BPK Sebut Angka Kemiskinan Kalbar di Bawah Kepemimpinan Sutarmidji Semakin Baik
KalbarOnline, Pontianak – Anggota VI BPK RI, Prof Harry Azhar Azis memuji Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Sutarmidji. Pujian itu disampaikannya lantaran angka kemiskinan di Kalbar semakin hari semakin membaik.
“Di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Sutarmidji, angka kemiskinan semakin hari semakin bagus (menurun),” ujarnya saat diwawancarai usai menghadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalbar dari Herry Ridwan kepada Rahmadi.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah daerah di Provinsi Kalbar tak hanya menjadikan opini WTP sebagai capaian. Itu menurutnya capaian minimal.
“Tapi menurut saya yang maksimal adalah menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, gini ratio dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Itu beberapa hal sudah dicapai Pak Gubernur,” tandasnya.
Sementara Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengakui bahwa pengelolaan keuangan Pemprov Kalbar di bawah kepemimpinannya memang diarahkan untuk menekan angka kemiskinan, pengangguran dan gini ratio.
“Alhamdulillah untuk Kalbar setiap tahun angka kemiskinan selalu turun, kita sudah pernah 6,8 persen, tapi karena covid naik lagi jadi 7 persen. Tapi Insya Allah kalau dalam kondisi normal, kita akan tekan. Target saya sebetulnya kalau tidak covid itu harus 5 persen ke bawah, karena Kota Pontianak waktu itu bisa 4 persen. Padahal kota (biasanya) tingkat pengangguran pasti lebih besar, tapi kita bisa. Nah ini akan kita maksimalkan,” ujarnya.
Meski demikian, orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini mengungkapkan, yang masih menjadi PR bagi Kalbar yakni persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah rata-rata nasional.
“Nasional rata-rata sudah di angka 70an, kita baru 67 hampir 68. Dan berada di urutan 29. Target saya dalam lima tahun harus menjadi 25-26, kalau bisa lebih baik. Terima kasih kepada Pak Harry Azhar Azis, yang arahannya menjadi catatan saya sebagai kepala daerah dan saya akan terapkan itu lebih ketat anggaran untuk menurunkan angka kemiskinan, bahkan kedepannya kami rencana mengubah balai latihan kerja menjadi pusat sertifikasi keahlian supaya bisa menekan angka pengangguran,” pungkasnya.
Comment