Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Jumat, 23 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com – Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan bahwa naskah draf Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja dengan 1.187 halaman sudah final. Dini mengatakan pihak Sekretariat Negara (Setneg) sudah selesai melakukan review terhadap draf tersebut.
“Proses cleansing Setneg sudah selesai,” ujar Dini kepada wartawan, Jumat (23/10).
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menambahkan tidak ada pasal-pasal yang dihapus. Hanya satu saja yang dihapus yakni Pasal 45 di draf UU Cipta Kerja tersebut. “Hanya pasal 46 yang dikeluarkan dari naskah UU Cipta Kerja,” katanya.
Saat ini naskah draf UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut hanya tinggal ditandatagani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan selanjutnya resmi menjadi UU. “Jadi naskah UU Cipta Kerja sedang dalam proses penandatanganan Presiden. Setelah naskah UU ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI dan Berita Negara RI,” ungkapnya.
Sebelumnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan Pemeritah dalam rapat paripurna pada Senin (5/10) lalu. Sebanyak tujuh fraksi setuju yakni Fraksi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN dan PPP. Sementara dua fraksi menolak yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang sidang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan bahwa naskah draf Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja dengan 1.187 halaman sudah final. Dini mengatakan pihak Sekretariat Negara (Setneg) sudah selesai melakukan review terhadap draf tersebut.
“Proses cleansing Setneg sudah selesai,” ujar Dini kepada wartawan, Jumat (23/10).
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menambahkan tidak ada pasal-pasal yang dihapus. Hanya satu saja yang dihapus yakni Pasal 45 di draf UU Cipta Kerja tersebut. “Hanya pasal 46 yang dikeluarkan dari naskah UU Cipta Kerja,” katanya.
Saat ini naskah draf UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut hanya tinggal ditandatagani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan selanjutnya resmi menjadi UU. “Jadi naskah UU Cipta Kerja sedang dalam proses penandatanganan Presiden. Setelah naskah UU ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI dan Berita Negara RI,” ungkapnya.
Sebelumnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan Pemeritah dalam rapat paripurna pada Senin (5/10) lalu. Sebanyak tujuh fraksi setuju yakni Fraksi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN dan PPP. Sementara dua fraksi menolak yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang sidang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini