Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 25 Desember 2020 |
KalbarOnline.com – Surat Telegram Kapolri dengan nomor STR/965/XII/IPP.3.1.6/2020 tentang pembubaran sejumlah organisasi masyarakat (Ormas). Salah satu yang dibubarkan adalah Front Pembela Islam (FPI) beredar diberbagai Grup Whatsapp, Kamis (24/12.2020).
Dalam surat telegram itu disebutkan jika Presiden Jokowi sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mengenai pembubaran Ormas. Masih dalam surat tersebut, Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan jajarannya untuk melakukan monitoring perkembangan situasi terkait hal tersebut.
Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan surat telegram soal pembubaran ormas itu hoax. “Jadi saya pastikan bahwa Telegram Kapolri tentang enam ormas itu adalah hoax. Saya pastikan tidak ada telegram seperti itu,” tegas Mahfud, Kamis (24/12/2020).
Mahfud mengatakan tidak ada Perppu seperti yang dimaksud dalam surat telegram tersebut. Mahfud menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tidak pernah mengeluarkan Perppu larangan kegiatan Ormas.
“Presiden tak pernah mengeluarkan Perppu seperti itu,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan larangan kegiatan ormas, tidak perlu menggunakan Perppu. Dikatakan Mahfud, larangan itu cukup dari kementerian terkait.
“Larangan kegiatan bagi ormas tak perlu Perppu, cukup kementerian terkait,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri Yunus, menyatakan foto surat telegram rahasia adalah pesan hoaks.
“Hoaks..yang (surat) telegram itu,” ujar Yusri dilansir dari ANTARA.
Seperti diketahui, dalam Perppu tersebut ada enam ormas keagamaan, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan FPI, yang disebut secara sah tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas organisasinya. [rif[
KalbarOnline.com – Surat Telegram Kapolri dengan nomor STR/965/XII/IPP.3.1.6/2020 tentang pembubaran sejumlah organisasi masyarakat (Ormas). Salah satu yang dibubarkan adalah Front Pembela Islam (FPI) beredar diberbagai Grup Whatsapp, Kamis (24/12.2020).
Dalam surat telegram itu disebutkan jika Presiden Jokowi sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mengenai pembubaran Ormas. Masih dalam surat tersebut, Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan jajarannya untuk melakukan monitoring perkembangan situasi terkait hal tersebut.
Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan surat telegram soal pembubaran ormas itu hoax. “Jadi saya pastikan bahwa Telegram Kapolri tentang enam ormas itu adalah hoax. Saya pastikan tidak ada telegram seperti itu,” tegas Mahfud, Kamis (24/12/2020).
Mahfud mengatakan tidak ada Perppu seperti yang dimaksud dalam surat telegram tersebut. Mahfud menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tidak pernah mengeluarkan Perppu larangan kegiatan Ormas.
“Presiden tak pernah mengeluarkan Perppu seperti itu,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan larangan kegiatan ormas, tidak perlu menggunakan Perppu. Dikatakan Mahfud, larangan itu cukup dari kementerian terkait.
“Larangan kegiatan bagi ormas tak perlu Perppu, cukup kementerian terkait,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri Yunus, menyatakan foto surat telegram rahasia adalah pesan hoaks.
“Hoaks..yang (surat) telegram itu,” ujar Yusri dilansir dari ANTARA.
Seperti diketahui, dalam Perppu tersebut ada enam ormas keagamaan, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan FPI, yang disebut secara sah tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas organisasinya. [rif[
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini