Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Disclaimers
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Limitation on Liability
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Copyright Policy
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
General
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
HomePenetapan Tersangka Kades Kuala Mandor A Dinilai Tidak Berdasar, Herman Hofi Minta Polda Kalbar Gelar Perkara Khusus
Pontianak
Penetapan Tersangka Kades Kuala Mandor A Dinilai Tidak Berdasar, Herman Hofi Minta Polda Kalbar Gelar Perkara Khusus
Oleh : adminkalbaronline
Senin, 23 Desember 2024
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp kalbaronline.com
Ukuran Font
KecilBesar
KalbarOnline.com – Kuasa hukum Kepala Desa Kuala Mandor A, Haji Munawi, Dr. Herman Hofi Munawar, memberikan pernyataan resmi terkait penetapan kliennya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Menurut Herman, tuduhan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur hukum dalam pasal tersebut.
Kasus ini bermula dari permohonan pemecahan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang diajukan oleh seorang warga kepada Haji Munawi selaku Kades. Proses tersebut dilakukan berdasarkan permohonan resmi dengan dokumen pendukung lengkap, termasuk surat pernyataan pemohon.
“Semua langkah yang diambil klien kami murni pelayanan administratif sesuai prosedur yang berlaku. Tidak ada tipu muslihat, kebohongan, atau kerugian,” ujar Herman dalam konferensi pers, Minggu (22/12).
Ia juga menegaskan bahwa dana administrasi sebesar Rp500 ribu per SPT telah masuk ke kas desa untuk kepentingan masyarakat. Herman menambahkan bahwa saat mulai menjabat, Haji Munawi hanya menerima stempel desa tanpa dokumen arsip dari kepala desa sebelumnya. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan bahwa SPT yang menjadi dasar pemecahan telah dicabut pada tahun 2018.
“Klien kami tidak memiliki niat untuk melakukan penipuan. Semua proses berdasarkan permohonan resmi. Pertanyaannya, siapa yang dirugikan dan di mana kebohongannya?” tegasnya.
Herman menjelaskan bahwa total dana administrasi sebesar Rp500 juta dari 1.000 SPT semua masuk ke kas desa dan digunakan untuk kepentingan desa serta dilengkapi bukti pendukung. Ia meminta penyidik Polda Kalimantan Barat melakukan gelar perkara khusus demi keadilan terhadap kliennya itu.
“Kami berharap penyidik bertindak arif dan bijaksana dalam mengkaji ulang kasus ini. Pembebasan klien kami adalah langkah yang adil,” tutup Herman.
KalbarOnline.com – Kuasa hukum Kepala Desa Kuala Mandor A, Haji Munawi, Dr. Herman Hofi Munawar, memberikan pernyataan resmi terkait penetapan kliennya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Menurut Herman, tuduhan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur hukum dalam pasal tersebut.
Kasus ini bermula dari permohonan pemecahan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang diajukan oleh seorang warga kepada Haji Munawi selaku Kades. Proses tersebut dilakukan berdasarkan permohonan resmi dengan dokumen pendukung lengkap, termasuk surat pernyataan pemohon.
“Semua langkah yang diambil klien kami murni pelayanan administratif sesuai prosedur yang berlaku. Tidak ada tipu muslihat, kebohongan, atau kerugian,” ujar Herman dalam konferensi pers, Minggu (22/12).
Ia juga menegaskan bahwa dana administrasi sebesar Rp500 ribu per SPT telah masuk ke kas desa untuk kepentingan masyarakat. Herman menambahkan bahwa saat mulai menjabat, Haji Munawi hanya menerima stempel desa tanpa dokumen arsip dari kepala desa sebelumnya. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan bahwa SPT yang menjadi dasar pemecahan telah dicabut pada tahun 2018.
“Klien kami tidak memiliki niat untuk melakukan penipuan. Semua proses berdasarkan permohonan resmi. Pertanyaannya, siapa yang dirugikan dan di mana kebohongannya?” tegasnya.
Herman menjelaskan bahwa total dana administrasi sebesar Rp500 juta dari 1.000 SPT semua masuk ke kas desa dan digunakan untuk kepentingan desa serta dilengkapi bukti pendukung. Ia meminta penyidik Polda Kalimantan Barat melakukan gelar perkara khusus demi keadilan terhadap kliennya itu.
“Kami berharap penyidik bertindak arif dan bijaksana dalam mengkaji ulang kasus ini. Pembebasan klien kami adalah langkah yang adil,” tutup Herman.
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓Akses Full Berita Premium
✓Tanpa Iklan yang menganggu
✓Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Akses gratis berakhir dalam: 05:00
Pembayaran Berhasil!
Terima kasih telah melakukan pembayaran. Transaksi Anda telah berhasil diproses.
ID Transaksi
Tanggal27 Mei 2023, 14:30 WIB
Metode PembayaranKartu Kredit (****1234)
Jumlah
Kamu Akan dialihkan ke Invoice & Link Full akses pembayaran dalam Detik atau Klik Manual
Akses Berita Premium
Lakukan pembayaran Rp2.000 untuk membuka kunci berita lengkap
Menunggu pembayaran
Scan Kode QRIS berikut:
Dapat digunakan dengan Aplikasi pembayaran
Pembayaran Berhasil!
Terima kasih telah berlangganan. Sekarang Anda dapat mengakses berita lengkap.
Artikel Selanjutnya
Pj Wako Pontianak Gotong Royong Bersihkan Parit di Jalan Pemda
Senin, 23 Desember 2024
Artikel Sebelumnya
Umat Muslim Turut Bantu Persiapan Natal di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
