KalbarOnline, Pontianak – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak meninjau ketersediaan stok dan harga pangan secara langsung di lapangan. Beberapa lokasi dikunjungi seperti pasar tradisional, swalayan modern, gudang minyak goreng sampai gudang beras.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak yang juga selaku Ketua TPID Kota Pontianak Mulyadi memastikan ketersediaan stok pangan cukup menjelang Tahun Baru Imlek.
“Beras, minyak goreng, daging ayam ras, bawang putih bawang merah, (stok) aman,” katanya usai meninjau stok ketersediaan pangan didampingi instansi terkait, Kamis (18/01/2024).
Adapun untuk harga-harga bahan pokok relatif stabil, kendati terjadi kenaikan harga pada beras premium berkisar antara dua ratus sampai tiga ratus rupiah.
Mulyadi memaparkan, untuk harga beras medium berkisar antara Rp 14.300. Pantauan pihaknya terhadap harga bahan pokok di swalayan modern juga relatif stabil, seperti gula berkisar antara Rp 16.500 – Rp 16.900.
“Tadi harga daging ayam ras di pasar tradisional 29 ribu rupiah. Artinya ada penurunan harga. Kemudian cabai rawit merah relatif turun. Kemudian bawang merah yang agak kecil sekitar 30 ribu rupiah per kilo, bawang putih stabil. Menurut informasi, bawang merah sedang panen di Pulau Jawa, jadi mudah-mudahan bisa murah ke depannya,” paparnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi seluruh masyarakat. Dengan melakukan sinergi antara berbagai instansi terkait, diharapkan penyelesaian masalah inflasi dan ketersediaan pangan dapat tercapai dengan baik.
Sebelumnya, upaya Pemkot Pontianak bersama TPID Kota Pontianak dalam mengendalikan inflasi membuahkan hasil. Betapa tidak, Kota Pontianak menjadi satu di antara 10 kota se-Indonesia dengan inflasi terendah sepanjang bulan Desember 2023, yakni di angka 2,09.
“Pentingnya menjaga stabilitas harga di pasaran agar tidak membebani masyarakat. Untuk itu, Pemkot Pontianak bersama TPID Kota Pontianak telah merancang sebuah roadmap pengendalian inflasi yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” tutup Mulyadi. (Indri)
Comment