Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Minggu, 11 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com – Perpres No. 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi juga menetapkan bahwa prioritas pemberian vaksin ditujukan kepada petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri serta aparat hukum yang jumlahnya mencapai hampir 3,5 juta orang.
Prioritas berikutnya meliputi pemuka agama dan tokoh masyarakat, aparatur daerah (kecamatan, desa, RT/RW), serta sebagian pelaku ekonomi. Jumlah kelompok ini mencapai lebih dari 5,6 juta orang.
Berikutnya adalah para guru/tenaga pendidik dari tingkat PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang berjumlah lebih dari 4,3 juta orang. Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) juga mendapat prioritas. Jumlahnya lebih dari 2,3 juta orang.
Di urutan berikutnya adalah peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang jumlahnya 86,6 juta orang lebih. Kelompok lain yang juga diprioritaskan mencapai lebih dari 57,5 juta orang.
Target minimal dari program vaksinasi korona mencapai 160 juta warga. Untuk itu, pemerintah menyiapkan vaksin dari dua produsen. Vaksin Bio Farma-Sinovac diberikan kepada 102.451.500 orang yang masuk kelompok prioritas di Pulau Jawa. Sedangkan vaksin dari kerja sama PT Kimia Farma – Sinopharm (Tiongkok) – G42 dari Uni Emirat Arab akan diberikan kepada 27 juta sasaran prioritas di luar pulau Jawa.
Berarti, masih ada sekitar 30,5 juta warga yang juga harus disiapkan vaksin-nya. Salah satu alternatif yang telah dijajaki oleh pemerintah adalah pengadaan vaksin dari GAVI-CEPI yang harganya relatif murah. Vaksin GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) dan CEPI (Coalition for Epidemic Prepareness Inovation) bisa disebut sebagai hasil kerja sama multilateral karena melibatkan sejumlah negara dan institusi.
Di tengah rivalitas global yang cukup sengit untuk mendapatkan vaksin corona yang volume produksinya masih sangat terbatas, upaya pemerintah menargetkan vaksinasi bagi 160 juta warga terbilang luar biasa dan progresif. Sebab, dengan target seperti itu, harus tersedia minimal 320 juta dosis vaksin, karena per orang harus menerima dua kali vaksinasi.
Bila produksi global untuk vaksin korona berjalan sesuai skenario, di penghujung tahun 2021 nanti baru tersedia hanya dua miliar dosis. Dengan total penduduk bumi 7,7 miliar sekarang ini, jelas bahwa volume produksi global itu masih jauh dari total kebutuhan. Dan, dari total produksi vaksin corona sekarang ini, sekitar 30 persennya sudah diborong negara-negara kaya.
Jika skenario pemerintah mem-vaksinasi 160 juta warga pada awal 2021 bisa direalisasikan, kekebalan kelompok (herd immunity) bisa terwujud. Pencapaian ini akan menguatkan harapan sekaligus menjadi awal dari upaya mengakhiri ketidakpastian.
Wajar jika semua elemen masyarakat berharap skenario pemerintah sebagaimana tergambar dari Perpres No.99/2020 itu bisa diwujudkan, karena dari situ bisa dibangun kepastian baru. Komunitas global, termasuk Indonesia, butuh kepastian baru untuk keluar dari zona resesi 2020 sekarang ini. (Bambang Soesatyo/Ketua MPR RI/Antara)
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Perpres No. 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi juga menetapkan bahwa prioritas pemberian vaksin ditujukan kepada petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri serta aparat hukum yang jumlahnya mencapai hampir 3,5 juta orang.
Prioritas berikutnya meliputi pemuka agama dan tokoh masyarakat, aparatur daerah (kecamatan, desa, RT/RW), serta sebagian pelaku ekonomi. Jumlah kelompok ini mencapai lebih dari 5,6 juta orang.
Berikutnya adalah para guru/tenaga pendidik dari tingkat PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang berjumlah lebih dari 4,3 juta orang. Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) juga mendapat prioritas. Jumlahnya lebih dari 2,3 juta orang.
Di urutan berikutnya adalah peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang jumlahnya 86,6 juta orang lebih. Kelompok lain yang juga diprioritaskan mencapai lebih dari 57,5 juta orang.
Target minimal dari program vaksinasi korona mencapai 160 juta warga. Untuk itu, pemerintah menyiapkan vaksin dari dua produsen. Vaksin Bio Farma-Sinovac diberikan kepada 102.451.500 orang yang masuk kelompok prioritas di Pulau Jawa. Sedangkan vaksin dari kerja sama PT Kimia Farma – Sinopharm (Tiongkok) – G42 dari Uni Emirat Arab akan diberikan kepada 27 juta sasaran prioritas di luar pulau Jawa.
Berarti, masih ada sekitar 30,5 juta warga yang juga harus disiapkan vaksin-nya. Salah satu alternatif yang telah dijajaki oleh pemerintah adalah pengadaan vaksin dari GAVI-CEPI yang harganya relatif murah. Vaksin GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) dan CEPI (Coalition for Epidemic Prepareness Inovation) bisa disebut sebagai hasil kerja sama multilateral karena melibatkan sejumlah negara dan institusi.
Di tengah rivalitas global yang cukup sengit untuk mendapatkan vaksin corona yang volume produksinya masih sangat terbatas, upaya pemerintah menargetkan vaksinasi bagi 160 juta warga terbilang luar biasa dan progresif. Sebab, dengan target seperti itu, harus tersedia minimal 320 juta dosis vaksin, karena per orang harus menerima dua kali vaksinasi.
Bila produksi global untuk vaksin korona berjalan sesuai skenario, di penghujung tahun 2021 nanti baru tersedia hanya dua miliar dosis. Dengan total penduduk bumi 7,7 miliar sekarang ini, jelas bahwa volume produksi global itu masih jauh dari total kebutuhan. Dan, dari total produksi vaksin corona sekarang ini, sekitar 30 persennya sudah diborong negara-negara kaya.
Jika skenario pemerintah mem-vaksinasi 160 juta warga pada awal 2021 bisa direalisasikan, kekebalan kelompok (herd immunity) bisa terwujud. Pencapaian ini akan menguatkan harapan sekaligus menjadi awal dari upaya mengakhiri ketidakpastian.
Wajar jika semua elemen masyarakat berharap skenario pemerintah sebagaimana tergambar dari Perpres No.99/2020 itu bisa diwujudkan, karena dari situ bisa dibangun kepastian baru. Komunitas global, termasuk Indonesia, butuh kepastian baru untuk keluar dari zona resesi 2020 sekarang ini. (Bambang Soesatyo/Ketua MPR RI/Antara)
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini