Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 17 Januari 2025 |
KalbarOnline, Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya keras dalam menekan angka kemiskinan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mempermudah proses perizinan usaha. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Hal ini diungkapkan Pj Gubernur Kalbar, Harisson dalam kunjungan kerjanya ke Kota Singkawang untuk meninjau langsung proses perizinan berusaha bersama Tim Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Zahrul Islami, Kamis (16/01/2025).
Harisson menekankan pentingnya percepatan proses perizinan, terutama dalam mendukung program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka salah satunya terkait penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya sudah melihat langsung bagaimana prosesnya di Kota Singkawang, dan saya yakin bisa dipercepat. Ini sejalan dengan program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Harisson.
Di tempat tersebut, Ketua Tim BSKDN Kemendagri Wilayah Kalbar, Zahrul Islami turut mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam menyederhanakan proses perizinan.
“Singkawang telah menunjukkan progres yang sangat baik dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan upaya integrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission). Ini adalah langkah yang sangat penting untuk mempercepat proses perizinan,” kata Zahrul.
Lebih lanjut Zahrul juga menyampaikan, bahwa timnya akan terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, khususnya dalam bidang perizinan.
Harapannya, dengan adanya kemudahan dalam mengurus perizinan, semakin banyak pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kalimantan Barat, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Lid)
KalbarOnline, Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya keras dalam menekan angka kemiskinan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mempermudah proses perizinan usaha. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Hal ini diungkapkan Pj Gubernur Kalbar, Harisson dalam kunjungan kerjanya ke Kota Singkawang untuk meninjau langsung proses perizinan berusaha bersama Tim Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Zahrul Islami, Kamis (16/01/2025).
Harisson menekankan pentingnya percepatan proses perizinan, terutama dalam mendukung program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka salah satunya terkait penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya sudah melihat langsung bagaimana prosesnya di Kota Singkawang, dan saya yakin bisa dipercepat. Ini sejalan dengan program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Harisson.
Di tempat tersebut, Ketua Tim BSKDN Kemendagri Wilayah Kalbar, Zahrul Islami turut mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam menyederhanakan proses perizinan.
“Singkawang telah menunjukkan progres yang sangat baik dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan upaya integrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission). Ini adalah langkah yang sangat penting untuk mempercepat proses perizinan,” kata Zahrul.
Lebih lanjut Zahrul juga menyampaikan, bahwa timnya akan terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, khususnya dalam bidang perizinan.
Harapannya, dengan adanya kemudahan dalam mengurus perizinan, semakin banyak pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kalimantan Barat, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini