Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Sabtu, 15 Oktober 2022 |
KalbarOnline, Pontianak - Bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Rapat Koordinasi Rencana Aksi Tim Percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diselenggarakan, Kamis (13/10/2022).
Rakor yang dibuka oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Linda Purnama ini bertujuan menyamakan persepsi dan pengetahuan semua yang terlibat dalam Tim teknis percepatan Peningkatan IPM di Kalimantan Barat tentang capaian IPM, untuk diperolehnya gambaran pelaksanaan rekomendasi sesuai tugas pokok dan fungsi OPD terkait.
Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor pendukung upaya percepatan peningkatan IPM di Kalimantan Barat.
Saat ini Pemprov Kalbar sudah membuat draf tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).
Hal ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah di kabupaten/kota yang tergabung dalam tim percepatan peningkatan IPM.
Tim tersebut diminta untuk segera melakukan aksi dan kerja nyata pada 3 dimensi yang berpengaruh besar terhadap peningkatan nilai IPM, yakni Dimensi Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, Dimensi Pengetahuan, dan Dimensi Standar Hidup Layak.
"Dikarenakan Capaian IPM Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 berada di angka 67.90 dan lebih rendah dari capaian IPM nasional dengan angka 72.29. Meskipun angka IPM Kalbar meningkat 0.24 poin atau tumbuh 0.36% dibanding tahun 2020, dan berada pada zona sedang. Namun secara nasional, Kalbar berada di posisi ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia," jelas Linda Purnama.
Tiga provinsi dengan nilai IPM tertinggi adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Sedangkan provinsi yang berada di bawah Kalbar yaitu Provinsi Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat dan Papua.
Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menyampaikan, bahwa rakor ini bertujuan merampungkan dokumen rencana aksi peningkatan IPM Kalbar.
Rencana aksi ini berusaha untuk menyusun strategi, termasuk program pelaksanaan yang nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman dalam lompatan-lompatan besar terkait peningkatan IPM di Kalbar.
"Jadi, penyusunan rencana aksi ini bisa menjadi acuan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam melakukan percepatan atau lompatan-lompatan peningkatan IPM di Kalimantan Barat," ujar Sekda Kalbar. (Jau)
KalbarOnline, Pontianak - Bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Rapat Koordinasi Rencana Aksi Tim Percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diselenggarakan, Kamis (13/10/2022).
Rakor yang dibuka oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Linda Purnama ini bertujuan menyamakan persepsi dan pengetahuan semua yang terlibat dalam Tim teknis percepatan Peningkatan IPM di Kalimantan Barat tentang capaian IPM, untuk diperolehnya gambaran pelaksanaan rekomendasi sesuai tugas pokok dan fungsi OPD terkait.
Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor pendukung upaya percepatan peningkatan IPM di Kalimantan Barat.
Saat ini Pemprov Kalbar sudah membuat draf tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).
Hal ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah di kabupaten/kota yang tergabung dalam tim percepatan peningkatan IPM.
Tim tersebut diminta untuk segera melakukan aksi dan kerja nyata pada 3 dimensi yang berpengaruh besar terhadap peningkatan nilai IPM, yakni Dimensi Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, Dimensi Pengetahuan, dan Dimensi Standar Hidup Layak.
"Dikarenakan Capaian IPM Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 berada di angka 67.90 dan lebih rendah dari capaian IPM nasional dengan angka 72.29. Meskipun angka IPM Kalbar meningkat 0.24 poin atau tumbuh 0.36% dibanding tahun 2020, dan berada pada zona sedang. Namun secara nasional, Kalbar berada di posisi ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia," jelas Linda Purnama.
Tiga provinsi dengan nilai IPM tertinggi adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Sedangkan provinsi yang berada di bawah Kalbar yaitu Provinsi Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat dan Papua.
Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menyampaikan, bahwa rakor ini bertujuan merampungkan dokumen rencana aksi peningkatan IPM Kalbar.
Rencana aksi ini berusaha untuk menyusun strategi, termasuk program pelaksanaan yang nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman dalam lompatan-lompatan besar terkait peningkatan IPM di Kalbar.
"Jadi, penyusunan rencana aksi ini bisa menjadi acuan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam melakukan percepatan atau lompatan-lompatan peningkatan IPM di Kalimantan Barat," ujar Sekda Kalbar. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini