Midji Ancam Nonaktifkan Kepala OPD yang Dinilai Lamban Realisasikan Anggaran Belanja Pemerintah
KalbarOnline, Pontianak – Guberur Kalimantan Barat, Sutarmidji dibuat geram dengan kinerja beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang menurutnya lamban dalam merealisasikan anggaran belanja pemerintah.
Padahal, ditegaskan Midji, di masa pandemi Covid-19 ini diperlukan pola kerja yang cepat, tepat dan terukur dalam memaksimalkan belanja pemerintah untuk mendongkrak ekonomi masyarakat akibat pandemi. Namun tetap berdasarkan aturan dan inovatif.
“Belanja pemerintah ini, pola kerja ASN modelnya masih lama, masih ada rasa takut, ini itu, itu yang salah dari mereka. Harusnya, kerja berdasarkan aturan dan inovatif. Itu kunci suksesnya dari semua kerjaan. Karena kalau gak (inovatif), gak bisa. Harus inovatif,” ujarnya.
Tak tanggung-tanggung, Midji bahkan mengancam akan menonaktifkan Kepala OPD yang dinilainya lamban dalam merealisasikan anggaran belanja pemerintah. Beberapa Kepala OPD yang di-warning-nya itu, di antaranya Dinas PU, Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat.
“Dinas-dinas yang saya anggap lamban, sampai pada waktunya saya akan nonaktifkan dulu Kepala Dinasnya, kemudian saya akan tunjuk Plh (pelaksana harian) untuk melaksanakan itu. Saya anggap Kepala Dinasnya ndak mampu, itu aja,” tegasnya.
Menurut Midji kriteria Kepala OPD yang dinilainya tidak mampu itu meliputi semua aspek.
“Sekarang yang anggarkan mereka, yang menghitung mereka, yang mengeksekusinya mereka, kalau eksekusinya lama, yang salah pasti Kepala Dinasnya yang tidak mampu me-manage stafnya. Langkah yang akan saya ambil adalah sementara menonaktifkan Kepala Dinasnya dan menunjuk Plh untuk percepatan, karena pola kerja yang lamban ini ndak bisa,” tegasnya lagi.
Meski ada beberapa pekerjaan yang sudah memasuki tahap pengerjaan dan lelang. Tapi menurutnya masih lamban.
“Proyek sudah mulai, ada yang mulai tender, cuma yang saya ngomel itu karena rumah sakit agak lamban, beberapa bidang juga lamban, dengan alasan-alasan harus serentak. Tapi maunya saya, April itu sudah ada yang mulai bergerak,” kata dia.
“Alasan mereka, maunya serentak, supaya tidak banyak masalah, oke saya terima. Tapi saya yang saya pertanyakan itu kenapa lanjutan pekerjaan juga lama eksekusi tendernya, itu apa masalahnya,” timpalnya.
Di masa pandemi Covid ini, ditegaskan Midji, belanja pemerintah harus betul-betul dimaksimalkan. Karena akan mendorong belanja swasta.
“Misalnya pembangunan pemerintah berjalan, sektor pasir, semen, batu bergerak. Ini kan semua masalah tenaga kerja. Itu yang mereka harus pikirkan. Jangan dulu kerjakan yang kecil-kecil, itu ndak ada dampaknya. Yang besar, baru setelah yang besar selesai, tinggal pengawasan, yang kecil-kecil ini diselesaikan,” tegasnya.
Ketiga Kepala OPD tersebut pun diberikan Midji tenggat waktu dua minggu untuk melakukan percepatan-percepatan. Midji memastikan akan mengambil tindakan tegas dan terukur jika tidak ada progres.
“Saya masih beri mereka waktu, sekitar dua minggu, kalau ndak ada progres saya pasti evaluasi, terutama yang sudah saya ingatkan itu. Kalau masih, ya sudah, akan saya tindak (nonaktifkan),” pungkasnya.
Comment