Komisi II DPR RI Apresiasi Capaian PTSL dan Implementasi Sertifikat Elektronik di Kota Denpasar

KalbarOnline, Denpasar – Akselerasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam melaksanakan percepatan pendaftaran tanah dan masifikasi implementasi sertifikat elektronik mendapat apresiasi dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Hal itu terungkap dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023 – 2024 di Kantah Kota Denpasar, Kamis (18/07/2024).

IKLAN17AGUSTUSCMIDANBGA

“Pertambahan pendaftaran tanah selama 5 tahun terakhir ini begitu luar biasa. Dari target 126 juta bidang tanah, per hari ini sudah 114 juta bidang yang sudah berhasil dikerjakan oleh Kanwil dan Kantah Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air,” ungkap Syamsurizal selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Baca Juga :  Ancaman Resesi Ekonomi, Gali Semua Potensi di Desa dan Pesisir

Dalam hal implementasi sertifikat tanah elektronik, hingga saat ini terdapat 295 kantah yang sudah melaksanakan implementasi sertifikat tanah elektronik, di mana Kantah Kota Denpasar merupakan kantah pertama di Indonesia yang menjadi pionir.

Terkait hal ini, Bagus Adhi Mahendra selaku Anggota Komisi II DPR RI juga menyatakan apresiasinya.

“Apresiasi dan selamat atas capaian yang diraih. Kita lihat ini Kantah Kota Denpasar kantornya bagus, pelayanannya (layanan elektronik, red) bagus, hasil layanan elektroniknya juga bagus. Tentunya ini tak lepas dari bimbingan dan arahan Pak Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali pula,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana juga menjelaskan mekanisme terkait layanan elektronik dan implementasi Sertifikat Tanah Elektronik.

Baca Juga :  Menteri AHY Gebuk Mafia Tanah di Grobogan dan Semarang, Selamatkan Potensi Kerugian Rp 3,41 Triliun

“Meski masyarakat dapat melakukan alih media, masyarakat tetap memegang sertifikat yang bentuknya satu lembar itu, bukan lagi dalam bentuk buku. Masyarakat tetap memegang sertifikat fisik dengan kertas khusus berupa security paper,” terang Suyus Windayana. 

Turut mendampingi dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri, Kepala Kantah Kota Denpasar, Y.C. Fajar Nugroho Adi, 13 Anggota Komisi II DPR RI peserta reses, serta jajaran di Kantah Kota Denpasar. (Jau)

Comment