Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Disclaimers
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Limitation on Liability
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Copyright Policy
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
General
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
HomeBupati dan Ketua DPRD Dukung Program Strategis Nasional di Kantor Pertanahan Ketapang
Ketapang
Bupati dan Ketua DPRD Dukung Program Strategis Nasional di Kantor Pertanahan Ketapang
Oleh : Redaksi KalbarOnline
Kamis, 16 Desember 2021
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp kalbaronline.com
Ukuran Font
KecilBesar
Bupati dan Ketua DPRD Dukung Program Strategis Nasional di Kantor Pertanahan Ketapang
KalbarOnline, Ketapang – Bupati Kabupaten Ketapang Martin Rantan menyatakan dukungannya untuk mensukseskan Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimamtan Barat. Pernyataan yang sama juga disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang Febriadi.
Sikap kedua pejabat di Ketapang ini menjawab permohonan Kepala Pertanahan Ketapang, Banu Subekti. Banu memohon dukungan Bupati Ketapang Martin Rantan agar membebaskan atau memberikan keringanan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhutang yang selama ini masih melekat dalam proses pensertifikatan tanah melalui Program PTSL dan Redistribusi Tanah yakni pada sertifikasi yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.
Bupati mengatakan sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah itu merupakan kewajiban atas pemegang hak untuk membayar BPHTB ke Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah. Kemudian di beberapa daerah lain terdengar ada yang membebaskan bahkan membayarkan biaya program tersebut.
"Sebab itu kita (Pemkab Ketapang) caranya dengan merevisi Peraturan Daerah atau menerbitkan produk hukum terkait hal tersebut. Tujuannya meniadakan tagihan BPHTB pada pemegang hak. Untuk regulasi proses-prosesnya akan disampaikan Pemkab kepada DPRD Ketapang," ungkap Bupati, Rabu (15/12/2021).
Ketua DPRD Ketapang menegaskan jika Pemkab Ketapang ada keinginan merevisi Peraturan Daerah (Perda) BPHTB. Khususnya untuk penghapusan BPHTB terhadap program-program Pusat seperti PTSL yang dikelola Kantor Pertanahan Ketapang. Maka pihaknya siap mendukung hal tersebut.
"Insya Allah jika Pemkab Ketapang menyampaikan ke kita DPRD Ketapang terkait hal itu. Maka kita akan bentuk Pansus (panitia khusus-red) untuk segera membahasnya. Sehingga masyarakat Ketapang bisa terbantu sesuai keinginan Pak Bupati," tutur Febriadi.
Terhadap adanya program-program strategis nasional seperti PTSL tersebut, Febriadi mengimbau seluruh stakeholder termasuk di kecamatan hingga kelurahan atau pemerintah desa. Semuanya agar membantu kelancaran program itu demi mensukseskannya. (Adi LC)
Bupati dan Ketua DPRD Dukung Program Strategis Nasional di Kantor Pertanahan Ketapang
KalbarOnline, Ketapang – Bupati Kabupaten Ketapang Martin Rantan menyatakan dukungannya untuk mensukseskan Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimamtan Barat. Pernyataan yang sama juga disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang Febriadi.
Sikap kedua pejabat di Ketapang ini menjawab permohonan Kepala Pertanahan Ketapang, Banu Subekti. Banu memohon dukungan Bupati Ketapang Martin Rantan agar membebaskan atau memberikan keringanan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhutang yang selama ini masih melekat dalam proses pensertifikatan tanah melalui Program PTSL dan Redistribusi Tanah yakni pada sertifikasi yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.
Bupati mengatakan sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah itu merupakan kewajiban atas pemegang hak untuk membayar BPHTB ke Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah. Kemudian di beberapa daerah lain terdengar ada yang membebaskan bahkan membayarkan biaya program tersebut.
"Sebab itu kita (Pemkab Ketapang) caranya dengan merevisi Peraturan Daerah atau menerbitkan produk hukum terkait hal tersebut. Tujuannya meniadakan tagihan BPHTB pada pemegang hak. Untuk regulasi proses-prosesnya akan disampaikan Pemkab kepada DPRD Ketapang," ungkap Bupati, Rabu (15/12/2021).
Ketua DPRD Ketapang menegaskan jika Pemkab Ketapang ada keinginan merevisi Peraturan Daerah (Perda) BPHTB. Khususnya untuk penghapusan BPHTB terhadap program-program Pusat seperti PTSL yang dikelola Kantor Pertanahan Ketapang. Maka pihaknya siap mendukung hal tersebut.
"Insya Allah jika Pemkab Ketapang menyampaikan ke kita DPRD Ketapang terkait hal itu. Maka kita akan bentuk Pansus (panitia khusus-red) untuk segera membahasnya. Sehingga masyarakat Ketapang bisa terbantu sesuai keinginan Pak Bupati," tutur Febriadi.
Terhadap adanya program-program strategis nasional seperti PTSL tersebut, Febriadi mengimbau seluruh stakeholder termasuk di kecamatan hingga kelurahan atau pemerintah desa. Semuanya agar membantu kelancaran program itu demi mensukseskannya. (Adi LC)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓Akses Full Berita Premium
✓Tanpa Iklan yang menganggu
✓Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Akses gratis berakhir dalam: 05:00
Pembayaran Berhasil!
Terima kasih telah melakukan pembayaran. Transaksi Anda telah berhasil diproses.
ID Transaksi
Tanggal27 Mei 2023, 14:30 WIB
Metode PembayaranKartu Kredit (****1234)
Jumlah
Kamu Akan dialihkan ke Invoice & Link Full akses pembayaran dalam Detik atau Klik Manual
Akses Berita Premium
Lakukan pembayaran Rp2.000 untuk membuka kunci berita lengkap
Menunggu pembayaran
Scan Kode QRIS berikut:
Dapat digunakan dengan Aplikasi pembayaran
Pembayaran Berhasil!
Terima kasih telah berlangganan. Sekarang Anda dapat mengakses berita lengkap.
Artikel Selanjutnya
BPN Ketapang serahkan 12.702 Sertifikat Tanah Program PTSL
Kamis, 16 Desember 2021
Artikel Sebelumnya
Peringatan Hari Juang TNI AD, Kodim 1203 Ketapang Gelar Upacara Ziarah dan Tabur Bunga
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
