KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau 2026 dengan membentuk Tim Komando Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kabut Asap.
Pembentukan tim tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana dan Pembentukan Tim Komando Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar di Ruang Rapat Bupati Kapuas Hulu, Senin (6/7/2026).
Rapat yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 11.45 WIB itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, TNI-Polri, BPBD, perwakilan perusahaan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah sebagai bentuk penguatan sinergi dalam menghadapi ancaman Karhutla.
Kepala BPBD Kabupaten Kapuas Hulu, Gunawan, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini. Menurutnya, pembentukan posko dan tim terpadu diharapkan mampu mempercepat respons terhadap potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat saat musim kemarau.
"Upaya yang kita kedepankan adalah langkah preemtif dan preventif. Penegakan hukum tetap dilakukan apabila diperlukan, namun menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya pencegahan dilaksanakan," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau, menegaskan bahwa penanganan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.
Ia mengingatkan masih adanya masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar saat musim kemarau. Karena itu, edukasi dan pengawasan harus terus diperkuat agar kebakaran tidak meluas.
"Peran pemerintah daerah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, perangkat desa, serta seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk memastikan kegiatan pembukaan lahan tidak menimbulkan kebakaran yang meluas. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan sinergi dari semua pihak," tegas Ambrosius.
Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Putussibau memaparkan bahwa curah hujan diperkirakan mulai menurun pada periode Juli hingga September 2026. Selain itu, cuaca panas diprediksi terjadi pada 8 hingga 12 Juli 2026 sehingga seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api.
Dari unsur TNI, Komandan Batalyon TP 927/UK, Letkol Jamrizal, menyatakan kesiapan penuh mendukung pemerintah daerah dalam penanganan Karhutla. Ia juga mengusulkan agar latihan penanggulangan bencana dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan personel dan koordinasi lintas instansi.
Polres Kapuas Hulu melalui Paur Subbag Kerma Bagops, Ipda Muchtarudin, menyampaikan dukungan penuh terhadap pembentukan posko kesiapsiagaan Karhutla.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data pemantauan aplikasi Lancang Kuning, jumlah hotspot di Kapuas Hulu menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024 tercatat sebanyak 1.389 titik panas, turun menjadi 907 titik pada 2025, dan hingga Juni 2026 tercatat 305 titik hotspot.
"Polres Kapuas Hulu telah membentuk Pleton Siaga Api sebanyak 125 personel yang tersebar di tingkat Polres dan Polsek. Selain itu, kami juga telah mendirikan 24 Posko Karhutla, terdiri dari 23 posko di wilayah Polsek jajaran dan satu posko utama di Bag Ops Polres Kapuas Hulu untuk memantau perkembangan titik api," jelasnya.
Komitmen mendukung penanganan Karhutla juga disampaikan berbagai instansi yang hadir. Kodim 1206/Putussibau menyatakan kesiapan personel dan sarana pendukung, sementara Bandara Pangsuma Putussibau siap mengerahkan tiga unit mobil pemadam kebakaran apabila diperlukan dalam operasi pemadaman.
Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu akan memperkuat sosialisasi bahaya Karhutla melalui media massa dan media sosial. Dukungan serupa juga datang dari Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BKAD, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS), serta sejumlah perusahaan yang telah membentuk satuan tugas internal untuk penanganan Karhutla.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama seluruh pemangku kepentingan bersepakat memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, serta mengoptimalkan langkah pencegahan guna meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan yang dapat memicu bencana kabut asap selama musim kemarau 2026. (Haq)
