Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Selasa, 18 Juli 2023 |
KalbarOnline, Pontianak - Pemerintah pusat kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, pada Senin (17/07/2023).
Rakor ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson secara daring, dari ruang Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Hadir mendampingi Sekda Kalbar, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ignasius dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar, Frans Zeno.
Dalam arahan singkatnya, Mendagri Tito menyampaikan, bahwa rakor ini merupakan merupakan perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia dan sedianya telah menjadi agenda rutin tiap awal minggu sejak bulan September 2022 lalu.
“Saat itu inflasi kita mencapai 5,9 %. Berkat kerja sama kita semua, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada bulan Juni 2023 angka inflasi kita telah mencapai 3,5 %. Izinkan Saya atas nama Bapak Presiden menyampaikan terima kasih kepada semua stakeholder, terutama pusat dan daerah, atas kehadiran dan kerjasamanya selama ini,” ujarnya.
[caption id="attachment_137102" align="alignnone" width="1500"]
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengikuti rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, dari ruang Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalimantan Barat. (Foto: Biro Adpim For KalbarOnline.com)[/caption]
Tito menyampaikan, bahwa Presiden RI, Jokowi menargetkan inflasi Indonesia harus berada di angka 3 %. Oleh karenanya, dirinya meminta setiap daerah atau stakeholder harus serius memantau jenis komoditas yang mengalami kenaikan harga barang dan jasa.
“Aktifkan satgas pangan yang dipimpin oleh sekda. Hal itulah yang dimaksudkan oleh presiden, bahkan beliau (Presiden Jokowi) sendiri selalu mengecek ke pasar-pasar setiap kali kunjungan, begitu juga seharusnya yang dilakukan oleh para kepala daerah,” pesannya.
Selanjutnya, Tito mengemukakan, bagi daerah-daerah yang berhasil menekan angka inflasinya, maka Menteri Keuangan RI akan memberikan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai reward.
“Sekarang sudah dalam masa penilaian lintas instansi, dan nanti akan diumumkan pada waktunya untuk kemudian diundang ke Jakarta dan dibuat acara khusus. Semoga bisa memotivasi rekan-rekan para kepala daerah untuk mengendalikan inflasi di daerahnya,” ujarnya. (Jau)
KalbarOnline, Pontianak - Pemerintah pusat kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, pada Senin (17/07/2023).
Rakor ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson secara daring, dari ruang Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Hadir mendampingi Sekda Kalbar, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ignasius dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar, Frans Zeno.
Dalam arahan singkatnya, Mendagri Tito menyampaikan, bahwa rakor ini merupakan merupakan perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia dan sedianya telah menjadi agenda rutin tiap awal minggu sejak bulan September 2022 lalu.
“Saat itu inflasi kita mencapai 5,9 %. Berkat kerja sama kita semua, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada bulan Juni 2023 angka inflasi kita telah mencapai 3,5 %. Izinkan Saya atas nama Bapak Presiden menyampaikan terima kasih kepada semua stakeholder, terutama pusat dan daerah, atas kehadiran dan kerjasamanya selama ini,” ujarnya.
[caption id="attachment_137102" align="alignnone" width="1500"]
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengikuti rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, dari ruang Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalimantan Barat. (Foto: Biro Adpim For KalbarOnline.com)[/caption]
Tito menyampaikan, bahwa Presiden RI, Jokowi menargetkan inflasi Indonesia harus berada di angka 3 %. Oleh karenanya, dirinya meminta setiap daerah atau stakeholder harus serius memantau jenis komoditas yang mengalami kenaikan harga barang dan jasa.
“Aktifkan satgas pangan yang dipimpin oleh sekda. Hal itulah yang dimaksudkan oleh presiden, bahkan beliau (Presiden Jokowi) sendiri selalu mengecek ke pasar-pasar setiap kali kunjungan, begitu juga seharusnya yang dilakukan oleh para kepala daerah,” pesannya.
Selanjutnya, Tito mengemukakan, bagi daerah-daerah yang berhasil menekan angka inflasinya, maka Menteri Keuangan RI akan memberikan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai reward.
“Sekarang sudah dalam masa penilaian lintas instansi, dan nanti akan diumumkan pada waktunya untuk kemudian diundang ke Jakarta dan dibuat acara khusus. Semoga bisa memotivasi rekan-rekan para kepala daerah untuk mengendalikan inflasi di daerahnya,” ujarnya. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini