Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Selasa, 13 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com – Kementerian Agama (Kemenag) tengah membahas kelanjutan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang Penyelenggaraan Umrah di masa Pandemi. Setelah sebelumnya dibahas di internal, RPMA dibahas bersama dengan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
“Kehadiaran RPMA ini untuk kepentingan umat. Kita sebagai regulator, perlu mendengar masukan dari asosiasi PPIU agar aturan bisa disepakati bersama. Sebab, pelakunya adalah PPIU. Kalau sudah ada kesepakatan bagus,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar dalam keterangan resmi, Selasa (13/10).
Nizar berharap tim pembahas dan perumus RPMA ini bisa mengidentifikasi beragam kemungkinan kondisi yang perlu diatur dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi. Nizar mencontohkan, kemungkinan akan ditemukannya vaksin.
“Misalnya jika November atau Desember ada vaksin yang efektif, bagaimana penerapan protokol kesehatannya?,” ujarnya membuat permisalan. “Apakah jika jemaah sudah suntik vaksin, mereka tetap perlu karantina?,” lanjutnya.
Menurut Nizar yang juga Plt Sekjen Kemenag, pihaknya akan terus memantau dan mengkomunikasikan dinamika penyelenggaraan umrah di masa pandemi dengan perwakilan Indonesia di Saudi, baik Dubes RI di Riyad maupun Konsul Haji KJRI di Jeddah.
“Informasi yang saya dengar, saat ini Diwan Malaki Saudi sudah mulai menggodok sejumlah negara yang akan diberi izin masuk. Mereka juga sedang membahas terkait protokol kesehatan,” tuturnya.
Saat ini, Pemerintah Saudi masih belum memberikan keputusan negara mana saja yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umrah. “Belum ada bocoran dari Saudi. Kami berharap segera terbit regulasi protokol kesehatan Saudi sehingga bisa diadopsi dan adaptasi dalam regulasi Indonesia. Kita masih melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi,” tandasnya.
Pembahasan RPMA Penyelenggaraan Umrah di masa Pandemi ini juga menghadirkan narasumber dari Kemenlu, BNPB, Kemenhub, dan Kemenkes. Pembahasan ini diikuti perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait. Hadir, lima asosiasi PPIU juga, yaitu Amphuri, Himpuh, Kesthuri, Asphurindo, dan Sapuhi. (*)
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Kementerian Agama (Kemenag) tengah membahas kelanjutan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang Penyelenggaraan Umrah di masa Pandemi. Setelah sebelumnya dibahas di internal, RPMA dibahas bersama dengan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
“Kehadiaran RPMA ini untuk kepentingan umat. Kita sebagai regulator, perlu mendengar masukan dari asosiasi PPIU agar aturan bisa disepakati bersama. Sebab, pelakunya adalah PPIU. Kalau sudah ada kesepakatan bagus,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar dalam keterangan resmi, Selasa (13/10).
Nizar berharap tim pembahas dan perumus RPMA ini bisa mengidentifikasi beragam kemungkinan kondisi yang perlu diatur dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi. Nizar mencontohkan, kemungkinan akan ditemukannya vaksin.
“Misalnya jika November atau Desember ada vaksin yang efektif, bagaimana penerapan protokol kesehatannya?,” ujarnya membuat permisalan. “Apakah jika jemaah sudah suntik vaksin, mereka tetap perlu karantina?,” lanjutnya.
Menurut Nizar yang juga Plt Sekjen Kemenag, pihaknya akan terus memantau dan mengkomunikasikan dinamika penyelenggaraan umrah di masa pandemi dengan perwakilan Indonesia di Saudi, baik Dubes RI di Riyad maupun Konsul Haji KJRI di Jeddah.
“Informasi yang saya dengar, saat ini Diwan Malaki Saudi sudah mulai menggodok sejumlah negara yang akan diberi izin masuk. Mereka juga sedang membahas terkait protokol kesehatan,” tuturnya.
Saat ini, Pemerintah Saudi masih belum memberikan keputusan negara mana saja yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umrah. “Belum ada bocoran dari Saudi. Kami berharap segera terbit regulasi protokol kesehatan Saudi sehingga bisa diadopsi dan adaptasi dalam regulasi Indonesia. Kita masih melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi,” tandasnya.
Pembahasan RPMA Penyelenggaraan Umrah di masa Pandemi ini juga menghadirkan narasumber dari Kemenlu, BNPB, Kemenhub, dan Kemenkes. Pembahasan ini diikuti perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait. Hadir, lima asosiasi PPIU juga, yaitu Amphuri, Himpuh, Kesthuri, Asphurindo, dan Sapuhi. (*)
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini