
Dengan begitu, dia yakin Pilkada ini akan menimbulkan klaster baru penularan virus. Sebab, pihak penyelenggara tidak akan mampu mengontrol pergerakan orang dan memastikan calon pemilih akan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti yang digaungkan pemerintah.
“Saya khawatir akan menimbulkan klaster baru Pilkada. Di awal pendaftaran saja kita lihat ada beberapa calon terkonfirmasi positif Covid-19,” pungkasnya.
KalbarOnline.com – Anggota DPD RI, Misharti meminta pemerintah kembali mempertimbangkan dan mengkaji ulang terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Hal ini melihat tren penyebaran dan penularan Covid-19 atau virus Korona yang semakin naik.
“Saya berharap pemerintah kembali mengkaji ulang agar Pilkada Serentak ditunda atau diundur ke 2021,” kata Misharti kepada wartawan, Selasa (22/9).
Dalam kondisi seperti ini, kata dia, pemerintah harus mengutamakan kesehatan dan keamanan rakyat yang saat ini sangat rentan terhadap penularan virus. Apa lagi sekarang ini kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah.
“Saya tegas minta pemerintah melihat secara riil bahwa penularan Covid-19 ini belum terkendali dan lebih mengedepankan keselamatan jiwa masyarakat,” kata senator asal Riau itu.
Jika tetap dilanjutkan, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan menerapkan standar yang sangat ketat.
Sebab, standar teknis pencoblosan tentu harus diubah dan tidak bisa disamakan dengan situasi normal. Tentu hal ini menambah berat di segi anggaran maupun sumber daya.
“Selain begitu banyak biaya yang harus di persiapkan baik itu terkait APD, sarana prasarana seperti paku, bantal pencoblos dan lain-lain yang harus diganti setiap orangnya dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan,” terangnya.
Dengan begitu, dia yakin Pilkada ini akan menimbulkan klaster baru penularan virus. Sebab, pihak penyelenggara tidak akan mampu mengontrol pergerakan orang dan memastikan calon pemilih akan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti yang digaungkan pemerintah.
“Saya khawatir akan menimbulkan klaster baru Pilkada. Di awal pendaftaran saja kita lihat ada beberapa calon terkonfirmasi positif Covid-19,” pungkasnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini