Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Rabu, 25 November 2020 |
KalbarOnline.com – Jelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengajak masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam menentukan kepala daerah. Masyarakat harus memanfaatkan hak pilih yang dimiliki untuk mendukung pasangan calon kepala daerah yang berkualitas, ketahuan rekam jejaknya dan bisa berbuat adil.
Menurutnya, jangan sampai hak pilih yang dimiliki disia-siakan, dan tidak digunakan untuk memilih calon kepala daerah yang baik, atau malah dijual dengan harga yang murah. Misalnya saja, ditukar dengan beras atau uang transport, kemudian memilih pasangan calon yang memberi uang, itu tanpa memikirkan kualitasnya.
“Sekarang kita memiliki kesempatan untuk membangun daerah, dengan cara memilih pemimpin yang baik. Yang bisa bersikap adil, amanah dan membela kepentingan masyarakat,” kata Hidayat menambahkan.
Hak pilih yang dimiliki masyarakat Indonesia untuk menentukan pemimpinnya, kata HNW, adalah buah reformasi. Dulu, sebelum reformasi, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Namun setelah reformasi, UUD NRI Tahun 1945, memberikan kedaulatan kepada masyarakat untuk memilih langsung pemimpinnya. Karena itu, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
“Keputusan memberikan kedaulatan kepada rakyat Indonesia dilakukan melalui pertimbangan matang oleh berbagai kalangan termasuk akademisi dan tokoh agama. Karena itu kesempatan memilih kepala daerah, ini harus digunakan sebaik-baiknya, bukan malah dikafir-kafirkan ataupun dibid’ahkan,” kata HNW.
Menggunakan hak pilih dengan baik, kata Hidayat merupakan salah satu cara menjaga dan melestarikan warisan para pendiri bangsa, termasuk ulama dan umaro. Karena NKRI yang diproklamirkan pada 17 Agustus merupakan buah jihad dan ijtihad para ulama dan umaro. Tak sedikit sultan dan raja yang menyerahkan kekuasaannya untuk bergabung dengan NKRI. Salah satunya adalah Sultan Syarif Kasim II, Raja di Kesultanan Siak Indrapura Riau.
Beberapa saat setelah Indonesia merdeka Sultan Syarif Kasim II menyerahkan kedaulatan kerajaan yang dipimpinnya kepada pemerintah NKRI DI Jakarta. Ia memilih bergabung dengan NKRI. Ia juga menyerahkan tanah, mahkota kerajaan berbahan emas serta uang sebesar 13 juta golden, setara dengan Rp. 1,3 triliun.
KalbarOnline.com – Jelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengajak masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam menentukan kepala daerah. Masyarakat harus memanfaatkan hak pilih yang dimiliki untuk mendukung pasangan calon kepala daerah yang berkualitas, ketahuan rekam jejaknya dan bisa berbuat adil.
Menurutnya, jangan sampai hak pilih yang dimiliki disia-siakan, dan tidak digunakan untuk memilih calon kepala daerah yang baik, atau malah dijual dengan harga yang murah. Misalnya saja, ditukar dengan beras atau uang transport, kemudian memilih pasangan calon yang memberi uang, itu tanpa memikirkan kualitasnya.
“Sekarang kita memiliki kesempatan untuk membangun daerah, dengan cara memilih pemimpin yang baik. Yang bisa bersikap adil, amanah dan membela kepentingan masyarakat,” kata Hidayat menambahkan.
Hak pilih yang dimiliki masyarakat Indonesia untuk menentukan pemimpinnya, kata HNW, adalah buah reformasi. Dulu, sebelum reformasi, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Namun setelah reformasi, UUD NRI Tahun 1945, memberikan kedaulatan kepada masyarakat untuk memilih langsung pemimpinnya. Karena itu, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
“Keputusan memberikan kedaulatan kepada rakyat Indonesia dilakukan melalui pertimbangan matang oleh berbagai kalangan termasuk akademisi dan tokoh agama. Karena itu kesempatan memilih kepala daerah, ini harus digunakan sebaik-baiknya, bukan malah dikafir-kafirkan ataupun dibid’ahkan,” kata HNW.
Menggunakan hak pilih dengan baik, kata Hidayat merupakan salah satu cara menjaga dan melestarikan warisan para pendiri bangsa, termasuk ulama dan umaro. Karena NKRI yang diproklamirkan pada 17 Agustus merupakan buah jihad dan ijtihad para ulama dan umaro. Tak sedikit sultan dan raja yang menyerahkan kekuasaannya untuk bergabung dengan NKRI. Salah satunya adalah Sultan Syarif Kasim II, Raja di Kesultanan Siak Indrapura Riau.
Beberapa saat setelah Indonesia merdeka Sultan Syarif Kasim II menyerahkan kedaulatan kerajaan yang dipimpinnya kepada pemerintah NKRI DI Jakarta. Ia memilih bergabung dengan NKRI. Ia juga menyerahkan tanah, mahkota kerajaan berbahan emas serta uang sebesar 13 juta golden, setara dengan Rp. 1,3 triliun.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini