KalbarOnline.com – Thailand mengumumkan keadaan darurat di ibu kota Bangkok setelah puluhan ribu pengunjuk rasa antipemerintah mengepung kantor perdana menteri menuntut demokrasi yang lebih besar dan kekuasaan yang lebih sedikit untuk monarki.
Deklarasi tersebut, yang melarang pertemuan lima orang atau lebih dan memungkinkan penangkapan siapa pun yang melanggar aturan, segera berlaku, menurut pemberitahuan di Royal Gazette yang dikutip oleh Bloomberg.
“Ada perilaku yang mempengaruhi, dan ada alasan untuk percaya bahwa ada perilaku kekerasan yang mempengaruhi keamanan negara, keselamatan dalam hidup, atau aset rakyat dan negara,” bunyi dekrit tersebut dilansir dari Nikkei Asia, Kamis (15/10/2020).
Ribuan pengunjuk rasa yang sebagian besar dipimpin oleh mahasiswa berbaris ke Gedung Pemerintah, kantor Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha pada hari Rabu (14/10/2020) dalam serangkaian demonstrasi antipemerintah yang dimulai pada awal Juli.
Para pengunjuk rasa menyerukan pengunduran diri Prayuth, mantan panglima militer yang melancarkan kudeta pada 2014, dan melakukan penulisan ulang konstitusi oleh panel yang ditunjuk militer sehingga dia tetap bisa mengikuti pemilihan tahun lalu.
Demonstran di Thailand juga menginginkan konstitusi baru dan menyerukan pengurangan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn, melanggar sebuah tabu dalam mengkritik monarki.
Para pendemo meneriaki iring-iringan mobil raja di Bangkok pada hari Selasa lalu setelah 21 orang demonstran ditangkap.
Pada hari Rabu, beberapa pendemo memperlambat konvoi yang membawa Ratu Suthida, memberi hormat tiga jari dan meneriakkan “keluar” pada polisi yang melindungi kendaraan kerajaan tersebut. [rif]
Comment