KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji membuka High Level Meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Kalimantan Barat di Aula Enggang, Kantor Terpadu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Senin (17/07/2023).
Dalam kesempatan itu Sutarmidji menekankan tentang perlunya percepatan digitalisasi dalam pemerintahan, terutama dalam realisasi anggaran. Ia berpendapat, bahwa pembiasaan transaksi keuangan secara elektronik bisa memudahkan proses evaluasi.
“Pelaksanaan TP2DD dilengkapi dengan data potensi penerimaan maupun belanja daerah. Imbangi dengan data yang valid dan lengkap,” jelaskan.
Sutarmidji tidak menampik adanya kelemahan digitalisasi yang disebabkan blank spot (susah sinyal) di 40% wilayah yang dipimpinnya. Tentu saja hal ini mempengaruhi transaksi digital di desa-desa, bahkan status desa itu sendiri.
Dirinya berharap, kepada pemerintah kabupaten/kota tidak terlalu bergantung kepada Dana Transfer Pusat, transaksi keuangan pemerintah daerah sudah tervalidasi.
“Terus membiasakan masyarakat dengan transaksi non cash, perbaiki kelemahan data agar kemampuan fiskal daerah semakin baik dalam segala hal, terutama PAD. Alhamdulillah, Kalbar masuk dalam 20 daerah dengan kemampuan fiskal tertinggi di Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Wali Kota Pontianak itu turut meminta kepada kepala-kepala daerah jeli melihat potensi atau peluang yang dimiliki daerahnya masing-masing. Hal itu dalam rangka bagaimana cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Terserah orang mau bilang apa, selama itu baik dan memberi nilai tambah untuk daerah, teruskan saja,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nur Asyura Anggini Sari meyakini, bahwa Pemprov Kalbar bisa mencapai status Pemda Digital di tahun 2023.
“Kami juga memberikan apresiasi karena selama tahun 2022, tidak ada daerah di Kalbar yang berstatus Pemda Berkembang,” ujar Nur Asyura.
Acara yang dihadiri bupati/wali kota, Kepala BKAD se-Kalbar tersebut ditutup dengan diskusi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sutarmidji.
Sebagai informasi, Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dibentuk untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah. (Jau)
Comment