Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Selasa, 03 November 2020 |
KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. UU tersebut diberi nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf mengatakan bahwa kendati sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, namun partainya tetap menolak UU Cipta Kerja tersebut. ”PKS tetap konsisten dengan pandangannya yang 5 Oktober lalu (Menolak UU Cipta Kerja-Red),” ujar Bukhori kepada KalbarOnline.com, Selasa (3/11).
Anggota Komisi VIII DPR ini memastikan, PKS tetap bersama rakyat Indonesia yang menolak UU Cipta Kerja tersebut. “Agar masyarakat semakin paham tentang politik undang-undang dengan memberikan cara yang benar,” katanya.
Namun meskipun menolak, Bukhori mengakui pihaknya belum berencana melakukan legislative review. PKS masih memikirkan cara lain.
“Itu belum menjadi agenda PKS, karena masih banyak jalan lain,” ungkapnya.
Adapun, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan pemeritah dalam rapat paripurna pada Senin (5/10) lalu. Sebanyak tujuh fraksi setuju, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.
Sementara dua fraksi menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.
KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. UU tersebut diberi nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf mengatakan bahwa kendati sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, namun partainya tetap menolak UU Cipta Kerja tersebut. ”PKS tetap konsisten dengan pandangannya yang 5 Oktober lalu (Menolak UU Cipta Kerja-Red),” ujar Bukhori kepada KalbarOnline.com, Selasa (3/11).
Anggota Komisi VIII DPR ini memastikan, PKS tetap bersama rakyat Indonesia yang menolak UU Cipta Kerja tersebut. “Agar masyarakat semakin paham tentang politik undang-undang dengan memberikan cara yang benar,” katanya.
Namun meskipun menolak, Bukhori mengakui pihaknya belum berencana melakukan legislative review. PKS masih memikirkan cara lain.
“Itu belum menjadi agenda PKS, karena masih banyak jalan lain,” ungkapnya.
Adapun, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan pemeritah dalam rapat paripurna pada Senin (5/10) lalu. Sebanyak tujuh fraksi setuju, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.
Sementara dua fraksi menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini