Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Rabu, 30 Desember 2020 |
KalbarOnline.com – Anggaran sekitar Rp 110 triliun dialokasikan untuk beragam jenis bantuan sosial pada 2021. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa bantuan tersebut harus sampai di tangan penerima secara utuh.
“Jangan sampai ada potongan-potongan apa pun seperti kejadian bansos di Jabodetabek,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengantar rapat terbatas (ratas) persiapan penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021 di Jakarta kemarin (29/12).
Supaya tidak terjadi pemotongan, pemerintah mengubah skema penyaluran bansos.
Dari sebelumnya berupa sembako untuk penerima di wilayah Jabodetabek menjadi bantuan tunai. Nanti petugas dari PT Pos yang menyalurkan ke keluarga atau penerima manfaat.
Jokowi menjelaskan, tahun depan pemerintah tetap melanjutkan program perlindungan sosial dengan anggaran Rp 110 triliun. Di antaranya, program kartu sembako atau bantuan pangan nontunai sebesar Rp 45,1 triliun, program kartu prakerja, dan diskon tagihan listrik. ’’Yang kita ingin tekankan, pertama, bansos ini harus disalurkan mulai Januari,’’ tutur Jokowi.
Dia menegaskan, pada Januari awal, bantuan tersebut harus tersalurkan. Sebab, itu akan menjadi pendorong atau trigger pertumbuhan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat. Selain itu, presiden mengingatkan agar data penerima bantuan harus klir sehingga penyaluran tepat sasaran.
Setelah ratas, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memaparkan, penyaluran bansos tahun ini berjalan baik. Rata-rata serapannya mencapai di atas 90 persen. Bahkan, serapan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai sudah 100 persen. Dia berharap sisanya bisa segera diselesaikan.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, persiapan penyaluran bantuan-bantuan rutin untuk tahun depan hampir final. Kemensos akan mengembalikan data sasaran ke daerah dulu untuk dicek lagi. Setelah itu, data harus dikembalikan ke pemerintah pusat pada 1 Januari. ’’(Tanggal 1 Januari, Red) libur tanggal merah. Kita tidak ada libur,’’ kata mantan wali kota Surabaya itu.
Kasus Bansos
Penyidik KPK kembali memeriksa perusahaan rekanan bahan kebutuhan pokok (sembako) di Kemensos. Kemarin (29/12) komisi antirasuah itu memeriksa Direktur PT Bumi Pangan Digdaya (BPD) Achmad Gamaludin Moeksin Als Agam sebagai saksi untuk tersangka Ardian I.M.
Berdasar dokumen yang diterima Jawa Pos, PT BPD masuk kategori rekanan pemilik kuota ’’jumbo’’. Yakni, 811.355 paket. Sebelumnya, KPK juga memeriksa rekanan kuota jumbo bansos lain, yaitu PT Mandala Hamonangan Sude. Rekanan tersebut mendapat jatah 758.713 paket. Di antara 109 rekanan bansos lain, dua perusahaan itu masuk 10 besar penyedia bansos dengan paket besar.
Baca juga: 9 Juta KPM Dapat Tambahan Bansos Rp 500 Ribu
Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menjelaskan, pemeriksaan rekanan bansos itu dilakukan untuk mendalami proses pengadaan. Juga, bagaimana teknis mengikuti tender proyek senilai Rp 6,7 triliun tersebut. ’’Dan teknis pembayaran atas pekerjaan penyaluran bansos yang telah didistribusikan,’’ kata Ali.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Anggaran sekitar Rp 110 triliun dialokasikan untuk beragam jenis bantuan sosial pada 2021. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa bantuan tersebut harus sampai di tangan penerima secara utuh.
“Jangan sampai ada potongan-potongan apa pun seperti kejadian bansos di Jabodetabek,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengantar rapat terbatas (ratas) persiapan penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021 di Jakarta kemarin (29/12).
Supaya tidak terjadi pemotongan, pemerintah mengubah skema penyaluran bansos.
Dari sebelumnya berupa sembako untuk penerima di wilayah Jabodetabek menjadi bantuan tunai. Nanti petugas dari PT Pos yang menyalurkan ke keluarga atau penerima manfaat.
Jokowi menjelaskan, tahun depan pemerintah tetap melanjutkan program perlindungan sosial dengan anggaran Rp 110 triliun. Di antaranya, program kartu sembako atau bantuan pangan nontunai sebesar Rp 45,1 triliun, program kartu prakerja, dan diskon tagihan listrik. ’’Yang kita ingin tekankan, pertama, bansos ini harus disalurkan mulai Januari,’’ tutur Jokowi.
Dia menegaskan, pada Januari awal, bantuan tersebut harus tersalurkan. Sebab, itu akan menjadi pendorong atau trigger pertumbuhan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat. Selain itu, presiden mengingatkan agar data penerima bantuan harus klir sehingga penyaluran tepat sasaran.
Setelah ratas, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memaparkan, penyaluran bansos tahun ini berjalan baik. Rata-rata serapannya mencapai di atas 90 persen. Bahkan, serapan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai sudah 100 persen. Dia berharap sisanya bisa segera diselesaikan.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, persiapan penyaluran bantuan-bantuan rutin untuk tahun depan hampir final. Kemensos akan mengembalikan data sasaran ke daerah dulu untuk dicek lagi. Setelah itu, data harus dikembalikan ke pemerintah pusat pada 1 Januari. ’’(Tanggal 1 Januari, Red) libur tanggal merah. Kita tidak ada libur,’’ kata mantan wali kota Surabaya itu.
Kasus Bansos
Penyidik KPK kembali memeriksa perusahaan rekanan bahan kebutuhan pokok (sembako) di Kemensos. Kemarin (29/12) komisi antirasuah itu memeriksa Direktur PT Bumi Pangan Digdaya (BPD) Achmad Gamaludin Moeksin Als Agam sebagai saksi untuk tersangka Ardian I.M.
Berdasar dokumen yang diterima Jawa Pos, PT BPD masuk kategori rekanan pemilik kuota ’’jumbo’’. Yakni, 811.355 paket. Sebelumnya, KPK juga memeriksa rekanan kuota jumbo bansos lain, yaitu PT Mandala Hamonangan Sude. Rekanan tersebut mendapat jatah 758.713 paket. Di antara 109 rekanan bansos lain, dua perusahaan itu masuk 10 besar penyedia bansos dengan paket besar.
Baca juga: 9 Juta KPM Dapat Tambahan Bansos Rp 500 Ribu
Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menjelaskan, pemeriksaan rekanan bansos itu dilakukan untuk mendalami proses pengadaan. Juga, bagaimana teknis mengikuti tender proyek senilai Rp 6,7 triliun tersebut. ’’Dan teknis pembayaran atas pekerjaan penyaluran bansos yang telah didistribusikan,’’ kata Ali.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini