KalbarOnline, Pontianak – Minggu, 7 April 2024 menjadi hari yang cukup membagongkan, jika tidak bisa dibilang puncak kelakar politik Kalbar. Momen di mana Muda Mahendrawan secara resmi mengembalikan berkas pendaftaran Calon Gubernur Kalbar 2024 – 2029 ke DPD Partai Demokrat Kalbar.
Momen ini tentu mengejutkan banyak orang. Betapa tidak, bekas orang nomor satu di Kubu Raya itu sudah lama mengkampanyekan diri seolah “tak butuh” partai dan mantap akan maju sebagai calon Gubernur Kalbar melalui jalur perseorangan atau calon independen.
Konsekuensinya, publik hari ini menilai muda tak lagi “pede” dengan manifestonya, dengan segala dinamika yang ada, Muda kini seolah tak berdaya di hadapan kebesaran partai politik, tunduk bertungkus lumus sembari berharap-harap cemas supaya namanya disebut dari balik gerbang Cikeas.
“Saya pernah menjadi bagian Demokrat, jadi PLT satu tahun, pada tahun 2010 – 2011,” kata Muda merayu ketika menyinggung soal kedekatannya dengan partai berlogo bintang mercy itu.
“Saat itu saya mengundurkan diri karena sebagai bupati pertama saat itu, sehingga harus fokus benar-benar sebagai peletak pondasi di Kubu Raya,” tambahnya saat berada di kantor DPD Demokrat Kalbar.
Muda menganggap, kalau perubahan sikapnya terhadap partai politik bukanlah sesuatu yang mesti dipermasalahkan. Baginya, bagaimana merebut kursi KB 1 itu yang lebih penting. Muda pun akan menempuh ikhtiar apapun, apalagi setakat menceburkan diri kembali ke partai.
“Oh proses yang saya jalani ini tetap kita jalankan, dan saya kira dari proses manapun nanti tidak jadi masalah,” ucapnya.
Tak hanya kepada Demokrat, Muda juga bersiap untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai lain guna memuluskan niatnya menjadi Gubernur Kalbar.
“Ya ada kemungkinan, karena semuanya pasti lebih bagus koalisi, koalisi dengan partai, koalisi dengan semua elemen,” tutur Muda.
Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura, Jumadi yang dimintai tanggapannya terkait langkah kuda dari Muda Mahendrawan itu tak kalah kagetnya. Pasalnya, ibarat tak ada hujan tak ada petir, tiba-tiba saja Muda berbelok arah.
“Saya termasuk orang yang juga agak terkejut awalnya, kan kita melihat langkah-langkah politik Muda ini kan mau sebagai perseorangan atau independen, alih-alih kemudian juga mendaftar ke partai politik,” katanya kepada KalbarOnline.
Jumadi mengaku kurang memahami secara persis mengapa Muda mendadak berbelok tanpa lampu sein seperti ini. Namun begitu, ia tetap memahami kalau itu merupakan hak pribadi Muda sendiri. Kendati pun jelas hal ini tetap menjadi pertanyaan menggantung bagi publik.
“Kenapa tidak konsisten dengan jalur perseorangan, ini kan soal konsisten, tapi hak Pak Muda,” ujarnya.
“Tapi ya menjadi pertanyaan kita semua, wajar menurut saya,” lanjutnya.
Secara umum, Jumadi menilai, kalau semua bakal calon yang akan maju dalam kontestasi politik, semisal pemilihan gubernur (pilgub) tentu harus sudah memiliki perhitungan sendiri-sendiri.
“Tentu perhitungan yang paling penting ini kan soal popularitas dan elektabilitas,” jelasnya.
Sederhananya, untuk mengukur popularitas dan elektabilitas seseorang, yakni dapat dilakukan melalui jalur survei terlebih dahulu, lewat lembaga yang kredibel tentunya. Karena kalau tidak demikian, para calon-calon itu dikhawatirkan bakal kedodoran sendiri saat berhitung cost politic.
“Lembaga-lembaga survei kredibel, hasil itu margin of errornya itu sangat kecil, jadi kita sarankan, bagi yang mau maju ini, harus ngukur diri dulu. Ngukur diri dulu itu tidak ada cara lain yang lebih objektif, itu adalah survei,” kata Jumadi.
“Maju (pencalonan) ini kan harus tahu kekuatan, instrumen, atau cara, penting untuk mengetahui itu ya survei, paling tidak kita tahu popularitas dan elektabilitas kita ada di mana, basis dukungan di mana, tentu ujung-ujungnya kan soal strategi,” tambahnya.
Tanpa bermaksud ingin mematahkan semangat para bakal-bakal calon yang mau bertanding, Jumadi hanya mengingatkan, jika dari hasil survei saja sudah jeblok, sebaiknya memang harus tahu diri.
“Kalau hasil survei dari lembaga kredibel menunjukkan tingkat popularitas dan elektabilitasnya rendah, kecil peluang. Ini ilmu politik yang sudah kuantitatif ya, yang tingkat kebenarannya itu sudah melebihi 90 persen. Saran saya saja, bukan hanya 4 orang yang daftar Demokrat, semua kepala daerah yang ingin maju, di level kabupaten dan kota, silakan untuk melakukan itu (survei),” katanya.
Lagi pula, menurut Jumadi, seberapapun hasil survei yang diperoleh, masing-masing bakal calon akan bisa menilai dan masih memiliki waktu untuk menyusun ulang strateginya. Daerah-daerah mana yang harus dipertebal dan daerah-daerah mana yang mesti dipertajam lagi.
“Kalau yang rasional menurut saya, (artinya) tidak hanya sekedar menurutkan hawa nafsu dan birahi politiknya, survei itu menjadi acuan. Beberapa partai-partai besar, menurut saya survei itu menjadi acuan mereka, itu sudah lazim, kecuali partai itu nekat ya. (Karena) survei itu membuktikan,” sampai Jumadi.
“Partai-partai besar itu pun akan realistis, mereka (tentu) akan tanya kemampuan dan teknis-teknis lain, tapi yang pertama dibaca itu adalah hasil survei dulu,” tekannya.
Jumadi menambahkan, metoda ini bukan hanya berlaku bagi mereka yang ingin maju melalui jalur parpol, tapi juga perseorangan.
“Syarat jalur perseorangan, 8,5 persen dari DPT, untuk di Kalbar itu sekitar 300-an ribu lebih dukungan. Apakah mungkin? Tergantung tim, itu perlu cost juga, paling tidak materai 10 ribu, kalikan aja,” katanya.
Intinya menurut dia, akan lebih berat pertarungan yang akan dilakoni jika sang bakal calon tidak memiliki basis awal informasi yang utuh, yang sekurang-kurangnya dapat memberikan gambaran kemungkinan, apakah ia akan terpilih atau tidak.
“Belum lagi operasional tim, semua kembali ke cost politic, tentu itu yang membuat tidak banyak orang yang merealisasikan keinginan (lewat jalur independen) itu,” pungkasnya. (Jau)
Comment