KalbarOnline, Pontianak – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun atas Transformasi dan Keterpaduan Layanan Publik Berbasis Digital 2024 yang diikuti seluruh dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) se-Kalbar.
Kadiskominfo Kota Pontianak, Zulkarnain yang menjadi satu di antara tiga narasumber dalam kegiatan itu memaparkan beberapa hal mengenai upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Indeks SPBE Pontianak tertinggi untuk tingkat kabupaten kota, indeks kita berada di bawah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Tujuan utama meningkatkan nilai SPBE untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien,” jelasnya usai menjadi narasumber di Kantor BPKP Kalbar Jalan Ahmad Yani, Rabu (02/10/2024).
Lewat sharing session tersebut, Zulkarnain optimis kalau nilai indeks SPBE di kabupaten lain di Kalbar ikut meningkat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan efisien.
“Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Kadiskominfo juga membagikan pengalaman Kota Pontianak dalam menerapkan berbagai aplikasi dan platform digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Ia menyebutkan beberapa inovasi yang telah diterapkan, seperti aplikasi pengaduan online dan sistem informasi pelayanan yang transparan.
Ia juga menyampaikan tentang implementasi sistem absen pegawai menggunakan QR code, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data kehadiran. Inovasi ini diharapkan dapat memudahkan pengawasan serta mendukung transformasi digital di lingkungan Pemkot Pontianak.
“Presensi absen menggunakan aplikasi Hadir, sekarang sedang dalam tahap uji coba pengembangan dengan QR code sebagai langkah meningkatkan kedisiplinan pegawai,” pungkas Zulkarnain. (Jau)
Comment