Pemprov Kalbar Bakal Alokasikan 40 Persen Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa ke Produk Lokal

Memacu pertumbuhan ekonomi

KalbarOnline.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan seluruh daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membeli produk dalam negeri.

IKLANSUMPAHPEMUDA

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Indonesia dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang digelar di Nusa Dua Bali, Jumat, 25 Maret 2022.

Menurut Jokowi, dengan mengalokasikan 40 persen anggaran barang dan jasa ke produk lokal, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2 persen dan menciptakan 2 juta lapangan kerja.

“Tidak usah muluk-muluk, 40 persen saja itu bisa memacu growth (pertumbuhan) ekonomi kita,” kata Jokowi

Baca Juga :  Wagub Kalbar Minta ASN Selalu Berinovasi dan Manfaatkan Teknologi dalam Melayani Masyarakat

Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan menargetkan agar 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Kalbar dialokasikan untuk membeli barang atau jasa dari dalam negeri.

“Ini sesuai arahan Presiden agar Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder di Indonesia menggunakan produk baik barang maupun jasa dari dalam negeri. Itu diutamakan,” kata Ria Norsan usai mengikuti arahan Presiden Jokowi.

Ria Norsan menyebutkan, di Kalbar sendiri anggaran untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp2,7 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sebesar Rp700 miliar digunakan untuk membeli barang dalam negeri.

“Artinya ada Rp2 triliun itu semuanya barang dari luar negeri atau impor,” kata Ria Norsan.

Baca Juga :  Ingin Kalbar Maju, Masyarakat Madura Mempawah Kompak Pilih Pemimpin Berprestasi dan Sudah Terbukti

Orang nomor 2 di Kalbar ini berkomitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo agar seluruh pengadaan barang dan jasa betul-betul menggunakan produk atau jasa dalam negeri.

“Seperti misalnya pengadaan tempat tidur rumah sakit dan sebagainya. Harus dalam negeri semua. Nanti Presiden akan memantau langsung, provinsi mana saja yang banyak mendatangkan barang impor. Itu akan diumumkan bahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dikurangi,” pungkas Ria Norsan.

Comment