Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Kamis, 26 Mei 2022 |
KalbarOnline, Ketapang - Sejumlah masyarakat yang menamakan dirinya "Peduli Kayong" meminta aparat penegak hukum mengawasi adanya indikasi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk kebutuhan industri.
Hal itu bukan tanpa alasan, menurut ketua Peduli Kayong, Suryadi, dengan adanya penertiban oleh aparat terkait aktivitas mobil yang dimodifikasi dengan tangki siluman serta banyaknya antrean mobil truk dengan muatan drum yang membeli BBM khususnya jenis solar subsidi di SPBU.
"Saya minta aparat penegak hukum turun ke lapangan kalau ada indikasi permainan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)," ujar Suryadi kepada KalbarOnline, Kamis (26/5/2022).
Suryadi mengakui, kalau pihaknya dalam beberapa hari terakhir banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat, termasuk informasi dari media massa tentang antrean panjang kendaraan yang akan mengisi solar di sejumlah SPBU di Ketapang.
"Ada 'moral hazard' (bahaya moral) yang bisa muncul dari penyaluran solar bersubsidi melalui SPBU. Namun, saat ini kita masih terus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM di Ketapang," ucapnya.
Ia mengatakan sebagai lembaga kontrol sosial, pihaknya sedang fokus untuk memastikan agar penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Ketapang tepat sasaran.
Namun, pihaknya juga meminta agar pengawasan di lapangan oleh pihak terkait harus diperketat, termasuk juga instansi di pemerintah daerah yang berwenang mengeluarkan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak menggunakan drum.
"Pemerintah daerah juga harus turun memantau SPBU. Sebab, disinyalir pembelian solar bersubsidi menggunakan drum lari ke industri," kata Suryadi.
Suryadi menekan agar pengawasan terhadap pembelian bahan bakar minyak bersubsidi menggunakan surat rekomendasi semakin diperketat.
"Kalau pembelian pakai drum, pintu pengawasan ada di pihak SPBU," tandasnya. (Adi LC)
KalbarOnline, Ketapang - Sejumlah masyarakat yang menamakan dirinya "Peduli Kayong" meminta aparat penegak hukum mengawasi adanya indikasi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk kebutuhan industri.
Hal itu bukan tanpa alasan, menurut ketua Peduli Kayong, Suryadi, dengan adanya penertiban oleh aparat terkait aktivitas mobil yang dimodifikasi dengan tangki siluman serta banyaknya antrean mobil truk dengan muatan drum yang membeli BBM khususnya jenis solar subsidi di SPBU.
"Saya minta aparat penegak hukum turun ke lapangan kalau ada indikasi permainan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)," ujar Suryadi kepada KalbarOnline, Kamis (26/5/2022).
Suryadi mengakui, kalau pihaknya dalam beberapa hari terakhir banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat, termasuk informasi dari media massa tentang antrean panjang kendaraan yang akan mengisi solar di sejumlah SPBU di Ketapang.
"Ada 'moral hazard' (bahaya moral) yang bisa muncul dari penyaluran solar bersubsidi melalui SPBU. Namun, saat ini kita masih terus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM di Ketapang," ucapnya.
Ia mengatakan sebagai lembaga kontrol sosial, pihaknya sedang fokus untuk memastikan agar penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Ketapang tepat sasaran.
Namun, pihaknya juga meminta agar pengawasan di lapangan oleh pihak terkait harus diperketat, termasuk juga instansi di pemerintah daerah yang berwenang mengeluarkan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak menggunakan drum.
"Pemerintah daerah juga harus turun memantau SPBU. Sebab, disinyalir pembelian solar bersubsidi menggunakan drum lari ke industri," kata Suryadi.
Suryadi menekan agar pengawasan terhadap pembelian bahan bakar minyak bersubsidi menggunakan surat rekomendasi semakin diperketat.
"Kalau pembelian pakai drum, pintu pengawasan ada di pihak SPBU," tandasnya. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini