KalbarOnline, Pontianak - Gubernur Kalbar, Sutarmidji membuka Rapat Kerja daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (22/02/2023). Kegiatan itu turut dihadiri Deputi Bidang Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana BKKBN RI, Eny Gustina.
Dalam kesempatan itu, Sutarmidji menyampaikan, bahwa saat ini prevalensi stunting di Kalbar mencapai 27,8 persen. Ia menargetkan, agar angka itu dapat turun menjadi 24 persen di tahun 2023 ini.
"Saya minta setiap desa itu punya data by name by address, dengan begitu maka action-nya akan lebih mudah," ujarnya saat konferensi pers usai rakerda tersebut.
Gubernur menyuratkan, bahwa untuk melakukan percepatan penanganan stunting perlu adanya kolaborasi dari semua pihak. Termasuk perusahaan-perusahaan perkebunan dan tambang yang beroperasi di desa-desa.
"Misalnya kan 68 persen desa di Kalbar ini ada perkebunan dan tambang, nah mereka itu yang akan kita minta CSR-nya, arahkan sebagian besar untuk penanganan stunting," ujar Sutarmidi.
"Kalau misalnya gizi, perusahaan pasti bisa bantu. Contoh misalnya 100 keluarga saja setiap bulan dibantu telur, susu, dan sebagainya, itukan tidak besar jumlahnya. Kalau daerah sekitar perusahaan tidak ada stunting, kan pasti berpengaruh juga bagi perusahaan," sambungnya.
Sutarmidji menyampaikan, bahwa penanganan stunting juga harus ditopang dengan program pengendalian inflasi di daerah. Selain itu juga pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu yang masuk dalam daftar PKH.
"Fokuskan pada bantuan sembako kepada masyarakat yang masuk dalam daftar PKH. PKH itu pasti sebagian besar keluarganya ada yang stunting. Itu masuk dalam penanganan. Tapi banyak program yang kita buat," katanya.
Sutarmidji mengingatkan, bahwa tidak mudah menurunkan angka stunting dari 27,8 persen menjadi 24 persen. Harus ada upaya atau kerja keras bersama dari segenap pihak. Disamping, ia juga meminta agar jajarannya dapat terus membenahi data stunting di setiap daerah.
"Sambas itu saya inginnya ada (data) by name by address, kalau sudah by name by address pasti akan turun drastis. Perkiraan saya Sambas itu kalau sudah ada data by name by address itu bisa di bawah 20 persen angka stuntingnya dalam waktu 2 tahun. Coba saja kalau tidak percaya," katanya.
Sutarmidji menilai, dengan data yang kuat, maka petugas penanganan stunting akan lebih mudah melakukan tugasnya.
"Jadi masing-masing desa itu harus mempunyai data lengkap, by name by address. Ketika sudah ada itu, maka melakukan action gampang. Penanganannya pun menggunakan indikator yang sudah ada," katanya.
"Sebenarnya kalau mau berkolaborasi, tidak ada yang sulit," tambah Sutarmidji.
Sementara itu, Wagub Kalbar yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalbar, Ria Norsan mengungkapkan, berdasarkan data SSGI, stunting di Kalbar pada tahun 2021 sampai 2022 berada di angka 29,8 persen. Angka itu kemudian turun sebanyak 2 persen di 2022 menjadi 27,8 persen.
"Turun 2 persen. Target kita di tahun 2023 turun menjadi 24 persen, artinya kita harus menurunkan sekitar 4,8 persen," ujarnya.
Norsan menyatakan, pihaknya akan terus berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting ini hingga 17 persen pada tahun 2024–sebagaimana yang menjadi target pemerintah secara nasional di tahun 2024.
"Sementara angka nasional saat ini masih 21,6 persen. Jadi target Kalbar di 2023 ini di angka 24 persen," sampainya.
Norsan pun setuju dengan apa yang disampaikan Gubernur Kalbar, mengenai kelengkapan data by name by address dalam memudahkan penanganan stunting.
"Insya Allah apa yang disampaikan Pak Gubernur, dengan data yang valid, dengan sistem yang terencana dan terukur, target 2024 di angka 17 persen akan tercapai, bahkan bisa saja di bawah itu," ucapnya.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana BKKBN RI, Eny Gustina mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemprov Kalbar yang sudah mampu menurunkan angka stunting secara nasional dari 29,8 persen menjadi 27,8 persen.
"Tidak mudah menurunkan 2 poin dalam 6 bulan. Saat ini ada 2 kabupaten/kota yang betul-betul luar biasa turunnya yaitu Kubu Raya dan Sintang, itu turun hampir 20 persen, dari 35 persen bisa turun menjadi 25 persen," katanya.
Lebih lanjut Eny mengharapkan, melalui Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dapat memperkuat lagi atas apa yang sudah dilakukan bersama selama ini.
"Dan luar biasa, saya baru mendapatkan pencerahan dari Bapak Gubernur, bahwa penanganan stunting ini tidak terlepas dari bagaimana upaya kita untuk meningkatkan status desa. Bagaimana desa-desa tertinggal harus dijadikan desa mandiri," katanya.
Eny setuju bahwa kebijakan tersebut merupakan intervensi sensitif, yang betul-betul sangat berpengaruh pada penurunan stunting.
"Tadi Bapak Gubernur sudah memaparkan bahwa hal ini sangat sinkron dan berhubungan erat antara cepatnya pemerintah daerah menjadikan desa berkembang dan desa mandiri dengan upaya penurunan stunting," katanya. (Jau)
