KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengaku siap jika pemerintah pusat menyetujui adanya pemekaran wilayah Provinsi Kapuas Raya.
Bahkan ia mengaku siap jika Kalbar sebagai provinsi induk harus menanggung beban seluruh biaya operasional provinsi pemekaran baru itu selama tiga tahun berturut-turut.
“Mengapa takut. Saya sudah bilang, kalau misalnya pemekaran Kalbar, yang bangun kantor gubernur dan kantor DPRD Kapuas Raya biar Kalbar (induk), biaya operasional tiga tahun kita (sanggup, red), pegawainya dari kita pindah sana separuh. Gampang, bukan hal yang sulit itu,” jelas Sutarmidji baru-baru ini.
Tanpa basa-basi, Sutarmidji pun menyatakan, bahwa rentang kendali pemerintahannya saat ini cukup luas jika harus dicover dengan APBD yang ada. Alhasil, jika pemekaran benar-benar terealisasi, ia yakin pertumbuhan pembangunan di Kalbar akan semakin cepat dari saat ini.
“Kalau sekarang kan bagaimana, kita di Jawa itu ada enam gubernur, APBD-nya besar-besar, kita ini Rp 5,5 triliun, luas Kalbar kayak gini apa tidak pusing,” bebernya.
Ia kemudian membandingkan seperti wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu–yang luas wilayahnya melebihi Jawa Barat dan Banten. Begitu juga dengan Kabupaten Ketapang dan lainnya.
“Contoh misalnya Kapuas Hulu, itu lebih luas dibandingkan Jawa Barat plus Banten, bayangkan. Ketapang lebih luas dari Jawa Tengah. Jawa Tengah ada berapa kabupaten/kota? Di situ saja sudah tidak imbang pembangunan. Nah sekalipun di sana itu, ini ternyata kemiskinan lebih rendah kita dari mereka, kan itu,” katanya.
Sutarmidji pun berharap, agar pemerintah pusat dapat mengkaji kembali perihal kebijakan pemekaran wilayah provinsi ini, utamanya bagi provinsi-provinsi yang berbatasan langsung dengan negara asing.
“Sebenarnya saran saya, pemekaran di provinsi yang ada perbatasan dengan negara lain. Kayak Papua, Kalbar, Sulawesi Utara, kan itu saja,” pungkasnya. (Jau)
Comment