Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Kamis, 09 November 2023 |
KalbarOnline, Surabaya - BPBD Provinsi Kalbar turut terlibat dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) nasional terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2023, di Hotel Vasa Surabaya, Rabu (08/11/2023).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, Ansfridus J Andjioe diwakili Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel menyampaikan, dalam rapat tersebut diinformasikan mengenai prakiraan BMKG pada tahun 2023, di mana diperkirakan kondisi la nina masih berlanjut menuju netral hingga pertengahan tahun dan selanjutnya kondisi netral akan berubah menuju el nino lemah.
"Dengan demikian, kondisi musim kemarau tahun 2023 diprediksi akan berlangsung seperti yang terjadi pada tahun 2019, sehingga perlu diwaspadai terjadi peningkatan terhadap potensi karhutla pada tahun 2023," ujarnya kepada awak media.
Sejalan dengan itu, pemerintah pusat memberikan atensi dan optimalisasi terhadap upaya penanggulangan karhutla yang terjadi asap lintas negara, salah satu daerah tersebut adalah Kalbar.
"Sehubungan dengan hal tersebut, maka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI dalam rangka antisipasi karhutla menghadapi kemarau tahun 2023 memberikan dua rekomendasi," tutur Daniel.
[caption id="attachment_147029" align="alignnone" width="1600"]
Suasana rapat monev nasional penanggulangan bencana karhutla tahun 2023. (Foto: Jauhari)[/caption]
Rekomendasi pertama, yakni kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan serta tindakan gubernur/bupati/wali kota dalam upaya penanggulangan karhutla, terutama pada daerah yang berpotensi terjadi asap lintas batas negara.
Kemudian, Mendagri direkomendasikan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap kebijakan gubernur dan bupati/wali kota yang bertentangan dengan peraturan tentang penanggulangan karhutla.
Selanjutnya, Mendagri direkomendasikan memberikan asistensi terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Tidak Terduga (DTT) dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi untuk Penanggulangan Karhutla.
"Sementara rekomendasi kedua yakni kepada BNPB, agar memberikan dukungan bagi daerah yang telah menetapkan status siaga darurat dan status tanggap darurat karhutla," pungkasnya. (Jau)
KalbarOnline, Surabaya - BPBD Provinsi Kalbar turut terlibat dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) nasional terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2023, di Hotel Vasa Surabaya, Rabu (08/11/2023).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, Ansfridus J Andjioe diwakili Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel menyampaikan, dalam rapat tersebut diinformasikan mengenai prakiraan BMKG pada tahun 2023, di mana diperkirakan kondisi la nina masih berlanjut menuju netral hingga pertengahan tahun dan selanjutnya kondisi netral akan berubah menuju el nino lemah.
"Dengan demikian, kondisi musim kemarau tahun 2023 diprediksi akan berlangsung seperti yang terjadi pada tahun 2019, sehingga perlu diwaspadai terjadi peningkatan terhadap potensi karhutla pada tahun 2023," ujarnya kepada awak media.
Sejalan dengan itu, pemerintah pusat memberikan atensi dan optimalisasi terhadap upaya penanggulangan karhutla yang terjadi asap lintas negara, salah satu daerah tersebut adalah Kalbar.
"Sehubungan dengan hal tersebut, maka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI dalam rangka antisipasi karhutla menghadapi kemarau tahun 2023 memberikan dua rekomendasi," tutur Daniel.
[caption id="attachment_147029" align="alignnone" width="1600"]
Suasana rapat monev nasional penanggulangan bencana karhutla tahun 2023. (Foto: Jauhari)[/caption]
Rekomendasi pertama, yakni kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan serta tindakan gubernur/bupati/wali kota dalam upaya penanggulangan karhutla, terutama pada daerah yang berpotensi terjadi asap lintas batas negara.
Kemudian, Mendagri direkomendasikan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap kebijakan gubernur dan bupati/wali kota yang bertentangan dengan peraturan tentang penanggulangan karhutla.
Selanjutnya, Mendagri direkomendasikan memberikan asistensi terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Tidak Terduga (DTT) dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi untuk Penanggulangan Karhutla.
"Sementara rekomendasi kedua yakni kepada BNPB, agar memberikan dukungan bagi daerah yang telah menetapkan status siaga darurat dan status tanggap darurat karhutla," pungkasnya. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini