KALBARONLINE.com – Bencana banjir yang melanda di berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Barat menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Pratikno menegaskan, bahwa langkah tanggap darurat telah dikerahkan untuk membantu masyarakat terdampak banjir.
Hal itu disampaikan Pratikno usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana di Kalbar yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (30/01/2025).
“Jadi tadi melalui BNPB, pemerintah memberikan bantuan kepada pemerintah daerah, pada forkopimda juga, baik itu bantuan dalam bentuk anggaran dan juga alat, supaya seluruh jajaran pemerintah yang ada di daerah bersama BNPB dan forkopimda bisa lebih efektif membantu masyarakat,” ungkapnya.
Dalam rakor tersebut, diungkapkan Pratikno, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan lintas kementerian guna meminimalisir risiko bencana di masa mendatang.
“Kami di pemerintah pusat juga sudah melakukan koordinasi lintas kementerian bersama dengan kementerian di infrastruktur misalnya, lingkungan hidup, Kehutanan dan lain-lain berusaha untuk mengutamakan pencegahan bencana agar potensi bencana itu bisa diminimalisir di waktu mendatang,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan, enam kabupaten kota yang terdampak banjir di Kalbar cukup signifikan. Untuk itu, kata dia, pemerintah pusat memastikan bahwa langkah tanggap darurat terus dilakukan, diikuti dengan pemulihan pasca bencana.
“Tentu saja pemerintah pusat, bapak menko memerintahkan kepada kami untuk 6 daerah itu dibantu tanggap daruratnya. Kemudian juga tadi rapat koordinasi, setelah tanggap darurat selesai dilakukan langkah-langkah pasca bencana,” ungkapnya.
“Kita punya pengalaman dalam menangani banjir tahun 2022, yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan lembaga terkait. Hasilnya, Sintang yang sebelumnya daerah utama banjir di Kalbar, ternyata dua tahun terakhir ini tidak terjadi banjir. Artinya kalau kita mau bekerja sama, banjir bisa dicegah.” tambah Suharyanto.
Untuk mengurangi dampak banjir, pemerintah kembali menerapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Suharyanto menjelaskan bahwa metode ini terbukti efektif mengantisipasi curah hujan tinggi pada akhir 2024.
Namun, karena biaya yang besar, OMC tidak bisa dilakukan setiap saat, sehingga strategi penanganan jangka panjang tetap menjadi prioritas.
“Tapi OMC ini kan tidak murah, tidak bisa ditahan hujan itu setiap tahun, sehingga di Januari dilepas di beberapa daerah dan di Kalbar terbukti begitu dilepas OMC terjadi bencana banjir. Sekarang supaya tidak terjadi banjir yang terlalu parah kita laksanakan OMC dua hari ini, dan alhamdulillah cuacanya terang mudah-mudahan banjir tidak semakin besar,” pungkasnya. (Lid)
Comment