KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak mengklaim berhasil menurunkan angka wilayah pemukiman kumuh dari seluas 70,51 hektar menjadi 3,49 hektar selama 4 tahun (2015-2019).
Klaim itu disampaikan, Kepala Bidang Litbang Bappeda Kota Pontianak, Eko Prihandono ketika menjadi narasumber dalam FGD Penelitian Resilient Indonesian Slums Envisioned yang digelar Universitas Radboud Belanda di Hotel Harris Pontianak, Rabu (22/06/2022).
Ia mengatakan bahwa fokus pengentasan kawasan kumuh perkotaan ini masuk dalam agenda utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2020-2024, sebagaimana misi Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan untuk menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.
“Dari tahun 2015-2019 Pemkot Pontianak berhasil menurunkan luas kawasan kumuh dari 70,51 hektar jadi 3,49 hektar, dan ini terus berlanjut hingga sekarang,” ujarnya.
Program pengentasan kawasan kumuh tersebut, dikatakan Eko, mendapat dukungan utama APBN lewat program Kota Baru. Sejumlah kawasan kumuh di tepian Sungai Kapuas juga termasuk menjadi sasaran program ini.
“Hingga kini, program pengentasan kawasan kumuh ini dilanjutkan baik dengan dana APBD, APBN dan lainnya. Salah satunya dengan melanjutkan pembangunan waterfront di zona Kapuas Indah sampai pelabuhan Seng Hie,” katanya.
Selain itu, Pemkot Pontianak juga memperkuat jalan-jalan lingkungan di kawasan kumuh tepi sungai. Dimana pembangunan infrastruktur itu dibarengi dengan bantuan rumah tidak layak huni, dan sejumlah program pengelolaan sanitasi dan limbah.
“Di beberapa tempat, dibangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah dalam skup kecil, antara 10-15 Kepala Keluarga. Penggunaan bakteri khusus juga dipakai untuk membantu penguraian limbah tersebut,” terang Eko.
“Saat ini, juga tengah dirancang pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) skala kota di Gang Martapura dan Nipah Kuning yang mencakup 16.500 sambungan,” tambahnya. (Jau)
Comment