KalbarOnline, Pontianak – Sekda Provinsi Kalbar, Harisson mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah tingkat nasional secara virtual dari data Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (28/08/2023).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian itu diikuti seluruh perwakilan kepala daerah dan pihak terkait lainnya yang ada di seluruh Indonesia.
Mendagri menyampaikan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) indeks perkembangan harga per Agustus 2023 secara nasional kabupaten dan kota mengalami kenaikan IPH sekitar 1% dari minggu sebelumnya.
“Sebagian besar kenaikan IPH terjadi di wilayah luar pulau Jawa. Komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah kabupaten kota sampai dengan minggu keempat Agustus 2023 adalah cabai rawit, cabai merah dan bawang merah,” ungkapnya.
“Sedangkan Komoditas penyumbang utama penurunan IPH di sejumlah kabupaten kota sampai dengan minggu keempat Agustus 2023 adalah daging ayam ras dan telur ayam ras,” sambung Tito.
Tito menyebut, kenaikan harga ini salah satunya terjadi sebagai dampak dari penurunan pasokan karena periode musim kemarau.
“Disparitas harga cabai rawit cukup lebar antara wilayah Indonesia bagian timur dan barat dimana rata-rata harga di wilayah Sumatera berada di kisaran 20 ribu rupiah sedangkan di wilayah Papua mencapai kisaran 80 ribu rupiah,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menekankan, bahwa ketercapaian tujuan menangani inflasi sangat tergantung pada koordinasi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, bahwa BPS memiliki tanggung jawab mengawasi 12 komoditas pangan, termasuk beras, agar tetap aman dalam neraca pangan.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah konkret, seperti mengatasi masalah distribusi dan sistem logistik,” tuturnya.
Ia mengharapkan, setiap daerah dengan tingkat ketersediaan yang berbeda dapat melakukan upaya intervensi sesuai kebutuhan. Langkah lain yang disoroti adalah percepatan tanam 1.000 hektar lahan dalam menghadapi El Nino, dengan fokus pada provinsi-provinsi tertentu.
“Data menunjukkan bahwa jika El Nino terjadi dengan keras, produksi gabah dapat mengalami kerugian yang signifikan, dengan angka hingga 3 juta ton,” kata Limpo.
Pemerintah lanjutnya, berupaya untuk memitigasi hal ini dengan berbagai tindakan, termasuk koordinasi dengan gubernur dan bupati untuk mengumpulkan data yang akurat.
“Meskipun pemerintah memiliki total lahan pertanian sekitar 7,4 juta hektar, hanya sekitar 82.000 hektar yang saat ini digunakan untuk berbagai pertahanan dan budaya,” ujarnya. (Jau)
Comment